Diskusi dengan Delegasi Kementerian Pertahanan

Pagi tadi, mahasiswa Fisipol UGM yang terdiri atas Erwin Handono, Jyesta Bashsha, Heroik Mutaqien, Fadhil, dan Aku sendiri menghadiri diskusi mengenai Bela Negara yang diselenggarakan oleh delegasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang bertempat di Dekanat Fisipol UGM. Turut hadir dalam diskusi ialah perwakilan Dekanat Fisipol UGM, Bapak M. Nadjib Azca beserta Dosen Hubungan Internasional, Luqmanul Hakim. Diskusi yang berlangsung sejak pukul 09.00 itu berakhir pukul 11.15

Tidak hadir sedari awal acara karena harus terlebih dahulu ke rumah sakit, aku tidak tahu detail acara secara rinci. Jelasnya, acara dimulai dengan pemutaran film terkait upaya Kemhan untuk menanamkan nilai bela negara melalui pendidikan pancasila di kalangan pelajar hingga mahasiswa. Pendapat yang diutarakan teman-teman lain mengenai film itu senada : membosankan!

 Metode Pembelajaran yang Usang

Pendapat teman-teman memang bisa dimaknai ganda. Film yang memang membosankan dan konten dari film — pendidikan pancasila — yang memang membosankan. Di sini kita tidak akan membicarakan soal film. Namun, kita lebih menyoroti bagaimana ideologi negara yang sudah mengalami taraf membosankan bagi pelajar dan mahasiswa ketika ditransfer melalui kegiatan belajar mengajar. 

Harus diakui bahwa pendidikan pancasila saat ini belum menemukan metode pembelajaran yang tepat. Hal itu di antaranya tercermin dari pendapat khalayak yang mayoritas menganggap pembelajaran pancasila itu diulang-ulang terus. SD hingga kuliah. Otomatis, tidak ada pembaharuan sedikitpun dalam metode pembelajaran bagi manusia yang selalu mengalami pembaharuan di tiap fase hidupnya. Akibatnya tdak mengherankan jika repetisi itu membuat perhatian objek yang diajar kian turun dari waktu ke waktu. Praktis ketika titik jenuh itu tercapai, pendidikan Pancasila tidak akan efektif alias buang-buang waktu saja. 

Sedari kecil, kita langsung dikenalkan pada pancasila secara konseptual, tidak lebih. Pertama-tama kita dikenalkan terhadap sila-sila pancasila. Kemudian beberapa guru menambahkan bumbu berupa  45 butir pancasila — suatu buah pemikiran Presiden Soeharto yang dijadikan pedoman dalam memaknai pancasila. Mungkin maksudnya bagus — untuk menanamkan nilai pancasila pada siswanya. Alih-alih tujuan tercapai, sila pancasila yang segitu-segitu saja terus diulang hingga mahasiswa menjadi bulan-bulanan dan permainan siswa ketika upacara misalnya. Sila-sila itu dianggap kosong tanpa makna sakral. 

Coba kita renungkan jika saja sewaktu kecil kita tidak langsung diperkenalkan terhadap sila pancasila. Melainkan kita diajarkan untuk bertindak praktis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada. Misalnya kita diharamkan menyontek karena melanggar sila pertama — ketuhanan yang maha esa. Tentunya, kita akan sulit menemukan tindakan curang dalam UNAS SMA yang beritanya terus menerus menghebohkan media itu. Kitapun rasanya sulit untuk menemukan koruptor di kemudian hari. Itu karena adanya pembiasaan bagi siswa untuk bertindak sebagai manusia pancasila seutuhnya. Bukan untuk menjadi penghafal setia dari pancasila itu sendiri. Di luar itu,  masih banyak tindakan yang bisa diajarkan sebagai perwujudan nilai pancasila yang jelas merupakan praktik terhadap konsep bela negara itu sendiri. 

Superioritas Paradigma Keamanan Tradisional

Diskusi pagi ini juga menyiratkan betapa pemikiran birokrat di Kemhan masih dikuasai oleh paradigma keamanan tradisional. Dalam hal ini, pemikiran mereka tercermin melalui kata-kata yang terlontar sewaktu diskusi yang terus menerus menganggap bela negara sebagai suatu tindakan untuk membendung pengaruh asing yang masuk khususnya dalam bidang ideologi.

Ironis memang. Ketika dunia memasuki era pasca perang dingin, sudah tidak lagi relevan membingkai isu keamanan dengan perspektif tradisional. Perkembangan diskursus keamanan dengan munculnya konsep human security, Security as emancipation, dan lain sebagainya seharusnya menyadarkan birokrat Kemhan untuk bertindak sebagai inisiator konsep keamanan yang holistik. Mereka harusnya menjadi motor untuk terciptanya kersama lintas sektoral dengan seluruh kementerian untuk mewujudkan suatu tindakan “bela negara abad ini” dari pemuda. Yang terjadi justru diskusi pagi tadi dijadikan ajang curcol bagi birokrat Kemhan mengenai keburukan atasannya. Mereka seakan cuci tangan terhdap kebobrokan yang terjadi. 

Waktunya Kemhan untuk Berbenah

Pada akhirnya, pembenahan dalam tubuh Kemhan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Era supremasi sipil yang tengah berlangsung di Indonesia harus dimanfaatkan sebagai pintu masuknya pemuda-pemuda sipil dengan kemampuan strategic studies untuk mengisi berabagai macam posisi penting di Kemhan. Kemhan yang selama ini dipenuhi oleh perwira TNI sudah saatnya untuk menyerahkan sepenuhnya institusi politik ini kepada yang lebih berhak. Tentu ini bukanlah sebagai suatu balas dendam terhadap mereka. Namun lebih kepada memperbaiki kinerja Kemhan dengan masuknya tenaga-tenaga baru yang lebih kreatif dan kritis dalam menyikapi perubahan tantangan di masa kini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s