Transformasi PKS menuju Partai Catch-all Jelang Pemilu 2009

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai Islamis.[1] Argumen tersebut didasarkan pada dua faktor, yakni basis masa dan asas. Basis masa PKS, Jamaah Tarbiyah, adalah kalangan dengan karakteristik militan, muda, terdidik, penduduk kota, tapi memiliki pandangan Islam yang konservatif.[2] Kecenderungannya, Jamaah Tarbiyah adalah kalangan Islam hasil kaderisasi lembaga dakwah kampus. Di samping itu, secara eksplisit PKS mengadopsi Islam sebagai platform partai.[3] Islam diposisikan bukan semata-mata konstruksi teologis, tapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tak memisahkan agama dan negara.[4] Maka, tidak aneh jika PKS sering mengusung agenda Islamis dalam pelbagai aksi politiknya.

Eksistensi PKS di panggung politik nasional terbilang fenomenal. Dalam tiga pemilu pertama pasca reformasi, PKS membukukan prestasi elektoral yang mengesankan. Pada pemilu 1999, PKS yang masih bernama Partai Keadilan memang gagal memenuhi electoral threshold karena hanya mencatatkan perolehan suara sebanyak 1,36%.[5] Pada pemilu legislatif 2004, perolehan suara PKS mengalami lonjakan yang signifikan. PKS berhasil meraih suara sebanyak 7,34%. Sementara itu, pada pemilu 2009 PKS capaian elektoral mengalami stagnansi dengan raihan suara sebanyak 7,88%. Dari kedua pemilu terakhir, PKS turut tergabung dalam gerbong koalisi yang mendorong kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono di pemilu presiden. Oleh karena itu, PKS menjadi partai yang berada dalam lingkar kekuasaan dengan beberapa kursi menteri yang diduduki kadernya.

Walaupun demikian, eksklusivitas PKS sebagai partai Islamis bisa dipertanyakan. Pada 2008, muncul wacana dari internal PKS bahwa partai dakwah ini akan menjadi partai terbuka sehingga bisa menerima anggota dari kalangan non-muslim.[6] Wacana tersebut memicu pro kontra antar faksi di internal PKS. Banyak pertanyaan muncul apakah PKS telah merubah orientasi dari partai Islamis dengan ideologi dan basis masa eksklusif menjadi partai terbuka yang inklusif. Penulis akan memahami fenomena ini sebagai transformasi PKS dari partai Islamis menuju catch all party. Menurut penulis, topik ini penting untuk dibahas karena perubahan orientasi partai Islamis seperti PKS menuju partai terbuka adalah suatu hal yang jarang dijumpai. Maka, diperlukan sebuah upaya akademik untuk memahami fenomena ini.

 

  • Rumusan Masalah

Tulisan ini mengetengahkan rumusan masalah,

“Bagaimanakah transformasi yang dialami PKS dari partai Islamis menuju catch all party?”

 

  • Kerangka Konseptual

Catch All Party

Istlah catch all party diperkenalkan oleh ilmuwan politik asal Jerman, Otto Kircheimer. Catch all party merujuk pada fenomena perubahan yang terjadi di tubuh Partai Sosialis Jerman. Menurut Kircheimer, ada dua perubahan mendasar yang dialami oleh partai politik, yakni organisasi yang menjadi lebih elitis dan berkurangnya perbedaan ideologi antarpartai. Hal ini disebabkan oleh orientasi partai yang berlebihan terhadap pemenangan pemilu. Kegunaan partai catch-all tidak lebih dari meraih suara sebanyak-banyaknya, memenangkan pemilu, dan memerintah.[7]

Fenomena ini terjadi dalam konteks demokrasi yang relatif mapan. Meningkatnya standar hidup dari masyarakat telah membuat kategorisasi kelas menjadi kurang relevan. Partai sosialis mulai menyadari bahwa basis dukungan utamanya telah berkurang dan loyalitasnya menurun. Di samping itu, partai lain mulai melirik basis dukungan utama partainya untuk diraih suaranya. Partai catch-all berusaha untuk bergerak ke tengah, dalam masyarakat dengan spektrum kanan dan kiri, menampilkan moderasi dalam kebijakan dan perilaku.[8] Mereka berusaha untuk menggaet pemilih yang berada di tengah spektrum. Calon pemilih ini dipengaruhi dengan jalan persuasi. Caranya bisa dilakukan misalnya penggunaan iklan di televisi secara masif saat kampanye.[9]

Dalam tulisan ini, konsep catch all party mengalami sedikit modifikasi. Sebab, pertentangan antar kelas kurang begitu relevan dalam memahami politik di Indonesia. Konteks politik di Indonesia diwarnai pertentangan antar aliran yang sering dikenal dengan politik aliran. Herbert Feith memperkenalkan lima aliran politik yang berkembang di Indonesia yakni, Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosial Demokrat, dan Komunisme.[10] Dwight Y King dan Anies Baswedan memperkuat statement Feith dimana mereka mengatakan bahwa pasca orde baru, politik aliran masih dominan di Indonesia. Oleh karenanya, konsep catch all party dengan basis dukungan kelas, pada tulisan ini akan dimodifikasi menjadi basis dukungan aliran.

 

  • Argumentasi Utama

Transformasi PKS dari Partai Islamis menuju partai catch-all dilatarbelakangi keinginan kuat untuk memperoleh suara yang banyak dalam pemilu. Keinginan tersebut mendorong PKS untuk bergerak ke tengah dan berusaha meraih suara dari segmen pemilih dari aliran politik lain, di luar basis masa tradisional PKS. Oleh karena itu, PKS berusaha untuk melakukan moderasi kebijakan dan perilaku. PKS juga melakukan persuasi terkait hal itu. Namun, transformasi PKS menuju catch-all party tidak akan berjalan mudah. Ganjalan keras akan datang dari kalangan yang memegang teguh ideologi PKS. Basis masa PKS dari kalangan Islam konservatif dan ideologi partai setidaknya akan menjadi batu sandungan bagi usaha tersebut. Mengingat Islam sebagai ideologi PKS adalah agama yang juga menjadi pegangan hidup dan basis relasi transedental yang tidak bisa dikompromikan begitu saja.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Genealogi PKS : Transformasi LDK menuju Partai Politik

Kelahiran PKS adalah fenomena tersendiri dalam politik Indonesia. PKS merupakan transformasi dari Jamaah Tarbiyah yang tumbuh dan berkembang melalui aktivitas dakwah kampus. Kemunculan Jamaah Tarbiyah dilatarbelakangi tidak hanya oleh faktor domestik, namun juga faktor internasional. Faktor domestik yang secara langsung menyebabkan lahirnya Jamaah Tarbiyah adalah tindakan represif Soeharto terhadap Islam Politik dan restriksi sistematik yang dilakukan rezim orde baru terhadap gerakan mahasiswa di lingkungan kampus.[11] Sementara itu, faktor internasional yang menyebabkan lahirnya Jamaah Tarbiyah di antaranya revivalisme Islam yang ditandai oleh revolusi Iran dan kedekatan kelompok Islam-modernis Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan Arab Saudi.[12]

Fase dakwah kampus adalah awal mula dari kelahiran PKS. DDII menjadi inisiator dan bidan lahirnya aktivitas dakwah kampus. Melalui program Bina Masjid Kampus, DDII berusaha menyusun strategi dan mengembangkan jaringan dakwah kampus.[13] Program ini direalisasikan dengan Latihan Mujahid Dakwah (LMD) atas inisiatif Imadudin Abdurrahim di Masjid Salman ITB pada 1974. LMD diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi sekuler terkemuka di Indonesia seperti UGM, ITB, IPB, dan UI. Alumni dari kegiatan LMD kemudian menjadi dai di kampus masing-masing.

Dua kebijakan represif Pemerintah Orde Baru secara tidak langsung menstimulasi pertumbuhan Lembaga Dakwah Kampus. Aktivisme politik mahasiswa dikekang melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang berlaku sejak 1978. Pada 1984, pemerintah mengeluarkan kebijakan asas tunggal, yakni pancasila, bagi seluruh organisasi masa. Ketika represi terhadap politik Islam dan depolitisasi mahasiswa mencapai puncaknya, dakwah kampus menjadi sangkar untuk mengekpresikan rasa frustasi dan ketidakpuasan politik.[14]  Bersamaan dengan itu, revolusi Iran turut meningkatkan relijiusitas dan semangat berislam dari mahasiswa. Aktivitas dakwah kampus menjadi pilihan banyak mahasiswa dalam mengisi waktunya di samping berkuliah.

Pada awal 1980-an, aktivitas dakwah kampus mulai mengadaptasi pemikiran dan metode Ikhwanul Muslimin (IM). Adaptasi ini dipengaruhi oleh para dai lulusan Timur Tengah yang belajar di tanah Arab atas jasa DDII. Setelah pulang ke Indonesia, dai lulusan Timur Tengah menjadi penceramah di pelbagai aktivitas dakwah kampus sembari mentransmisikan gagasan dari IM kepada aktivis dakwah kampus. Aktivitas dakwah kampus sejak itu mulai menggunakan metode usroh (sistem sel) yang efektif dalam pengembangan jaringan dakwah.

Masih di era 1980-an, aktivitas dakwah kampus bertransformasi menjadi gerakan mahasiswa. Mereka melembagakan diri melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang diakui oleh kampus. Transformasi menjadi LDK memberi keuntungan karena LDK mendapat sokongan dana dari kampus dan terlindung dari tindakan represif rezim. Berdirinya Forum Studi Islam (FSI) di beberapa fakultas di UI adalah pioneer LDK di Indonesia. Setelah itu, pelbagai macam LDK berkembang pesat di universitas-universitas lain di seantero negeri. LDK mendapat sambutan hangat dari mahasiswa yang haus akan pemahaman mengenai Islam. LDK yang tersebar di pelbagai kampus kemudian membentuk sebuah jaringan yang bernama Forum Silaturahmi LDK (FSLDK) pada 1986. FSLDK menjadi wadah bagi para aktivis dakwah untuk berkoordinasi dan membangun jejaring dakwah yang lebih rapi.

LDK mulai terjun ke politik praktis di level kampus pada dekade 1990-an. Para kader LDK bertarung untuk memperebutkan jabatan di lembaga kemahasiswaan intrakampus. Hasilnya, kader-kader tersebut mendapat jabatan penting di organisasi intrakampus seperti jabatan sekertaris jendral hingga ketua senat mahasiswa.[15] Perlahan tapi pasti, Jamaah Tarbiyah ini mulai mendominasi struktur jabatan di lembaga kemahasiswaan seperti Senat Mahasiswa.

Perkembangan aktivitas Jamaah Tarbiyah mencapai momen penting ketika 1998 mereka mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Deklarasi berdirinya KAMMI dilakukan pada pertemuan tahunan FSLDK ke-10 di Malang. Perlu digarisbawahi bahwa KAMMI bukan kehendak formal dari FSLDK. Faksi-faksi di tubuh FSLDK tidak semuanya mendukung berdirinya KAMMI. Namun, sebagian besar dari Jamaah Tarbiyah  yang memiliki kedekatan pemikiran dengan IM, mendukung berdirinya KAMMI sebagai respon terhadap krisis politik nasional.[16] KAMMI menjadi organisasi ekstrakampus yang cukup disegani waktu itu. KAMMI berhasil mengorganisasikan demonstrasi-demonstrasi besar yang menuntut turunnya Presiden Soeharto. Berdirinya KAMMI menggambarkan telah terjadinya evolusi gerakan dakwah kampus dari gerakan apolitis menuju gerakan sosial-politik.[17]

Tumbangnya rezim orde baru memunculkan keterbukaan politik yang luar biasa. Kondisi tersebut menimbulkan keinginan dari kader-kader KAMMI dan Jamaah Tarbiyah untuk berpartisipasi dalam demokrasi melalui pembentukan partai politik. Tidak semua kader KAMMI setuju dan lebih memilih jalur ormas sebagai jalan perjuangan politiknya. Namun, survey internal yang digelar menunjukkan bahwa 68% kader KAMMI menginginkan berdirinya suatu partai politik.[18] Partai Keadilan (PK) akhirnya didirikan di akhir 1998 sebagai manifestasi keinginan publik KAMMI. PK memanfaatkan infrastruktur politik dari KAMMI dan Jamaah Tarbiyah dalam memutar roda kepartaian. Kendatipun tidak signifikan, perolehan suara PK pada pemilu 1999 tidak begitu mengecewakan karena mampu mengirimkan 7 wakilnya ke Senayan.

 

2.2 Ideologi PKS

PKS adalah partai yang mengusung Islam sebagai ideologi politiknya. PKS menginterpretasikan Islam secara kaffah, yakni Islam sebagai sistem nilai komprehensif untuk semua aspek baik itu sosial, politik, dan ekonomi yang secara bersamaan memberikan perekat kuat ideologi sehingga membuat partai ini solid dan koheren.[19] Bagi PKS, Islam menjadi landasan praktis pelbagai tindakan politiknya, tidak seperti partai bercorak Islam lain di Indonesia yang hanya berhenti dalam tataran simbol.

Secara ideologis, PKS memiliki kedekatan dengan Ikhwanul Muslimin. PKS menjadikan IM sebagai acuan gerakan politik dimana mereka banyak mengadopsi pemikiran IM, baik dalam ideologi politik, manhaj dakwah, maupun pemahaman keislamannya.[20] PKS mengadopsi pemikiran Hasan Al Banna tentang Islamisasi gradual yang membuat partai ini pragmatis dan akomodatif dalam politik.[21]  PKS tidak menolak dan menghujat demokrasi sebagaimana dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Mereka justru memanfaatkan demokrasi sebagai sarana perjuangan dengan menempuh jalan politik konstitusional melalui pembinaan kader dakwah, pendirian partai, ikut pemilu, dan berkiprah di parlemen.[22]

PKS memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[23] Sedangkan sasaran perjuangan PKS adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahtera, dan bahagia, serta mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, berwibawa, dan bertanggung jawab.[24] Visi umum PKS adalah “PKS sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. PKS juga memiliki visi khusus, yakni “Menjadi partai berpengaruh, baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.”

PKS mendasarkan kebijakannya dari pemikiran bahwa “Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan tersebut hanya dapt diwujudkan melalui dua kemengangan, yaitu kemenangan pribadi (futuh khashah) dan kemenangan politik (futuh amah). Kemenangan pribadi diraih dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan politik diraih dengan ketaqwaan kolektif. Dakwah yang sistemik dan terus-menerus adalah satu-satunya jalan menuju dua kemenangan tersebut.”[25] Dasar kebijakan tersebut diterjemahkan melalui Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya yang ditegakkan di atas tiga prinsip : pertama, kemenyuluruhan dan finalitas sistem Islam; kedua otoritas syariah yang bersumber dari Al Quran, as-Sunah, dan Ijtihad; ketiga, kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.[26]

 

2.3 Transformasi PKS menuju Partai Catch-all

Sebagaimana disampaikan oleh Kircheimer, dorongan mendasar bagi partai untuk bertransformasi menjadi partai catch-all ialah orientasi partai yang berlebihan terhadap pemenangan pemilu. Partai catch-all berusaha meraih suara sebanyak-banyaknya, memenangkan pemilu, dan memerintah. Gejala ini sebenarnya juga nampak di tubuh PKS. Pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2008, PKS menargetkan perolehan suara 20% di pemilu legislatif 2009.[27] Target itu terhitung sangat besar, seperlima dari populasi pemilih. Target itu juga bisa dimaknai sebagai target untuk memenangkan pemilu secara menyeluruh karena mengacu pada pemilu 2004, perolehan suara pemenang pemilu berada di kisaran 20%. Oleh karenanya, dibutuhkan usaha ekstra bagi PKS untuk memenuhi target tersebut.

Belajar dari pengalaman organisasi, PKS tidak akan mampu meraih prestasi elektoral jika hanya bersandar pada basis masa tradisionalnya. Pengalaman PK pada pemilu 1999 misalnya, menunjukkan pahit getirnya mempertahankan idealisme organisasi. Hal ini mendorong PKS untuk mengusung isu-isu universal dan sekuler yang dimanifestasikan pada slogan “bersih dan peduli”, penegasan pilihan pada isu-isu perang melawan korupsi, good  governance, dan pemerataan sosial pada pemilu 2004.[28] Pilihan strategi tersebut terbukti efektif mendongkrak perolehan suara sekitar enam kali lipat dari yang sebelumnya 1,3% menjadi 7,34%. Tentu mempertahankan strategi yang mampu memperoleh 7,34% suara masih jauh panggang dari apa jika diharapkan untuk mewujudkan target 20% suara. PKS membutuhkan usaha yang lebih dari itu. PKS dituntut untuk mampu melakukan ekspansi atau penetrasi merebut dukungan pemilih nasionalis, Muslim sekuler, dan non-muslim.[29] Dengan kata lain, PKS perlu meluaskan perolehan suaranya ke kalangan masyarakat dengan aliran politik yang berbeda dari basis masa PKS. Presiden PKS saat itu, Tifatul Sembiring, menjelaskan secara terbuka bahwa PKS mengadopsi strategi elektoral untuk meraih pemilih nasionalis dan sekuler.

Usaha PKS untuk meraih dukungan dari segmen masa yang lebih luas diwujudkan dengan upaya untuk memoderasi kebijakan dan perilaku, mengusung kembali isu universal dan sekuler. Hal tersebut setidaknya ditunjukkan oleh pemilihan lokasi Mukernas di Bali, wacana untuk menerima anggota non-muslim, dan rebranding partai dengan mengusung isu-isu universal melalui iklan televisi yang masif. Pemilihan Mukernas di Bali secara simbolik menandakan bahwa PKS berusaha untuk keluar dari zona nyamannya. Selama ini Bali dikenal sebagai lumbung suara bagi kalangan nasionalis mengingat mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu. Di samping itu, Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang banyak menoleransi perilaku yang diluar batas moralitas, terlebih bagi kalangan Tarbiyah seperti PKS. Hal ini sempat memunculkan sinisme dari sebagian kalangan muslim fundamentalis di Indonesia bahwa PKS sudah melenceng dari jatidirinya sebagai partai dakwah.

Dalam konteks moderasi kebijakan dan perilaku, hal ini nampak pada wacana untuk mengangkat anggota non-muslim. Wacana ini tercermin pada deklarasi sebagian elit PKS pada Mukernas 2008 bahwa PKS adalah partai terbuka. Partai terbuka, berarti keanggotaan inklusif dimana kalangan non-muslim juga bisa menjadi anggota PKS. Namun, wacana ini mendapat tentangan keras dari kalangan internal PKS. Internal PKS terpolarisasi dalam kutub yang mendukung PKS agar menjadi partai terbuka dan kutub yang menolak. Bagi kutub yang mendukung, seperti Hilmi Aminuddin, Anis Matta, dan Fahri Hamzah, wacana bahwa PKS menjadi partai terbuka adalah cerminan dari pluralisme dan moderasi. Fahri Hamzah menegaskan bahwa moderasi adalah watak dari Islam dan ideologi PKS.[30] Karakteristik moderat dari Islam, bagi kalangan yang mendukung, telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam kisah piagam Madinah. Sementara itu, kalangan yang menolak terbilang bersuara sangat keras. Mereka menyampaikan bahwa ide keterbukaan PKS adalah hal yang mustahil dan melenceng jauh dari khittah PKS sebagai partai dakwah. Dalam hal ini, PKS adalah partai dengan ideologi Islam. Lebih dari itu, kader PKS sebagian besar memiliki pandangan konservatif terhadap Islam. Mengkompromikan keanggotaan partai untuk orang non-muslim jelas bertentangan dengan ideologi dan perjuangan PKS. Agak aneh rasanya ketika sebuah partai dengan visi sebagai partai dakwah memiliki anggota non-muslim yang acapkali dianggap sebagai musuh.[31] Ini ibaratnya menyimpan musuh dalam selimut secara sadar. Lambat laun, Hilmi Aminuddinpun merasa bahwa wacana keterbukaan terlalu liar. Mekanisme organisasional di tubuh PKS yang telah termaktub dalam ADART rasanya membuat ide-ide untuk memasukkan anggota non-muslim adalah hal yang mustahil. Seseorang yang ingin menjadi anggota PKS harus mengucapkan baiat lengkap dengan membaca kalimat syahadat.[32] Di samping itu, setiap anggota PKS memiliki kewajiban untuk mengikuti liqo.

Wacana untuk membuat PKS menjadi partai terbuka tidak menemui konsensus dalam Mukernas 2008. Wacana tersebut dibawa ke ranah “Forum Pemikiran” (Multaqo Fikri) yang dilakukan di Depok, beberapa bulan setelah Mukernas. Dalam Multaqo Fikri, semua pimpinan hadir memperdebatkan wacana tersebut dengan membawa argumen masing-masing tanpa mengedepankan posisi strukturalnya.[33] Pada forum ini, golongan yang mendukung PKS menjadi partai terbuka bisa dibilang memenangkan pertarungan. Golongan ini menekankan bahwa dalam tataran gagasan normatif, sebagian besar kader PKS setuju mengenai keterbukaan PKS. Persoalannya pada tataran mekanisme komunikasi politik dan psikologi yang belum benar-benar siap menerima anggota non-muslim. Pada Multaqo Fikri, disepakati bahwa isu keterbukaan diredam dulu sampai pemilu 2009 usai. Multaqo Fikri jadi forum konsolidasi internal untuk menyamakan frekuensi harus bicara apa terkait isu-isu keterbukaan PKS.

Iklan-iklan PKS di televisi menunjukkan adanya upaya rebranding dari  partai Tarbiyah ini untuk mendapat kesan sebagai partai terbuka. Menjelang pemilu 2009, PKS mengusung slogan “PKS untuk Semua” atau “Partai Kita Semua” yang melengkapi slogan “Bersih, Peduli, dan Profesional.”[34] Slogan tersebut diikuti dengan jingle iklan anak-anak punk atau wanita tak berjilbab yang menyeru pemirsa televisi untuk melirik PKS.[35] PKS juga membuat iklan yang menampilkan pelbagai pahlawan nasional seperti Soekarno, Suharto, K.H. Hasyim Asy’ari, dan K.H. Ahmad Dahlan. Materi iklan yang diusung oleh PKS tersebut jelas menonjolkan citra bahwa mereka adalah partai terbuka. Citra PKS sebagai partai Islamis tidak terlihat dari iklan-iklan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa PKS sedang berusaha menggarap segmen pemilih lain, di luar basis pemilih tradisionalnya. Lebih dari itu, PKS mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk belanja iklan di televisi. PKS adalah partai dengan pengeluaran untuk biaya iklan nomor 4 yakni Rp 46,782 miliar melebihi dana belanja iklan PDIP yang hanya Rp 4,672 miliar.[36] Hal ini bisa dimaknai sebagai upaya persuasi PKS terhadap calon pemilih dari segmen lain.

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Transformasi PKS dari Partai Islamis menuju partai catch-all tidak semudah membalikkan telapak tangan. Upaya tersebut terlihat ketika PKS mengusung persuasi dan simbol yang memberi kesan bahwa PKS bukanlah partai eksklusif yang hanya mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi Islam. Pada titik ini, PKS memiliki soliditas tinggi secara internal. Tidak berhenti di situ, muncul pewacanaan dan dorongan internal agar PKS menjadi partai terbuka. Upaya ini bisa dibaca dalam konteks perluasan segmen pemilih, dari yang sebelumnya hanya aliran Islam konservatif menuju aliran pemilih lain seperti nasionalis yang sekuler dalam rangka meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Kita memahami bahwa pada dasarnya PKS adalah partai eksklusif dengan basis masa Jamaah Tarbiyah yang memiliki pandangan konservatif terhadap Islam. Selain itu, PKS adalah partai dakwah yang berideologi Islam. PKS memposisikan Islam bukan semata-mata konstruksi teologis, tapi juga menyediakan perangkat sosial politik yang tak memisahkan agama dan negara. Oleh karena itu, tindakan-tindakan untuk mendorong PKS menjadi partai terbuka yang memungkinkan partai ini menerima anggota non-muslim adalah hal yang menyimpang dari khittah partai yang lahir dari rahim aktivitas dakwah kampus. Tidak mengherankan jika upaya untuk mendorong PKS menjadi partai terbuka mendapatkan ganjalan dan membelah partai ini menjadi dua kutub, yang pro dan kontra. Pada akhirnya, mekanisme internal PKS memang memenangkan kubu yang mendukung PKS sebagai partai terbuka. Dengan demikian, PKS mulai masuk pada tahapan baru untuk menjadi partai yang bergerak ke tengah.

 

 

Daftar Pustaka

 

Al Quran

Baswedan, A.R. ‘Political Islam in Indonesia; Present and Future Trajectory’, Asian Survey, Vol. 44, No.5. September/Oktober 2004.

Damanik, A.S. Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Teraju, Jakarta, 2002.

Feith, H. dan Castles, L. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta, LP3ES.

Mahmudi, Y. Islamising Indonesia; The Rise of Jamaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party; ANU Press, Canberra, 2006.

Muhtadi, B. Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.

Gunther dan Diamond, ‘Species of Political Party; A New Tipologies’, Party Politics, Vol. 9 No. 2. 2003.

Rahmat, M.I. Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008.

Tomsa, D. ‘Moderating Islamism in Indonesia: Tracing Patterns of Party Change in the Prosperous Justice Party’, Political Research Quarterly, Vol. 6 No. 3. Mei 2012.

Catatan Kaki

[1] Untuk memahami lebih lanjut kategorisasi PKS sebagai partai Islamis, lihat A.R. Baswedan, ‘Political Islam in Indonesia; Present and Future Trajectory’, Asian Survey, Vol. 44, No.5, September/Oktober 2004,

Hal. 674.

[2] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 220.

[3] A.R. Baswedan, ‘Political Islam in Indonesia; Present and Future Trajectory’, Asian Survey, Vol. 44, No.5, September/Oktober 2004, Hal. 674.

[4] M. Monshipuri dalam B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 204.

[5]Karena gagal melampaui electoral threshold, di 2003 Partai Keadilan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera sebagai syarat untuk mengikuti pemilu legislatif 2004. Lihat, M. I. Rahmat, Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008, Hal. 1.

[6] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 225.

[7] Gunther dan Diamond, ‘Species of Political Party; A New Tipologies’, Party Politics, Vol. 9 No. 2, 2003, Hal. 185.

[8] Gunther dan Diamond, ‘Species of Political Party; A New Tipologies’, Party Politics, Vol. 9 No. 2, 2003, Hal. 186.

[9] Gunther dan Diamond, ‘Species of Political Party; A New Tipologies’, Party Politics, Vol. 9 No. 2, 2003, Hal. 187.

[10] Lihat Herbert Feith dan Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta, LP3ES.

[11] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 101.

[12] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 95-97.

[13] M. I. Rahmat, Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008, Hal. 27.

[14] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 105.

[15] Y. Mahmudi, Islamising Indonesia; The Rise of Jamaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party; ANU Press, Canberra, 2006, Hal. 121.

[16] M. I. Rahmat, Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008, Hal. 34.

[17] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal.44.

[18] A.S. Damanik, Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Teraju, Jakarta, 2002, Hal. 233.

[19] D. Tomsa, ‘Moderating Islamism in Indonesia: Tracing Patterns of Party Change in the Prosperous Justice Party’, Political Research Quarterly, Vol. 6 No. 3, Mei 2012, Hal. 488.

[20] M. I. Rahmat, Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008, Hal.

[21] Y. Mahmudi, Islamising Indonesia; The Rise of Jamaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party; ANU Press, Canberra, 2006, Hal. 167.

[22] M. I. Rahmat, Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008, Hal. 80.

[23] M. I. Rahmat, Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008, Hal. 114.

[24] M. I. Rahmat, Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008, Hal. 115.

[25] M. I. Rahmat, Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008, Hal. 115.

[26] M. I. Rahmat, Ideologi Politik PKS; dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, LKiS, Yogyakarta, 2008, Hal. 115.

[27] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 226.

[28] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 178.

[29] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 226.

[30] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 228.

[31] Pandangan bahwa kalangan non-muslim adalah musuh acapkali didasarkan pada Ayat Allah yang menyatakan bahwa kaum Nasrani dan Yahudi akan terus mengganggu umat Islam agar lepas dari keimanannya. Lihat Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 120.

[32] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 229.

[33] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 231.

[34] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 235.

[35] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 235.

[36] B. Muhtadi, Dilema PKS; Suara dan Syariah, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hal. 236.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s