Mesir.

Sebulan terakhir, diskursus di media sosial tidak jauh-jauh dari isu Mesir. Beramai-ramai, akun-akun  di timeline menyuarakan keprihatinannya terhadap aksi kekerasan militer Mesir terhadap pengunjuk rasa yang berujung terbunuhnya banyak manusia di negri Firaun itu. Tentu saja di tengah arus utama diskursus yang memenuhi timeline muncul pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi? Lalu apa sikap yang harus diambil?

Krisis politik Mesir dimulai ketika Militer menggulingkan pemerintahan Presiden yang belum satu tahun terpilih melalui pemilu — M. Morsi.  Sontak tindakan berbau kudeta yang dilakukan oleh militer Mesir itu tidak bisa diterima oleh semua pihak, khususnya pendukung Presiden Morsi yang merupakan anggota maupun simpatisan Ikhwanul Muslimin — partai pengusung Morsi. Masalah muncul ketika terjadi gesekan, dimana pendukung Morsi bersikukuh untuk melakukan demonstrasi menentang kudeta militer dengan jumlah masa yang kian banyak hari ke harinya dengan militer yang menghendaki situasi bisa dikendalikan seperti semula — tenang tanpa adanya demonstrasi besar-besaran. Militerpun mengambil tindakan represif yang menimbulkan korban jiwa di kubu pendukung Morsi. Jumlahnya masih simpang siur. Salah satu sumber yang pro terhadap Morsi mengatakan bahwa ribuan jiwa telah melayang demi mendukung pemerintahan Morsi. 

Dalam logika hubungan sipil-militer, kudeta merupakan bentuk tertinggi intervensi militer terhadap otoritas sipil. Supremasi sipil yang seharusnya terjadi dalam hubungan kekuasaan antara kedua unsur dalam suatu sistem negara itu rupanya tidak berlaku di Mesir. Alih-alih menunggu otoritas sipil melakukan tugasnya dengan benar, militer menjadikan ‘bosnya’ (term yang seharusnya menjadi perdebatan bagi militer Mesir) sebagai pesakitan dengan menggulingkannya dari kekuasaan. Militer Mesir bahkan menjebloskan bosnya itu ke penjara.

Tentu saja dalam pembicaraan mengenai hubungan sipil-militer kudeta merupakan hal yang tidak patut untuk dilakukan. Proses demokratik yang tengah ditunjukkan oleh Mesir melalui pemilihan umum secara demokratis setelah berpuluh-puluh tahun dipimpin oleh rezim diktator seharusnya dapat dihargai oleh semua pihak di sana. Penghukuman terhadap kinerja pemerintah yang buruk dalam alam demokrasi bukanlah dengan menurunkannya secara inkonstitusional, melainkan melalui mekanisme pemilu yang berlangsung secara berkala. 

Permasalahan apapun yang muncul dari detik ke detiknya, seharusnya tidak menghalangi kedua kubu untuk mencapai konsensus nasional demi terhentinya kekerasan yang memakan korban jiwa. Dalam konflik ini, terlihat sekali bahwa kedua kubu masih berpegang teguh pada zero sum-game. Winner takes all. Jika keduanya masih berkeras kepala seperti itu, yakinlah sampai kapanpun jua kekerasan akan terus menghantui Mesir. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya suatu kompromi antara kedua belah pihak. Sangat diperlukan adanya pengorbanan dari masing-masing kubu agar tercipta sebuah keputusan itu sehingga Mesir bisa damai seperti sedia kala. Semoga.

Tulisan pendek ini kiranya belum mampu menjawab pertanyaan penting : 1. Mengapa kudeta itu terjadi?  2. Mengapa terjadi arus yang begitu masif untuk mendukung Morsi di timeline (Indonesia) 3. Sikap apa yang harus diambil oleh pemerintah sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Di tulisan lain, setidaknya akan dibahas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan data yang lebih lengkap serta perspektif yang lebih matang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s