Drama Risma

Panggung politik nasional sedang diramaikan oleh wacana pengunduran diri Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Banyak orang keheranan terhadap wacana tersebut, terlebih bagi warga Surabaya yang telah menikmati jerih payah dan prestasi Risma selama memimpin Ibukota Jawa Timur tiga tahun terakhir. Wacana ini tidak muncul begitu saja. Seperti yang diungkapkan Risma melalui media cetak dan elektronik,  dia memang memiliki niatan untuk mundur. Penyebabnya ialah tekanan elit politik yang begitu kuat terhadap kepemimpinannya.[1]

Tekanan itu diwujudkan dalam bentuk tindakan kontraproduktif terhadap kebijakan strategis yang diambil oleh Risma. Tiga Bulan memimpin Surabaya, Risma hampir saja dimakzulkan oleh DPRD Kota Surabaya karena menaikkan pajak reklame. Selain itu, pemakzulan Risma banyak dikaitkan dengan penolakan Risma terhadap megaproyek tingkat nasional, Tol Tengah Kota di Surabaya yang bernilai Triliunan Rupiah. Tidak mendapat dukungan dari wakil rakyat, dua kebijakan Risma itu didukung oleh intelektual-intelektual kampus yang ada di kota pahlawan. Di sisi lain, banyak masyarakat menunjukkan kegeramannya dengan melakukan aksi demonstrasi di sekitaran DPRD. Pemakzulan itu menguap setelah elit politik Jakarta “menjewer” para elit politik Surabaya agar mengurungkan niatnya.

Tekanan politik paling mutakhir terhadap Risma ialah terpilihnya Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota Surabaya menggantikan Bambang D.H. Kendati berulang kali menyatakan tidak ada masalah pribadi dengan Ketua DPC PDIP Surabaya itu, Risma terlihat kecewa berat. Namun, kita tidak bisa menyangkal bahwa Wisnu adalah salah satu arsitek pemakzulan Risma 2010 silam. Selain itu, Wisnu juga berada dalam pihak pro-tol tengah. Posisi Wisnu sebagai Wakil Walikota diyakini Risma akan mengganggu jalannya pemerintahan Kota Surabaya yang sudah adem ayem pasca drama pemakzulan Risma. Terlebih lagi, banyak berita yang beredar jika Wisnu dimanfaatkan oleh Pakde Karwo –Gubernur Jawa Timur– untuk memecah konsentrasi Risma yang selama ini sering menggagalkan proyek Pemprop Jatim di Surabaya. Secara tersurat Risma menegaskan kekecewaannya terhadap pemilihan Wakil Walikota yang dinilai tidak taat aturan. Hal ini juga ditunjukkan dengan absennya Risma dalam Pelantikan Wakil Walikota Surabaya dengan dalih sakit. Padahal, Risma di hari tersebut berangkat ke Jakarta untuk meyakinkan Kemendagri bahwa pelantikan Wisnu cacat hukum.[2] 

Perlawanan Risma

Menyadari iklim politik yang sangat tidak bersahabat pasca pelantikan Wisnu, Risma tidak tinggal diam. Skema serangan balik cepat disusun oleh Risma dan tim untuk menjinakkan para aktor politik yang kian buas. Caranya, Risma berusaha untuk menghadapkan lawan politiknya dengan masyarakat secara langsung melalui media masa. Strategi komunikasi politik Risma ini dibingkai melalui wacana “pengunduran diri seorang walikota terbaik dunia yang telah begitu banyak memberi prestasi pengelolaan kota tanpa pamrih.” 

Beruntung bagi Risma bahwa dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, namanya telah beredar dalam orbit politik nasional. Rilis yang dibeberkan oleh Lembaga Psikologi Politik UI yang berjudul ‘Mencari Lawan Jokowi’ menempatkan Risma dalam posisi teratas calon presiden yang paling potensial untuk melawan Gubernur DKI tersebut. Hal ini membuat namanya kian tenar di kalangan media masa nasional. Tidak jarang, berita tentang kesuksesannya diekspos oleh media top tanah air.

Momentum tersebut dimanfaatkan Risma untuk mengendarai media masa nasional guna melawan musuh lokalnya. Dua stasiun televisi disambangi Risma untuk mengobral drama politik yang sedang dijalaninya. Sembari mengumbar prestasi yang telah diraihnya selama memimpin Surabaya, Risma juga membagi sedikit kegundahannya atas perilaku elit politik yang disebut-sebut Risma terus menggerogoti jalannya pemerintahan Kota Surabaya demi vested interest-nya. Baik di Trans 7 melalui program Hitam Putih yang diampu oleh Dedy Cobuzier, maupun di Metro TV melalui program Mata Najwa yang diampu oleh Najwa Shihab, Risma tak lupa untuk menitikkan air mata. Memang, kita tidak bisa memungkiri jika air mata Risma terkesan natural. Namun, proses menuju jatuhnya air mata yang bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia ini jelas by design. 

Angin kian berpihak pada Risma ketika Majalah Tempo mengangkat laporan investigasi yang berjudul “#saveRisma” sebagai laporan utama. Dalam edisi tersebut, Tempo menjelaskan secara rinci duduk permasalahan yang sedang dihadapi Risma. Diawali dengan ilustrasi Risma yang melawan banteng seorang diri, Tempo berusaha menggiring pembacanya untuk meyakini bahwa PDIP Kota Surabaya memang jadi sumber permasalahan yang dikeluhkan Risma. Kemudian, Tempo menjelaskan bagaimana masalah ini muncul, usaha-usaha untuk memerangkap Risma dalam politik transaksional sedari awal pencalonannya, proses kemenangan Risma dalam pemilihan walikota, sikap tanpa kompromi Risma terhadap beberapa programnya, serta kesuksesan-kesuksesan Risma selama memimpin Surabaya. Dengan kata lain, Tempo edisi 17-23 Februari 2014 itu telah menjadi panggung spektakuler bagi Risma. 

Strategi yang dijalankan oleh Risma dan tim sejauh ini menunjukkan hasil positif. Drama ini berhasil menyita perhatian masyarakat, bahkan menggerakannya untuk mengambil tindakan. Khalayak umum kian ramai membicarakan Risma. Tidak terbatas pada warga kota Surabaya saja, namun juga warga-warga di kota lain. Monitoring yang dilakukan oleh Indonesia Indicator menyatakan bahwa Risma menjadi “trending topik” politik nasional bersaing dengan Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta kandidat calon presiden seperti Prabowo, Aburizal Bakrie dan Wiranto.[3] Di kalangan kelas menengah Kota Surabaya yang terhubung dengan media sosial twitter, mereka mempopulerkan tanda pagar #saveRisma sebagai bentuk perlawanan. Di media sosial lain seperti facebook, suporter Risma terus membuat status yang bernada dukungan terhadap Risma sembari mengecam lawan politik Risma yang disimplifikasi sebagai PDIP. Tidak berhenti di media sosial, masa dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa hingga bapak-bapak pada 20 Februari melakukan aksi turun ke jalan di depan DPRD Kota Surabaya sebagai bentuk dukungannya terhadap Risma.

Menyadari pentingnya Drama Risma dalam panggung politik nasional, pelbagai partai politik berusaha untuk mendekati walikota perempuan pertama di Surabaya ini. Gerindra misalnya, mereka mulai mengeluarkan statement yang mendukung Risma untuk bertahan. Gerindra bahkan mengeluarkan wacana pencalonan Risma sebagai wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Di samping Gerindra, Golkar juga mendekati Risma. Bedanya, Golkar terlihat serius karena menggunakan kekuasaan politiknya untuk mendekati Risma. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso yang juga caleg DPR-RI Dapil Surabaya-Sidoarjo ini mengundang Risma ke kantornya atas nama Komisi II DPR-RI. Memang banyak pihak yang mengindikasikan bahwa tindakan Priyo tidak lebih untuk memasyarakatkan dirinya agar terpilih lagi sebagai anggota DPR.[4] Namun demikian, ini adalah sebuah langkah politik yang cukup strategis mengingat Risma bukanlah kader Golkar dan juga tidak diusung Golkar dalam pemilihan walikota Surabaya.

Sebagai partai pengusung yang diibaratkan Risma sebagai rumah kos, PDIP telah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan ini.  Mekanisme resolusi konflik dari tahapan DPC, DPW, hingga DPP telah ditempuh oleh moncong putih. Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolopun telah bertemu langsung dengan Risma untuk menghentikan badai yang kontraproduktif dengan tujuan partai yang hendak memenangi pemilihan umum April ini. Namun, bukannya isu itu mereda, namun terus ada chapter lain yang membuat drama ini belum berkesudahan sehingga terus mengikis kepercayaan masyarakat pada PDIP, khususnya di Surabaya.

Quo Vadis Risma, Quo Vadis PDIP

Sekarang, kartu telah dimainkan oleh Risma dan tim. Merekalah yang sebenarnya menentukan bagaimana akhir dari drama ini. Pada titik ini, kita harus memahami bahwa Risma memiliki kepentingan untuk memimpin Surabaya dan memastikan jalannya kepemimpinan sesuai dengan rencana dan prinsip yang dia anut. PDIP sebagai kendaraan politik yang mengantarkan Risma pada kursi Surabaya 1 dianggapnya sebagai benalu karena logika partai yang kental akan politik transaksional tidak bertemu dengan logika teknokrat ala Risma. Langkah apapun yang selanjutnya ditempuh Risma, nampaknya akan diniatkan untuk mengusir jauh-jauh benalu tersebut.

Pengangkatan Wisnu sebagai Wakil Walikota Surabaya adalah momentum penting bagi Risma. Kesalahan prosedural menjadi pintu masuk Risma dan tim untuk membesarkan masalah yang membawa Risma pada pilihan politik ekstrim. Pilihannya dua, yakni Risma mundur atau bertahan. Jika memilih untuk mundur, masa jabatan Risma yang akan kadaluarsa satu tahun ke depan relatif menguntungkan. Risma kiranya tidak begitu khawatir karena satu tahun bukanlah waktu yang cukup untuk mengubah Surabaya dari apa yang telah ia rancang dan kerjakan. Di samping itu, dengan legitimasi sebagian masyarakat yang telah dimilikinya, Risma bisa memaksimalkan waktu satu tahun untuk membangun mesin politik yang nantinya digunakan untuk pencalonan Risma dalam Pemilihan Walikota 2015. Terlebih lagi jika Risma memilih untuk maju lewat jalur independen. Perlu kita sadari, tidak menutup kemungkinan Risma menggandeng partai politik di luar PDIP yang bersedia untuk mendukung Risma tanpa syarat kendatipun itu kemungkinannya kecil.    

Bagi PDIP, mencuatnya Drama Risma merupakan suatu kerugian besar. Konsentrasi PDIP untuk memenangkan pemilihan umum legislatif sehingga bisa mengusung calonnya sendiri tanpa perlu bergantung partai lain terpecah. Dalam drama ini, citra PDIP khususnya di Kota Surabaya babak belur karena tindakan elit lokal yang susah dikontrol. Isu-isu seperti ini juga berpotensi untuk menggoyang pendirian swing voter kelas menengah yang semenjak Jokowi Effect mulai menunjukkan kecenderungannya untuk memilih Partai Megawati ini. PDIP juga kehilangan pemimpin daerah berprestasi selain Jokowi yang bisa dikapitalisasi untuk meraup perolehan suaranya di pemilihan umum legislatif.

Drama Risma juga membuat elit PDIP Surabaya kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan finansial dari jabatan politik. Seumpama Risma mundur, tentu Wisnu yang akan menjadi walikota. Mendukung pembangunan tol tengah yang berpotensi untuk memberi keuntungan finansial tersebut akan menjadi blunder besar bagi Wisnu dan partainya. Karena hal tersebut menjadi bukti shahih bahwa PDIP tidak lebih dari sarang politisi yang berburu rente. Dengan kata lain, PDIP bak makan buah simalakama.

Pilihan paling rasional bagi PDIP  ialah menahan Risma hingga akhir masa kepemimpinannya. Dalam kurun waktu tersebut, PDIP bisa menyusun ulang strategi baru yang bisa menyelamatkan partai.

Pembelajaran Politik Penting

Bagaimanapun jua akhir dari drama ini, Kasus Risma telah menjadi pembelajaran politik yang cukup penting. Ketika seseorang memiliki jabatan politik mampu menunjukkan performa maksimal, insentif yang dia dapat bukan hanya suksesnya pengelolaan politik, namun juga legitimasi masyarakat luas. Pertarungan politik di dalam DPRD tidak perlu dimenangkan melalui politik transaksional. Pemimpin politik tersebut bisa secara langsung memaksimalkan dukungan masyarakat dalam menghadapi logika wakil rakyat yang acapkali susah diterima akal sehat kita. Selain itu, kasus Risma merupakan pembelajaran yang tidak kalah penting bagi elit politik. Mereka seakan diingatkan agar berhenti berburu rente jika masih ingin berkuasa. Namun, itu akan terjadi jika mereka mampu memahami bahwa drama ini ada hikmahnya.


 

Image

[1] Untuk memahami konteks wacana pengunduran diri Risma secara utuh, lihat Majalah Tempo edisi 17-23 Februari 2014 Hal. 34-47 dan Talkshow Mata Najwa edisi 12 Februari 2014, Wali Pilihan Kota.

[2] Lihat Surabaya Pagi,’Risma Bohong’, Home (daring), 3 Februari 2014, < http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Risma-Bohong;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628003137d1ad2aff9d83c7c85b62872e7>, diakses pada 1 Maret 2014.

[3] Lihat Antara, ‘Survei: Walikota Surabaya primadona baru perpolitikan Indonesia’, Polkam (daring), 27 Februari 2014, < http://www.antaranews.com/berita/421424/survei-walikota-surabaya-primadona-baru-perpolitikan-indonesia>, diakses pada 1 Maret 2014.

 [4] Lihat Tempo, ‘Pengamat: Kasus Risma Untungkan Priyo Budi Santoso’, Politik (daring), 23 Februari 2014, < http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/078556848/Pengamat-Kasus-Risma-Untungkan-Priyo-Budi-Santoso>, diakses pada 1 Maret 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s