YOGYAKARTA KOTA KREATIF?

Oleh M. Irfan Ardhani dan Dhamar Sukma Ramadhan

Diajukan sebagai makalah dalam Diskusi Ilmiah Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dari yang sebelumnya berbasis Sumber Daya Alam menjadi berbasis Sumber Daya Manusia. Alfin Toffler menggambarkan fenomena tersebut melalui pembagian empat gelombang peradaban ekonomi. Menurut Toffler, gelombang pertama merupakan gelombang ekonomi pertanian, gelombang kedua merupakan gelombang ekonomi industri, dan gelombang ketiga merupakan gelombang ekonomi informasi.[1] Toffler kemudian memprediksi bahwa gelombang keempat merupakan gelombang ekonomi kreatif yang berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. Atau dalam pemahaman Howkins, model perekonomian yang memanfaatkan kreativitas dalam menghasilkan keuntungan ekonomis.[2]

Sebagai negara besar yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia tidak boleh tertinggal dalam merespon fenomena perekonomian global tersebut. Kendati saat ini perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor pertanian, industri manufaktur, dan industri ekstraktif, Indonesia harus mengambil tindakan secara aktif dan komprehensif untuk mengembangkan sektor perekonomian kreatif di Indonesia.[3] Pemerintah pusat bisa mengambil pelbagai pendekatan kebijakan dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di Indonesia dalam menggerakkan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia secara masif, tidak terkecuali dengan menggandeng peranan pemerintah lokal.

Saat ini, respon pemerintah Indonesia sendiri diwujudkan melalui Instruksi Presiden no 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah juga membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) guna mempersiapkan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kementerian ini mengawali kerjanya dengan menyusun grand design pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi kreatif ini, Kemenparekraf mengadopsi sejumlah perspektif dalam diskursus ekonomi kreatif. Dari sekian banyak perspektif yang terdapat didalam diskursus ini, pemerintah cenderung lebih memakai perspektif ekonomi kreatif berbasis sektoral. Dalam Grand Design Indonesia Kreatif 2025, masih sedikit sekali disinggung tentang bagaimana pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia harus punya peran yang besar dalam membentuk wilayahnya menjadi kota yang atraktif dan kreatif.[4]

Padahal, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan kota-kota kreatif. Salah satu kota yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai Kota Kreatif ialah Yogyakarta. Kota yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa ini telah jauh dikenal dengan kreativitas warganya yang mampu menghasilkan suatu barang ataupun menyediakan jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Kemenparekraf memang telah menyadari potensi Yogyakarta ini dengan mengajukan Yogyakarta bersama tiga kota lainnya – Bandung, Jakarta, Pekalongan— sebagai kota kreatif pada UNESCO.[5] Persoalannya, di manakah posisi Kota Yogyakarta sebagai kota kreatif? Oleh karena itu, menarik untuk mencermati sejauh mana Yogyakarta bisa dikatakan sebagai kota kreatif.

1.2.        Rumusan Masalah

Makalah ini dengan demikian mencoba menjawab pertanyaan Apakah Yogyakarta telah menjadi kota kreatif?

 

1.3.        Landasan Konseptual/Teoritik

  • Ekonomi Kreatif

Definisi ekonomi kreatif sendiri sampai sejauh ini masih belum dapat dirumuskan secara jelas. Hal ini karena kreativitas manusia sendiri masih sulit untuk dibedakan apakah sebagai proses atau memang sebuah karakter bawaan manusia. UNDP merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integraif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif dan budaya[6]. Bagi pemerintah sendiri, ekonomi kreatif didasarkan pada diktum pertama Instruksi Presiden  nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif yang berbunyi :

“…Kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraaan masyarakat Indonesia.”[7]

  • 15 Sektor Industri Kreatif John Howkins[8]

Berbicara mengenai ekonomi kreatif, tentu tidak dapat dilepaskan dari teori industri kreatif sektoral yang dicetuskan oleh John Howkins. Howkins percaya  bahwa kreativitas telah membagi dunia dalam pelbagai macam jalan berdasarkan cara seseorang mewujudkan kreativitasnya dalam wujud sesuatu yang dapat dijual sehingga memiliki nilai ekonomi. Oleh karenanya, guna mewujudkan ekonomi kreatif harus digunakan pembagian yang jelas pada produksi barang kreatif yang dihasilkan berdasarkan sektor sektornya. Untuk itu Ia secara sistematis telah membagi industri kreatif  menjadi 15 sektor berdasarkan pada beberapa parameter seperti input terhadap pendapatan negara, nilai tambah dari produk dan perbedaan produk dari produk produk yang telah ada sebelumnya. Adapun 15 sektor tersebut antara lain: Periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fesyen, film, music, pertunjukan, penerbitan, piranti lunak, permainan, permainan komputer, riset dan pengembangan serta televisi dan radio.

Pendekatan sektoral dari Howkins serta pembagian 15 sektor industri kreatif inilah yang nantinya akan sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia.

  • Kota Kreatif  oleh Charles Landry[9]

Selain pendekatan pada bidang sektoral sebagaimana yang dicetuskan oleh John Howknis, muncul peneliti lain yang membawa sebuah pendekatan berbeda bernama Charles Landry. Dalam pendekatan yang diusung oleh Charles Landry ini  lebih mengetengahkan pendekatan yang berbasis spasial atau kewilayahan. Hasil pendekatan ini adalah teori mengenai kota kreatif dan pembentukannya.

Landry percaya bahwa kota-kota di seluruh dunia sedang mengalami apa yang disebut sebagai masa transisi menuju sebuah pembaruan dari era industri lama. Untuk itu, pemberi nilai tambah pada kegiatan ekonomi saat ini berpindah bukan lagi pada barang yang diproduksi namun lebih kepada modal intelektual yang dimasukkan kedalam hasil produksi, baik yang berupa barang ataupun jasa.

Disinilah peran individu kreatif menjadi sangat penting. Individu kreatif ini sendiri tentu memiliki latar kebudayaan dan berbeda beda. Latar belakang kebudayaan inilah yang dimanfaatkan oleh mereka untuk menciptakan suatu produk ekonomi guna dapat bertahan hidup di kota. Oleh karena itu, Landry mendefinisikan kota kreatif sebagai sebuah kota dimana ada aktivitas kebudayaan yang beragam yang menjadi bagian yang integral dari kegiatan ekonomi kota maupun fungsi sosial dari kota tersebut[10]. Landry percaya bahwa ekonomi kreatif dapat dimulai dari pengembangan kota kreatif.

Dalam tulisannya yang lain terkait kota kreatif, Landry menyebutkan bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan oleh sebuah kota guna menjadi sebuah kota kreatif. Pertama adalah tekait bagaimana mengurangi sejumlah hambatan yang menghambat perkembangan kota menjadi kota kreatif dan mempersiapkan sebuah lingkungan yang kreatif.

  • Mengurangi sejumlah hambatan

Ada sejumlah hambatan yang menurut Landry akan menyulitkan sebuah kota untuk berkembang menjadi kota kreatif. Hambatan hambatan ini diantaranya adalah:

  1. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjamin adanya aliran aspirasi yang lancar terkait pengembangan ekonomi kreatif di kota tersebut dari masyarakat ke pemerintah. Yang harus dikurangi dalam hal ini bukanlah akuntabilitas yang demikian. Namun yang harus dikurangi adalah akuntabilitas yang menjadi alasan untuk bertindak lambat. Akuntabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan respon yang lambat atau menghambat inovasi dengan alasan khawatir hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada.

   2. Birokrasi

Birokrasi seringkali memasukkan peraturan peraturan yang kompleks dan rumit dalam regulasi terkait perekonomian kreatif. Pengurusan perizinan, lisensi dan sebagainya kadangkala masih menemui hambatan di sektor ini.

   3. Pemikiran pendek

Pemikiran yang pendek dari para politisi dan pembuat kebijakan seringkali menjadi penghambat perkembangan kreativitas. Hal ini dikarenakan seringkali mereka tidak dapat memberikan solusi jangka panjang dari permasalahan yang dihadapi dan perencanaan yang lebih visioner terkait perkembangan kota kreatif tersebut.

    4.Patronase

Patronase seringkali menjadi penghambat perkembangan kota kreatif mengingat pada umumnya patron menguasai akses terhadap sumber daya dan informasi. Hal ini membuat sejumlah orang lain menjadi sulit untuk mengembangkan kreativitasnya dan pada akhirnya menghambat perkembangan kota kreatif.

  • Mempersiapkan lingkungan kreatif

Selain mengurangi sejumlah hambatan dalam perkembangan kota menjadi sebuah kota kreatif, kota juga perlu mempersiapkan beberapa hal yang dapat menjadi pre-kondisi dari sebuah kota kreatif. Hal tersebut diantaranya

  1. Pemetaan proyek

Dalam pengembangan kota kreatif, seringkali ditemukan sejumlah hambatan yang dapat menyebabkan proyek-proyek penunjang perkembangan kota kreatif menjadi gagal. Namun diluar itu, kegagalan ini harusnya dijadikan pembelajaran dengan melakukan pemetaan secara jelas mana proyek yang berhasil dan mana yang gagal dikembangkan oleh kota.

   2. Pembentukan indikator kesuksesan baru

Terminologi yang banyak digunakan dalam ekonomi kreatif pada umumnya adalah terminologi baru. Seringkali kesuksesan ekonomi kreatif diukur dengan indikator kesuksesan yang lama sehingga sulit untuk melihat secara komperhensif dan benar benar akurat. Padahal dalam penentuan keputusan dalam investasi di suatu kota,  data ini harus benar benar akurat. Untuk itu diperlukan indikator baru guna mengukur kesuksesan perkembangan ekonomi kreatif secara lebih komperhensif

    3.   Dorongan terhadap masyarakat

Perkembangan kota kreatif tak bisa lepas dari keberadaan individu- individu kreatif dalam masyarakat. Untuk mendorong agar lebih banyak individu kreatif yang muncul, kota perlu mengapresiasi keberadaan mereka dengan misalnya memberikan penghargaan penghargaan dan semacamnya atas inovasi dan proyek yang mereka lakukan.

   4. Katalisator

Katalisator dalam hal ini adalah acara atau perkumpulan yang memfasilitasi pertemuan antara anggota masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi tukar pemikiran dari beragam perspektif yang ada terkait perkembangan kota kreatif

   5. Ruang kreatif

Individu kreatif dan proyek kreatif jelas membutuhkan ruang bagi mereka untuk dapat mengekspresikan dirinya. Kota sebaiknya menyediakan ini agar perkembangan individu kreatif menjadi lebih cepat dan banyak.

1.4.        Hipotesa

Yogyakarta memang sudah berada pada jalur yang tepat guna menjadi suatu wilayah kreatif sebagiamana yang direncanakan pemerintah. Namun hal ini masih belum sempurna karena adanya sejumlah hambatan dalam perkembangan kota Yogyakarta 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Mengenai Ekonomi Kreatif di Yogyakarta

Yogyakarta merupakan wilayah dengan segudang potensi ekonomi kreatif. Potensi tersebut terentang mulai dari sumber daya manusia hinga kultur tradisional yang melekat pada Yogyakarta. Tidak seperti kebanyakan wilayah di nusantara, Yogyakarta bisa dibilang sebagai wilayah yang minim akan sumber daya alam. Oleh karena itu, Yogyakarta tidak bisa menyandarkan perekonomiannya melalui industri-industri ekstraktif. Namun demikian, Yogyakarta memiliki tradisi budaya yang panjang, didukung oleh keberadaan kelompok-kelompok minoritas kreatif yang memiliki tradisi literati dan keilmuan yang tinggi, tersebar di berbagai disiplin keilmuan di 133 kampus, didukung oleh kalangan innovator muda di bidang industi kreatif berbasis kampus, terutama di bidang tekologi informasi (TI), yang berusaha di tengah-tengah kota dan di klaster-klaster kerajinan di pedesaan.[11] Dengan kata lain, Yogyakarta memiliki sumber daya manusia kreatif yang bisa menopang perekonomian Yogyakarta.

Sejak lama Yogyakarta telah menjadi destinasi wisata yang cukup terkenal. Wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga luar negeri. Keanekaragaman upacara keagamaan dan budaya dari pelbagai agama serta didukung oleh kretivitas seni dan keramahtamahan masyarakat, membuat Yogyakarta mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan.[12] Bentuk wisata di Yogyakarta sendiri meliputi wisata Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus, yang dilengkapi dengan pelbagai fasilitas seperti resort, hotel, dan restoran.[13]

Pada titik ini, kita bisa memahami bahwa Yogyakarta memiliki keunggulan dalam sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Keunggulan Yogyakarta tersebut sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam mengembangkan perekonomian kreatif di Indonesia, yang diwujudkan melalui penempatan bersama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kementerian. Sinergi yang saling menguatkan antara kedua sektor tersebut pada dasarnya akan membawa kekhasan dalam pengembangan perekonomian Yogyakarta. Di satu sisi, Ekonomi kreatif mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan menjadi daya tarik di destinasi pariwisata, serta menjadi media promosi bagi kepariwisataan.[14] Sebaliknya, kemajuan pariwisata suatu destinasi umumnya diikuti dengan peningkatan permintaan akan karya kreatif.[15] Konsep kegiatan wisata dapat didefinisikan dengan tiga faktor, yaitu harus ada something to see, something to do, dan something to buy.[16] Dalam tiga komponen tersebut, ekonomi kreatif di Yogyakarta berperan sebagai something to buy.

Ekonomi kreatif merupakan salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi Yogyakarta. Ekonomi kreatif Yogyakarta yang sebagian besar masih berada dalam klasifikasi industri kecil ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama sebagian warga Yogyakarta. Sejatinya, subsektor industri kreatif sebagaimana dikemukakan oleh Kemenparekraf telah tumbuh dan berkembang di Yogyakarta sejak lama, jauh sebelum keluar Instruksi Presiden No. 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.[17] Hal ini bertambah menarik ketika kita menyadari bahwa persebaran ekonomi kreatif di Yogyakarta tidak hanya terkonsentrasi pada satu titik. Tiap sudut wilayah Yogyakarta yang terdiri atas tiga belas kecamatan memiliki potensinya sendiri yang mampu diolah sedemikian rupa dan mengubahnya menjadi suatu komoditi yang memiliki nilai jual. Dengan kata lain, sumber daya manusia kreatif telah tersebar dan mengakar di pelbagai daerah di Yogyakarta.

Yogyakarta juga memiliki ruang kreatif sebagai sarana dan prasarana tumbuh kembangnya industri kreatif di Yogyakarta. Bagi subsektor seni pertunjukan dan musik, ada nama-nama seperti Taman Budaya Yogyakarta, Museum Benteng Vredeburg, Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardja Soemantri, dan sebagainya. Sementara bagi subsektor pasar barang seni dan kerajinan, Yogyakarta memiliki Malioboro, Pasar Beringharjo, Pasar Seni Gabusan, Pasar Ngasem, galeri-galeri swasta, dan sebagainya. Ruang kreatif yang dimiliki oleh Yogyakarta menjadi suatu sarana yang mampu menjaga eksistensi kreativitas dan industri kreatif di Yogyakarta. 

Selain memiliki industri kreatif, stakeholder di Yogyakarta juga turut memberikan katalis bagi industri kreatif dengan menggelar pelbagai macam event tahunan. Event-event itu diantaranya adalah Festival Film Pelajar Yogyakarta (FFPJ), Jogja Asian Film Festival (JAFF), Master class programme of the Jogjakarta Documentary Film Festival, Yogyakarta Contemporary Music Festival, The Jogja International Performing Arts Festival, Jogja-Netpac Asian Film Festival, Biennale Jogja, The Parade Clothing Exhibition, Pinasthika. (Affandi dalam Arfani (ed), 2012). Event-event tersebut seringkali menjadi pemantik bagi perkembangan perekonomian kreatif di Yogyakarta. Ketika kita mengambil Pinasthika sebagai contoh, event ini diselenggarakan oleh P3I Pengda DIY bekerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat sebagai perintis, dengan didukung sepenuhnya oleh P3I Pusat. Event kreatif tahunan ini telah dimasukkan agenda nasional oleh Kementerian Perdagangan dan menarik perhatian internasional[18].  Pinasthika telah melahirkan agensi periklanan tingkat nasional baru – seperti Petak Umpet – yang memiliki omset miliaran rupiah.

Ekonomi kreatif sendiri memang memiliki arti penting dalam perekonomian Yogyakarta. Namun, belum ada data pasti mengenai berapa sumbangsih ekonomi kreatif di Yogyakarta terhadap PDRB Yogyakarta sendiri. Hal ini dikarenakan BPS belum menggolongkan industri kreatif dalam perhitungan PDRB.

2.2 Menghilangkan Hambatan untuk Menjadi Kota Kreatif

Dalam upaya menjadi kota kreatif, masing-masing kota harus bisa menghilangkan pelbagai macam hambatan. Dalam sub bab ini, akan dijelaskan empat hal yang mungkin bisa menjadi hambatan bagi Yogyakarta untuk menjadi kota kreatif, yaitu akuntabilitas, birokrasi, kepicikan, dan patronase. Dari keempat hal tersebut, Yogyakarta tidak secara mutlak menunjukkan kesamaan posisi dari keempatnya.

Salah satu keunggulan Kota Yogyakarta adalah birokrasi yang relatif efisien bagi para investor. Di Yogyakarta, mendapatkan izin untuk melakukan investasi bukanlah hal yang susah. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai garda terdepan dalam pembukaan investasi baru di Yogyakarta telah memiliki sistem informasi dan prosedur yang jelas. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon investor bisa diakses dengan mudah baik melalui situs http://perizinan.jogjakota.go.id maupun dengan datang langsung ke Dinas Perizinan . Di samping itu, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan sistem yang terkomputerisasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Yogyakarta mendapat predikat kota dengan kemudahan pembukaan investasi nomor satu di Indonesia oleh http://doingbusiness.org/ — sebuah lembaga pemeringkatan kemudahan berbisnis yang dibawahi oleh Bank Dunia— baru-baru ini.[19]  Dengan kata lain, birokrasi bukanlah menjadi hambatan di Yogyakarta untuk menjadi kota kreatif.

Logika jangka pendek yang digunakan oleh sekelompok elit pemerintahan terkadang menjadi hambatan bagi suatu kota untuk menjadi kota kreatif. Seringkali mereka tidak berpikir panjang dan menemukan solusi yang lebih efektif di masa depan dalam menghadapi persoalan-persoalan kota. Dalam kasus Yogyakarta, hal ini terlihat pada kasus mangkraknya beberapa halte Bus Trans Jogja.  Halte-halte mangkrak itu antara lain Jalan Kenari, tepatnya di depan SMKN 5 Yogyakarta dan SGM serta Jalan Hayam Wuruk, yakni di depan dan seberang Dinas Pendidikan (Disdik) Yogyakarta. Karena sudah tidak dipergunakan, halte-halte tersebut terlihat kumuh dan perlahan rusak. Menurut Anggota DPRD Yogyakarta, Ali Fahmi, mangkraknya halte menunjukkan perencanaan Bus Trans Jogja kurang matang.[20] Padahal, sebagai kota wisata ketersediaan transportasi publik  merupakan suatu elemen yang sangat penting.[21]

Yogyakarta merupakan kota dengan akuntabilitas yang relatif tinggi. Dalam pelaporan keuangan, Kota Yogyakarta memiliki prestasi yang cukup bisa dibanggakan. Selama empat tahun berturut-turut, Kota Yogyakarta mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.[22] Tentu saja, akuntabilitas yang ditunjukkan oleh Kota Yogyakarta menjadi elemen pendukung bagi pengembangan Yogyakarta sebagai kota kreatif.

Kota Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari eksistensi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengaruh keraton begitu kuat dalam pelbagai sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Sultan Yogyakarta memiliki kekuasaan yang cukup besar. Di satu sisi, Sultan mendapat legitimasi kultural yang tercermin pada rasa hormat yang begitu tinggi dari masyarakat terhadap Sultan Yogyakarta dan secara tradisional, masyarakat harus mengikuti perkataan Sultan.[23] Selain itu, Sultan juga memiliki kekuasaan politik yang dilegalkan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Undang-undang tersebut menegaskan posisi Sultan sebagai Gubernur  DIY. Di Tahun 2012, Undang-undang KeIstimewaan No. 13 Tahun 2012 yang semakin menegaskan bahwa Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIY.

Relasi patronase di Yogyakarta menempatkan Sultan sebagai patron dan masyarakat sebagai klien. Kekuasaan feodal Sultan Yogyakarta terhadap masyarakat dipertahankan melalui kekuasaan atas tanah. Menurut George Junus Aditjondro, keluarga keraton memanfaatkan kekuasaannya atas tanah untuk berbisnis. Misalnya saja, GKR Pembayun yang memiliki pelbagai macam bisnis.

“Puteri sulung Sri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, paling aktif memanfaatkan tanah keraton warisan Perjanjian Giyanti 1755 itu. Selain memimpin pabrik gula Madukismo, ia mendirekturi pabrik rokok kretek berlabel Kraton Dalem yang punya kebun tembakau sendiri di Ganjuran, Bantul; budidaya ulat sutera PT Yarsilk Gora Mahottama di Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Bantul”[24]

Patronase ini bisa saja menjadi halangan bagi perkembangan industri kreatif di Yogyakarta. Ruang kreatif yang seharusnya disediakan bisa jadi terbatasi akan adanya struktur kekuasaan seperti ini karena telah digunakan untuk bisnis.

2.3. Mempersiapkan Lingkungan Kreatif

Guna mempersiapkan diri menjadi kota kreatif, haruslah dipersiapkan sebuah lingkungan kreatif yang dapat mendukung perkembangan kota sehingga dapat menjadi kota kreatif. Dalam hal ini, Kota Yogyakarta sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan sejumlah komponen yang diperlukan guna mempersiapkan sebuah lingkungan yang kreatif.

Pertama terkait dengan pemetaan proyek ekonomi kreatif. Pengembangan kota kreatif membutuhkan pemetaan yang jelas terkait proyek proyek ekonomi kreatif yang telah dilakukan oleh kota. Pemerintah kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DIY dan kalangan akademisi, sudah mengetahui sentra-sentra industri kreatif di masing masing kecamatan serta produk-produk kreatif yang dihasilkannya melalui pemetaan ini. Pemetaan ini juga memudahkan Pemerintah Kota Yogyakarta saat ingin mengadakan acara acara seperti pementasan, pameran seni dan lain sebagainya. Walaupun demikian, kalangan pemerintah dan akademisi sendiri mengakui bahwa belum ada peta jalan yang jelas dan benar benar diterapkan oleh pemerintah kota sendiri terkait pengembangan ekonomi kreatif ini[25]. Peta jalan yang digunakan sampai sejauh ini masih semata mata berasal dari pemerintah pusat.

Hal lain yang harus diperhatikan ialah adanya indikator-indikator baru guna mengukur kemajuan ekonomi kreatif. Indikator baru dibutuhkan agar pemerintah dapat mengukur sejauh mana perkembangan ekonomi kreatif yang ada di wilayahnya secara akurat. Sayangnya sampai sejauh ini indikator kemajuan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Yogyakarta masih belum mengakomodasi indikator penilaian ekonomi kreatif secara maksimal. Pemerintah Kota Yogyakarta masih menggunakan indikator penilaian lama dalam mengukur kemajuan ekonomi kreatif sehingga ada sejumlah bagian  dari ekonomi kreatif di masyarakat yang belum dimasukkan dalam perhitungan. Hal ini tercermin dalam data Produk Domestik Regional Bruto kota Yogyakarta yang masih belum menghitung bagian ekonomi kreatif seperti misalnya permaian interaktif, piranti lunak serta riset dan pengembangan indikator ekonominya[26].

Selain pemetaan dan indikator penilaian baru, peran katalisator juga penting dalam menumbuhkan masyarakat kreatif yag menjadi basis kota kreatif. Katalisator yang dapat berupa pertemuan pertemuan ini menjadi penting guna memfasilitasi pertukaran ide diantara warga kota terkait perkembangan ekonomi kreatif. Di Kota Yogyakarta sendiri sudah ada sejumlah forum pertemuan yang memfasilitasi pertukaran ide terkait ekonomi kreatif ini. Pertemuan antar UMKM di Kota Yogyakarta menjadi salah satu wujud nyata adanya katalisator ekonomi kreatif di Yogyakarta. Setiap bulan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian rutin mengadakan pertemuan di masing masing kecamatan guna menyaring aspirasi dari sekitar 22000 UMKM di wilayah Kota Yogyakarta[27]. Dari pertemuan ini pemerintah kota dapat mengetahui kebutuhan dari para pelaku ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta.

Namun dari semua kebutuhan diatas, ruang kreatif adalah salah satu yang paling dibutuhkan bagi perkembangan ekonomi kreatif. Ruang kreatif menjadi sarana bagi individu kreatif guna mengekspresikan dirinya dan mengembangkan ekonomi kreatif. Pengadaan ruang kreatif yang mudah diakses oleh individu kreatif membuat individu kreatif jadi lebih terdorong untuk bereksperimen dan memunculkan produk kreatif yang baru. Di kota Yogyakarta sendiri, ruang kreatif yang disediakan oleh pemerintah sendiri pada dasarnya sudah cukup banyak seperti misalnya Taman Budaya Yogyakarta, Museum Benteng Vredeburg, Pusat kebudayaan Koesnadi Hardjosumantri sampai Malioboro. Namun tempat tempat ini seringkali sulit untuk diakses oleh sejumlah individu kreatif, seperti misalnya Taman Budaya Yogyakarta yang berbayar, sehingga fungsi ruang kreatif menjadi belum maksimal.

 

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sejumlah pemaparan diatas, kami memahami bahwa kota Yogyakarta belumlah sepenuhnya menjadi kota kreatif. Padahal, kota Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota kreatif karena Kota Yogyakarta punya modal individu kreatif dan sumber kultural yang kuat serta daya dukung pariwisata. Berdasarkan teori Charles Landry, hal ini dikarenakan adanya sejumlah hambatan dan belum sempurnanya lingkungan kreatif di kota Yogyakarta.

Kami meyakini, dengan melakukan pendekatan terhadap pengembangan kota kreatif, akan membantu Indonesia secara umum dalam mencapai target pengembangan ekonomi kreatif di tahun 2025. Sehingga, Indonesia tidak tertinggal dalam merespon perkembangan peradaban ekonomi internasional sebagaimana dikemukakan oleh Toffler.

Untuk itu kami memiliki sejumlah saran agar kota Yogyakarta bisa sepenuhnya menjadi kota kreatif, antara lain

Pemerintah

  1. Menyediakan ruang ruang kreatif yang lebih mudah dijangkau dan pembiayaan bagi kalangan kreatif sehingga  lebih mudah bagi mereka mengembangkan kreativitasnya dan  mendukung perkembangan ekonomi kreatif
  2. Membuat rencana aksi sebagai penerjemahan dari rencana jangka panjang pemerintah  pusat yang sejalan dengan peta jalan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah juga memiliki patokan dalam pengembangan ekonomi kreatif sesuai daerahnya
  3. Membuat indikator tambahan yang baru dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah. Utamanya yang dapat mengukur pertumbuhan dari sektor ekonomi kreatif secara lebih akurat.
  4. Membuat perancanaan yang matang dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif.
  5. Melakukan negosiasi dengan struktur patronase yang terdapat di kota Yogyakarta terkait pengembangan perekonomian kreatif.

 

Daftar Pustaka

Buku

Arfani, Riza Noer dan Ndadari, Gebyar Lintang, eds. Kota dan Globalisasi : Menuju Yogyakarta Kota Kreatif. Yogyakarta : 2012.

Bappeda DIY.  Peta ekonomi Kreatif DIY. Oleh Ahmad Makruf. Yogyakarta. 2011, 11.

Bappeda DIY. Profil DIY 2012. 2012.

Howkins, John. The creative economy: How people make money from ideas. Penguin UK, 2002.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pengembangan ekonomi Kreatif Indonesia 2025. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

Kemenparekraf. Rencana Strategis 2012-2014. Jakarta. 2012.

Landry, C. The Creative City.  Demos publishing. London. 1995. 

Pemda DIY, Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru Pemaparan Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, oleh Hamengku Buwono X.  Yogyakarta. 2012.

Yuty, Oka A. Komersialisasi seni budaya dalam pariwisata. Angkasa, 1985.

 

Internet

“Beranda”, Pinasthika,  http://www.pinasthikaward.com/committee_structure. Modifikasi terakhir 2013.

Dwi Harsono. “Reign to the People : The Application of Democratic Monarchy in Yogyakarta”. Paper dipresentasikan International Seminar at the Annual Conference of IAPA (KAN). Malang.

E. Rahmawaty, “Creative City : Bagaimana Kita Mewujudkannya di Indonesia”, Indonesia Kreatif ,  21 April 2012, http://indonesiakreatif.net/article/creative-city/creative-city-bagaimana-kita-mewujudkannya-di-indonesia/.

G.J. Aditjondro, ‘SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta’, Indroprogress (daring), http://indoprogress.blogspot.com/2011/02/sg-dan-pag-penumpang-gelap-ruuk.html

“Halte Bus Trans Jogja Banyak yang Mangkrak”, Sindo News, http://daerah.sindonews.com/read/2013/02/22/22/720584/halte-bus-transjogja-banyak-yang-mangkrak, Modifikasi terakhir 22 Februari 2013.

“Jumlah Perusahaan Menurut SubSektor”,  Badan Pusat Statistik, modifikasi terakhir 2011 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=09&notab=2,.

Kemenparekraf, “Kota Kreatif : ujung tombak pengembangan ekonomi kreatif”, Kemenparekraf, 31 Juli 2013, http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2358.

 “Yogyakarta No 1 Batam Urutan 15 untuk Kemudahan Investasi”, Batam Pos,  http://batampos.co.id/2013/11/02/yogyakarta-urutan-1-batam-urutan-15-untuk-urusan-kemudahan-investasi/, Modifikasi terakhir 2 November 2013.

 “WTP Empat Kali, Pemkot Yogyakarta Peroleh Penghargaan”, Republika, http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/12/mt0bja-wtp-empat-kali-pemkot-yogyakarta-peroleh-penghargaan, Modifikasi terakhir 12 Seotember 2013.

 

Wawancara

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda DIY

Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Ahmad Ma’ruf, peneliti dan akademisi terkait ekonomi kreatif kota Yogyakarta

Hasil wawancara dengan kepala bidang UMKM Disperindagkoptan kota Yogyakarta


Lampiran 1

Persebaran Sektor Ekonomi Kreatif di Kota Yogyakarta (Berdasarkan Kegiatan)

NO.

Kecamatan

Kegiatan Ekonomi Kreatif

1.

Danurejan

Arsitektur, kerajinan, fesyen (mode), layanan computer dan piranti lunak

2. 

Wirobrajan

Kerajinan, fesyen (mode), musik, computer dan piranti lunak, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner.

3.

Umbulharjo

Kerajinan, desain, film video fotografi, penerbitan dan percetakan, musik, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner.

4.

Kotagede

Kerajinan, desain, fesyen (mode) radio dan televisi, musik.

5.

Gondomanan

Kerajinan, seni dan pertunjukan.

6.

Keraton

Kerajinan, seni dan pertunjukan.

7.

Pakualaman

Kerajinan, radio dan televisi.

8.

Gondokusuman

Kerajinan, fesyen (mode), film video fotografi, radio dan televisi, computer dan piranti lunak, desain, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner, periklanan.

9.

Mantrijeron

Kerajinan, film video fotografi, layanan komputer dan piranti lunak, penerbitan dan percetakan.

10.

Jetis

Riset dan Pengembangan, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner.

11.

Tegalrejo

Penerbitan dan percetakan, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner.

12.

Ngampilan

Seni Pertunjukan, radio dan televisi.

13.

Mergangsan

Layanan computer dan piranti lunak, penerbitan dan percetakan.

 

Sumber : Bappeda Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta


[1] Arfani, RIza Noer dan Ndadari, Gebyar Lintang, eds. Kota dan Globalisasi : Menuju Yogyakarta Kota Kreatif. (IIS. Yogyakarta : 2012.), 136.

[2] Howkins, John. The creative economy: How people make money from ideas. (Penguin UK, 2002), .3

[3]“Jumlah Perusahaan Menurut SubSektor”,  Badan Pusat Statistik, modifikasi terakhir 2011 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=09&notab=2,.

[4] E. Rahmawaty, “Creative City : Bagaimana Kita Mewujudkannya di Indonesia”, Indonesia Kreatif ,  21 April 2012, http://indonesiakreatif.net/article/creative-city/creative-city-bagaimana-kita-mewujudkannya-di-indonesia/.

[5] Kemenparekraf, “Kota Kreatif : ujung tombak pengembangan ekonomi kreatif”, Kemenparekraf, 31 Juli 2013, http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2358.

[6] Bappeda DIY.  Peta ekonomi Kreatif DIY. Oleh Ahmad Makruf. Yogyakarta. 2011, 11.

[7] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pengembangan ekonomi Kreatif Indonesia 2025. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta. 2009,  4.

[8] Howkins, John. The creative economy: How people make money from ideas. Penguin UK, 2002,Hal. 3

[9] Landry, C. The Creative City.  (Demos publishing. London. 1995),  25-31.

[10] Landry, C. The Creative City.  (Demos publishing. London. 1995),  25-31.

[11] Pemda DIY, Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru Pemaparan Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, oleh Hamengku Buwono X.  Yogyakarta. 2012, 13.

[12] Bappeda DIY. Profil DIY 2012. 2012, 71.

[13] Bappeda DIY. Profil DIY 2012. 2012, 72.

[14] Kemenparekraf. Rencana Strategis 2012-2014. Jakarta. 2012, XXV.

[15] Kemenparekraf. Rencana Strategis 2012-2014. Jakarta. 2012, XXV.

[16] Yuty, Oka A. Komersialisasi seni budaya dalam pariwisata. Angkasa, 1985.

[17] Transkrip wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda DIY

[18] “Beranda”, Pinasthika,  http://www.pinasthikaward.com/committee_structure. Modifikasi terakhir 2013.

[19] “Yogyakarta No 1 Batam Urutan 15 untuk Kemudahan Investasi”, Batam Pos,  http://batampos.co.id/2013/11/02/yogyakarta-urutan-1-batam-urutan-15-untuk-urusan-kemudahan-investasi/, Modifikasi terakhir 2 November 2013.

[20]  “Halte Bus Trans Jogja Banyak yang Mangkrak”, Sindo News, http://daerah.sindonews.com/read/2013/02/22/22/720584/halte-bus-transjogja-banyak-yang-mangkrak, Modifikasi terakhir 22 Februari 2013.

[21]  Landry, C. dan  Bianchini, F. The Creative City. Demos. London. 1995, 37.

[22] “WTP Empat Kali, Pemkot Yogyakarta Peroleh Penghargaan”, Republika, < http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/12/mt0bja-wtp-empat-kali-pemkot-yogyakarta-peroleh-penghargaan, Modifikasi terakhir 12 Seotember 2013.

[23]  Dwi Harsono. “Reign to the People : The Application of Democratic Monarchy in Yogyakarta”. Paper dipresentasikan International Seminar at the Annual Conference of IAPA (KAN). Malang.

June 2012, 5.

[24] G.J. Aditjondro, ‘SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta’, Indroprogress (daring), http://indoprogress.blogspot.com/2011/02/sg-dan-pag-penumpang-gelap-ruuk.html

[25] Hasil wawancara dengan kepala bappeda provinsi daerah istimewa yogyakarta

[26] Hasil wawancara dengan ahmad ma’ruf, peneliti dan akademisi terkait ekonomi kreatif kota Yogyakarta

[27] Hasil wawancara dengan kepala bidang UMKM disperindagkoptan kota Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s