Peranan Militer dalam Politik dan Ekonomi di Mesir Tahun 1981-1987

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Karir Hosni Mubarak sebagai Presiden Mesir bisa dibilang penuh dinamika. Sebagai Presiden keempat Mesir, Mubarak memimpin kurang lebih selama 30 tahun. Mubarak memulai karirnya sebagai presiden pada tahun 1981. Ketika itu, Mubarak yang menjabat sebagai wakil presiden dipilih oleh Majelis untuk menggantikan Anwar Sadat yang mati tertembak pada sebuah parade militer. Dalam masa kepemimpinannya, Mubarak yang terkenal sebagai presiden otoriter tercatat enam kali terkena percobaan pembunuhan.[1] Hingga pada 2011, ketika Omar Sulaeman –wakil Presiden Mesir—mengumumkan pengunduran diri Mubarak dari jabatannya sebagai Presiden di tengah desakan dari masyarakat luas.[2] Berakhirlah karir kepresidenan Mubarak di Mesir dengan predikat sebagai presiden dengan periode kepemimpinan terlama di Mesir.

Dalam konteks hubungan sipil-militer, kepemimpinan Sadar dan Mubarak memiliki perbedaan yang cukup kontras. Berbeda dengan kebijakan Sadat untuk memotong anggaran militer serta menjauhkannya dari kehidupan politik, Mubarak malah mempersilakan militer untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan memainkan peranan sebagai penjamin stabilitas domestik.[3] Mubarak menjadikan militer sebagai the most powerful constituency di Mesir dengan menarik kembali militer dalam proses pengambilan kebijakan pada masa pemerintahannya, seperti dalam bidang ekonomi, yaitu pengembangan infrasturktur dan proyek-proyek pembangunan lain. Hal ini kemudian berdampak pada keberlangsungan kepemimpinan Mubarak yang mendapat sokongan penuh dari pihak militer.[4] Bahkan, Mubarak juga berprinsip bahwa militer merupakan sarana negara yang paling efisien dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, Implikasinya, militer Mesir pada masa pemerintahan Mubarak memiliki fungsi yang signifikan dalam politik domestik Mesir.

Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai apa yang menjadi penyebab tingginya peranan militer Mesir dalam kehidupan politik dan ekonomi pada masa kepemimpinan Sadat. Sebagai batas waktu, kami akan memfokuskan penelitian pada tahun 1981-1987. Hal ini didasarkan pada intensitas keterlibatan militer dalam politik yang cukup tinggi dalam kurun waktu tersebut. Dalam menejlaskan secara logis keterlibatan militer di Mesir, pertama akan dijelaskan bagaimana peranan militer dalam percaturan politik di Mesir. Kemudian, akan dijelaskan pula bagaimana peranan militer dalam sektor perekonomian di Mesir. Setelah itu, akan dianalisis apa yang menjadi penyebab masuknya militer ke dalam ranah yang seharusnya bukan menjadi kapasitas mereka.

1.2  Rumusan Masalah

Dalam paper ini kami mengajukan rumusan masalah. “Mengapa militer Mesir memiliki keterlibatan yang cukup tinggi dalam politik dan ekonomi Mesir pada 1981-1987?”

 

1.3  Landasan Konseptual

  1. New Profesionalism

Profesionalisme baru merupakan sebuah aliran yang menjadi cabang dari profesionalisme militer. Konsep profesionalisme baru pada dasarnya menganggap negara-negara berada dalam keadaan perang semesta. Perang semesta sendiri dipahami sebagai keadaan dimana negara tidak hanya menghadapi ancaman yang datang dari luar, namun juga dari dalam. [5] Permasalahan sosial dan politik adalah contoh ancaman dari dalam negeri. Untuk memenangkan perang tersebut, diperlukan sebuah strategi dimana seluruh potensi yang ada dalam sebuah negara bisa dimaksimalkan. Kunci dari strategi itu adalah bersatu-padunya dan interaksi yang dinamis antara keamanan nasional dengan pembangunan nasional, atau tidak terpisahnya dimensi hankam dan dimensi non-hankam dalam pengelolaan negara. [6]Berdasar pada kunci dari strategi tersebut, militer menjadi kelompok yang diyakini mampu mengemban tugas untuk memberikan kemenangan dalam perang semesta karena kecakapannya baik dalam bidang hankam maupun non-hankam.

 

  1. b.      Peranan Militer sebagai Modernisator

Ketika kita bicara mengenai peranan militer sebagai modernisator, hendaknya kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan modernisasi terlebih dahulu. Modernisasi berarti bahwa semua kelompok, baik tradisional maupun modern, menjadi lebih peduli pada kenyataan bahwa mereka adalah kelompok dan kepentingannya dan dalam relasinya dengan kelompok lain. Fenomena penting dalam modernisasi diantaranya peningkatan kesadaran, koherensi, organisasi dan aksi yang banyak menghasilkan kekuatan sosial, yang tidak disadari pada kaum tradisional.[7] Mengacu pada argumentasi Huntington, modernisasi politik terdiri atas lima aspek, yaitu aspek psikologis, intelektual, demografis, sosial, dan ekonomi.[8] Dalam paper ini, kami akan memfokuskan bahasan mengenai peran militer sebagai modernisator dalam aspek ekonomi. Menurut Huntington, modernisasi ekonomi diperoleh melalui revolusi industri yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan output.[9] Pendapat per kapita naik, bersamaan dengan naiknya GNP suatu negara.

Dalam konteks modernisasi ekonomi, ilmuwan seperti Manfred Halpern, Lucien Pye, Edward Shils melihat bahwa  militer adalah instrument ideal untuk mengarahkan proses industrialisasi, institusionalisasi, dan reformasi bagi pembangunan dari sebuah masyarakat modern.[10] Hal tersebut erat kaitannya dengan kemampuan khas yang dimiliki oleh militer. Militer dikatakan sebagai institusi yang paling terorganisasi dalam masyarakat; mereka dikatakan cukup rasional dan berorientasi pada kemajuan teknologi; militer juga dianggap sebagai organisasi yang paling modern di dalam masyarakat yang tidak modern.[11]  Militer dikatakan sebagai institusi yang paling akrab dengan modernisasi dan berorientasi pembangunan.[12] Militer juga dianggap memiliki individu-individu yang lebih terpelajar, lebih berkemampuan teknis, serta lebih ahli dan terorganisir dalam masyarakat yang sedang membangun.

 

1.4  Argumentasi Utama

Militer memiliki peranan yang tinggi dalam kehidupan politik dan ekonomi di Mesir karena Mubarak sebagai Presiden Mesir menganggap bahwa Mesir menghadapi ancaman yang datang tidak hanya dari luar, namun juga dari dalam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan permasalahan dalam negeri adalah permasalahan sosial politi, khususnya yang ditimbulkan oleh golongan Islam fundamentalis. Di samping itu, dengan kemampuan militer sebagai modernisator, militer dianggap mampu untuk memegang kendali atas perekonomian Mesir. Dalam hal ini, argument tersebut juga didasarkan pada keunggulan-keunggulan militer dibanding masyarakat sipil dalam masyarakat yang sedang membangun.  

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Historis Militer di Mesir

Mesir merupakan negara dengan serangkaian sejarah panjang yang membangunnya. Pergolakan yang terjadi di dalam negeri telah menjadi bagian dari sejarah yang mengubah sejumlah tatanan pemerintahan Mesir. Berbagai pihak juga turut andil dalam perjalanan Mesir ini, salah satunya adalah kelompok militer. Kehadiran kelompok militer membawa suatu keunikan tersendiri dalam pemerintahan Mesir. Keunikan ini disebabkan oleh kemampuan militer untuk bertahan dan menguasai pemerintahan Mesir selama beberapa periode kepemimpinan. Bagaimana kelompok militer ini dapat mengambil alih kekuasaan di Mesir? Salah satu momentum penting yang mengawali kepemimpinan militer di Mesir adalah pada saat terjadinya kudeta terhadap pemerintahan Raja Farouk pada Juli 1952. Kudeta ini dilakukan oleh para perwira militer yang tergabung dalam The Free Officers atau Organisasi Perwira Bebas dibawah pimpinan Gamal Abdul-Nasser.[13] Keberhasilan kudeta ini menjadi titik balik dalam pemerintahan. Mesir yang dahulu merupakan suatu kerajaan absolut dengan Raja Farouk sebagai pemimpinnya telah digulingkan dan digantikan dengan kepemimpinan rezim militer.

Pasca kudeta menjadi masa yang penuh dengan program revolusi untuk menghapuskan sisa-sisa pemerintahan Raja Farouk. Rezim militer membentuk suatu Revolution Command Council (RCC) yang merupakan suatu perangkat eksekutif militer yang menjalankan pemerintahan atau mengatur masyarakat. RCC ini umumnya dimiliki oleh negara-negara Arab pretorian. Selain sebagai perangkat eksekutif militer, RCC juga bertugas memberangus oposisi intern di dalam tubuh militer dan masyarakat.[14] RCC Mesir dipimpin oleh Jenderal Muhammad Naguib, yang pada bulan September di tahun yang sama dikukuhkan sebagai perdana menteri Mesir dengan Gamal Abdul-Nasser sebagai deputinya.

Pada tahun 1954, Gamal Abdul-Nasser mengambil alih kepemimpinan dari Muhammed Naguib yang waktu itu dipaksa mundur oleh RCC. Dalam masa jabatan Gamal Abdul-Nasser, terdapat banyak pemimpin militer yang memegang peranan penting dalam politik domestik Mesir.[15] Ia memasukan lebih banyak kalangan militer dalam pemerintahan, seperti pada saat ia menjabat deputi perdana menteri maupun perdana menteri. Di lain pihak, RCC tetap menjadi pendukung utama rezim Gamal Abdul-Nasser dan melanggengkan kekuasaan militer di Mesir. Tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Gamal Abdul-Nasser juga menetapkan kebijakan-kebijakan otoritarian yang serupa dalam pemerintahannya. Ia membubarkan seluruh partai politik yang berkuasa di tahun 1952, melarang dan memenjarakan sejumlah aktivis organisasi-organisasi persaudaraan Muslim.[16] Langkah besar lainnya yang diambil Gamal Abdul-Nasser ialah mengeluarkan konstitusi baru pada tahun 1956 dan sekaligus membubarkan RCC di Mesir. Pembubaran RCC ini tidak mempengaruhi basis kekuatan Presiden Nasser. Ia tetap mendapat dukungan sepenuhnya dari militer. Ditambah lagi, dengan dibubarkannya seluruh partai politik maka secara otomatis kelompok militer memegang kontrol penuh atas pemerintahan Mesir saat itu. Sebagai ganti RCC, Gamal Abdul-Nasser membentuk Arab Socialist Union (ASU) pada tahun 1962. ASU ini menjadi alat politik baru bagi presiden dalam menjalankan kebijakannya. Seluruh masyarakat Mesir diharuskan untuk memberikan dukungan pada segala bentuk mobilisasi ASU. Apabila terdapat individu atau kelompok masyarakat yang menentang, maka mereka akan dijadikan target represi politik dari penguasa militer Mesir.[17]

Pemerintahan Presiden Gamal Abdul-Nasser bertahan hingga kematiannya pada tahun 1970. Kemudian ia digantikan oleh wakilnya, yakni Anwar Sadat, yang merupakan mantan perwira Organisasi Perwira Bebas dan juga terlibat dalam revolusi 1952. Pola seperti ini menunjukan bahwa masa kepemimpinan militer di Mesir masih terus berlanjut. Namun, pemerintahan Sadat nampaknya tidak begitu otoritarian seperti dua pemimpin sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintahan Sadat yang cenderung lebih bebas. Porsi keterlibatan militer pada masa Sadat mulai berkurang sebab presiden dapat mengontrol militer untuk tetap berada di belakangnya.[18] Rezim militer yang dipimpin Sadat memberikan kebebasan politik dan ekonomi yang lebih besar pada rakyat Mesir. Ia memperbolehkan kembali pembentukan partai-partai politik untuk dapat ikut serta dalam pemilu. Sadat juga membentuk National Democratic Party (NDP) sebagai basis pendukung politiknya. Satu hal penting lainnya ialah pembubaran ASU sebagai bentuk penghapusan kepemimpinan otoriter masa sebelumnya.[19] Pembubaran ASU juga menjadi langkah bagi Mesir untuk keluar dari pengaruh sosialis yang selama ini diterapkan oleh Gamal Abdul-Nasser. Apabila dilihat kembali, NDP sebenarnya merupakan ASU dalam bentuk yang lain. NDP tetap dikuasai oleh kalangan militer dan menjadi alat politik bagi Presiden Sadat. Hanya saja kali ini Sadat menggunakan cara yang lebih halus, yakni dengan memberikan sejumlah kebebasan bagi rakyatnya agar tidak kehilangan dukungan. Kepemimpinan rezim militer Anwar Sadat harus berakhir secara tidak terduga saat ia dibunuh oleh kelompok Islam militan pada bulan Oktober 1981. Meninggalnya Anwar Sadat bukan menjadi akhir kepemimpinan militer di Mesir, sebab di masa pemerintahan berikutnya militer masih memainkan peranan yang cukup besar dalam perpolitikan Mesir.

Kematian Anwar Sadat menjadi awal bagi kepemimpinan presiden Mesir yang baru, Husni Mubarak. Mubarak yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden dipercaya oleh Majelis untuk menggantikan Sadat. Nuansa militer juga tetap terasa pada kepemimpinan Mubarak, sebab ia merupakan panglima tertinggi angkatan perang Mesir dan secara langsung memiliki kedekatan dengan kalangan militer.[20] Sama seperti pendahulunya, Mubarak juga masih memimpin Mesir secara otoriter. Namun, di lain pihak ia juga memberikan sedikit kelonggaran, khususnya bagi keterlibatan publik dalam politik. Mubarak tidak banyak melakukan perubahan pada konstruksi politik yang telah dijalankan sejak kepemimpinan Sadat. Ia hanya merancang perubahan sekedarnya untuk menyempurnakan demokratisasi di Mesir. Hal ini dilakukannya tidak lain agar rezim militer tetap mendapat dukungan, baik dari rakyat Mesir maupun dari dunia internasional. Selain itu, ia juga mulai membuka akses bagi media dan menerima perbedaan pandangan dari beberapa kalangan di luar pemerintahan seperti kelompok Islam militan. Meskipun demikian, belum ada perubahan fundamental yang terjadi di Mesir semenjak kudeta dan revolusi tahun 1952. Di bawah Mubarak, parlemen menjadi semakin lemah karena pemerintahan Mesir justru didominasi oleh besarnya kekuasaan presiden yang mendapat dukungan penuh dari kelompok militer.[21]

Mubarak memiliki perencanaan tersendiri dalam mewujudkan “demokratisasi” dalam politik di Mesir. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Mubarak mulai memberikan sejumlah kelonggaran agar partisipasi politik dalam dilakukan. Namun apabila dilihat praktiknya secara keseluruhan, demokratisasi Mubarak ini hanyalah demokratisasi semu yang semata-mata dilakukan untuk melanggengkan kekuasaannya. Sistem multipartai berjalan, pihak oposisi juga diperbolehkan untuk membentuk partai politik sendiri, namun politik tetap didominasi oleh NDP pimpinan Mubarak yang selalu memenangi pemilu. Mubarak berhasil membuat NDP seakan-akan menjadi partai politik berkuasa yang dapat mengontrol militer. Padahal yang sesungguhnya terjadi ialah NDP justru menjadi wadah politik bagi kelompok militer yang merupakan pendukung utama mereka. NDP memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahan, sedangkan partai politik lainnya dibatasi oleh beragam ketentuan. Misalnya, ketentuan perolehan suara sejumlah minimal 8% bagi setiap partai untuk mendapatkan kursi di Dewan Nasional.[22] Larangan membentuk koalisi bagi sesama partai oposisi juga dikeluarkan untuk mencegah terkumpulnya suara bagi perwakilan oposisi dalam parlemen. Ini menjadi bukti bahwa sejumlah kelonggaran yang diberikan pemerintah merupakan perwujudan demokrasi semu untuk sekedar menunjukan bahwa “kebebasan” itu ada dan demokrasi berjalan. Selebihnya, pemerintah dan kelompok militer tetap memiliki kendali yang besar terhadap negara.

 

2.2 Peran Militer Mesir dalam Politik di Masa Pemerintahan Hosni Mubarak

Hosni Mubarak menjadi presiden keempat Mesir, menggantikan Anwar Sadat yang tewas terbunuh oleh seorang letnan militer negara tersebut. Berbeda dengan Sadat yang cenderung memisahkan dan membatasi keterlibatan militer di dalam politik, Hosni Mubarak yang juga datang dari latar belakang militer justru merangkul institusi tersebut dan memberikan mereka tempat dalam ranah sipil Mesir. Petinggi militer menempati 10% persen dari pos kementrian di Mesir.

Di samping itu, sebagian besar dari 26 Gubernur di Mesir adalah pejabat senior dalam lingkungan militer dan polisi. Dalam mencapai jabatannya, mereka harus rela untuk menanggalkan karir kemiliterannya. Namun demikian, mereka tetap terintegrasi dengan militer. Peranan Gubernur di sini cukup jelas, yaitu memastikan bahwa pada level local dan refional aktivis oposisi tidak terlibat pada aktivitas yang merusak control politik, yang berpotensi meruntuhkan tabir demokrasi Mesir, atau (paling buruk) memperkuat institusi politik.[23]

Mencermati lebih dalam mengenai peranan kaum militer dalam kabinet Mesir 1981-1987, orang paling berpengaruh kedua dalam pemerintahan Mesir pada kurun waktu tersebut adalah Abdul Halim Abu Ghazala, sang menteri pertahanan. Abu Ghazala bisa disebut sebagai menteri yang paling berpengaruh dibanding 34 menteri anggota kabinet Mesir saat itu. Abu Ghazala memiliki kesamaan pandangan dengan Mubarak dimana keduanya meyakini bahwa militer mampu memainkan peranan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.[24] Dalam perjalanan karirnya, Abu Ghazala juga merupakan orang yang cukup dekat dengan Amerika Serikat. Berbagai lobi dilakukannya untuk mendapatkan hutang bagi militer dan investasi di Mesir. Ghazala juga sempat diisukan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Mubarak.

Sebagai Menteri Pertahanan, Ghazala cukup berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan mengenai militer di Mesir. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan pelbagai presentasi yang dilakukannya mengenai keamanan nasional dan masa depan militer Mesir kepada partai berkuasa – Partai NDP. Contohnya pada Juli 1976, Ghazala menyampaikan statement komprehensif pada NDP mengenai pembangunan politik dan militer di Timur Tengah serta pengaruhnya bagi Mesir.[25] Untuk itu, dia menyarankan modernisasi militer Mesir dengan membeli alutsista baru. Namun pada akhirnya Mubarak menghapus Abu Ghazala pada tahun 1987 dari jajaran pemerintahan dalam upaya untuk mendepolitisasi angkatan bersenjata.

 

Secara gradual, militer mendapatkan lebih banyak kekuasaan dalam era Mubarak, cenderung menjadi tumpuan dukungan terhadap rejim yang berkuasa. Hal ini didukung dengan peningkatan tunjangan-tunjangan sosial kepada masyarakat dan memberikan akses ekonomi kepada militer, yang dilakukan oleh Mubarak. Petinggi militer menempati sepuluh persen dari posisi kementrian di Mesir.

Pada tahun 1981, Mubarak memberlakukan Undang-undang Keadaan Darurat yang memberikan kewenangan kepada polisi dan militer, menangguhkan hak konstitusional warga negara, dan melegalkan sensor. Terkait undang-undang tersebut pemerintah Mesir menggunakannya untuk melawan pihak radikal seperti kelompok Islam fundamentalis yang memberikan ancaman pada stabilitas kepemimpinan di Mesir. Selain itu, pada awalnya, Mubarak secara bertahap mengenalkan politik yang terkontrol. Ia memberbolehkan oposisi dan organisasi masyarakat mulai aktif dalam politik, namun di sisi lain, Mubarak juga memperbolehkan penangkapan aktor oposisi, dan secara tidak langsung menyingkirkan mereka dari kompetisi politik.

Semenjak diberlakukannya undang-undang Keadaan Darurat masyarakat Mesir merasa bahwa pemerintahan Mubarak telah mengekang kebebasan mereka melalui aksi militer dan aparat keamanan yang diberi keleluasaan dalam mengadili siapa saja pihak yang berpotensi mengancam kestabilan dan keamanan pemerintahan, entah itu kelompok Ikhwanul Muslimin maupun kelompok demonstran anti Mubarak. Di bawah undang-undang Keadaan Darurat para demonstran sering menerima aksi kekerasan yang dilancarkan oleh pihak aparat keamanan dalam serangkaian aksi demonstran yang memprotes pemerintahan Mubarak, selain itu undang-undang tersebut juga digunakan sebagai kontrol terhadap pihak oposisi, seperti Ikhwanul Muslimin, agar tidak dapat masuk ke dalam pemerintahan dan  mengganggu kepemimpinan Hosni Mubarak.

Selain itu, fungsi awal militer Mesir sebagai penjaga keamanan, termasuk di dalamnya stabilitas internal, mulai beralih menjadi pelindung pemerintah yang berkuasa. Pemerintah juga cenderung lebih bergantung pada militer dalam kasus ancaman dalam bentuk internal, melibatkan personel militer dalam rapat-rapat Mubarak mengenai bagaimana mengontrol instabilitas domestik. Contohnya adalah, pada September 1984, dimana Mubarak menaikkan harga bahan pangan dan asuransi, sehingga mengakibatkan protes di Kufr al-Dawwar. Militer mengambil alih menghentikan kekacauan tersebut meskipun tanpa deployment tentara yang berlebihan, dan menunjukkan bahwa militer dominan di dalam negara, menekan peran kepolisian[26]. Pada tahun 1986, sebanyak 20,000 anggota paramiliter Central Security Force yang sebagian besar terdiri dari petani yang berpendidikan rendah yang harus mengikuti wajib militer, menentang program wajib militer tersebut. Militer lalu dipanggil pula untuk meredam pemberontakan ini.

2.3  Peranan Militer Mesir dalam Sektor Ekonomi

Era Hosni Mubarak merupakan era di mana militer mempunyai hak-hak yang sama dengan sipil, atau biasa disebut dengan dwi-fungsi militer. Hal ini tidak luput juga dalam bidang ekonomi yang juga turut dimasuki oleh pihak militer.  Dalam era ini, militer diberi otonomi yang luas untuk membuat dan menjalankan industri bisnis militer. Militer Mesir telah demikian menjadi faktor kunci ekonomi sejak 1980-an, baik itu di sektor real estate, produksi peralatan rumah tangga, dan membuka tujuan wisata baru. Menurut perkiraan, kegiatan bisnis militer membentuk 20 persen dari output ekonomi tahunan negara itu.[27] Berbeda dengan masa pemerintahan Anwar Sadat yang memotong anggaran belanja militer dan sangat membatasi peran dan keterlibatan militer dalam urusan publik dan politik, Hosni Mubarak justru sangat menyambut adanya kontribusi dan keikutsertaan militer dalam pembangunan ekonomi Mesir dan menjamin peranan militer sebagai penjamin stabilitas dalam negeri. Mubarak telah memberikan lampu hijau kepada militer untuk memperoleh bagian yang lebih dalam anggaran pengeluaran pemerintah.[28] Militer juga diberikan keleluasaan untuk mengatur aktivitas pemerintah dalam pembangunan serta untuk memperkuat pengaruhnya dalam politik dalam negeri Mesir.

‘Sayap ekonomi’ yang dijalankan militer Mesir diawali dari pembentukan Organisasi Militer untuk Proyek Sipil pada 1981 yang terlibat dalam bermacam-macam pembangunan sarana publik seperti konstruksi jalan raya dan jembatan, jaringan telekomunikasi, dan proyek-proyek lainnya. Sejak saat itu, militer pada masa Mubarak terlibat dalam semua kegiatan pembangunan yang meliputi pembangunan jalur kereta api, flyover, kanal irigasi, saluran pipa jarak jauh, jaringan transportasi, serta pabrik-pabrik, laboratorium, klinik, dan pusat-pusat pelatihan.[29] Pengusaha bidang pertahanan dan non-pertahanan yang berjalan bersama-sama dapat disebut sebagai Military Industrial Business Commercial Complex (MIBCC). Di Mesir, MIBCC adalah “perusahaan komersial yang dikelola militer besar yang masuk ke setiap sudut masyarakat Mesir,” memproduksi makanan (minyak zaitun, susu, roti dan air minum kemasan), semen dan bensin, kendaraan (Cherokee dan Wrangler), serta infrastruktur. Militer mengembangkan usaha ekonomi yang luas karena beberapa alasan. Pertama, mereka memiliki “kepentingan perusahaan” yang mereka harapkan negara untuk memenuhi: gaji tetap, perumahan yang layak dan tunjangan seperti pinjaman berbunga rendah dan fasilitas perbelanjaan khusus. Kedua, perusahaan militer cenderung lebih efisien dan efisien daripada sektor publik. Namun, mereka mungkin menghambat upaya negara untuk mencapai privatisasi dan liberalisasi ekonomi pada kesadaran bahwa perusahaan swasta lebih efisien dan produktif. Ketiga, hirarki militer mungkin benar-benar percaya bahwa perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan citra mereka sendiri.[30]

Industri Militer Kompleks Mesir sangat berbeda dari Amerika Serikat. Di AS komponen industri militer menghasilkan senjata dan perlengkapan untuk militer, tetapi adalah milik pribadi. Industri non-pertahanan bukan merupakan bagian dari kompleks. Namun di Mesir militer benar-benar memiliki beberapa pemasoknya. Selain itu militer juga memiliki banyak industri yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan seperti resor hotel.[31] Masuknya militer dalam sektor ekonomi juga didukung oleh peran yang dijalankan oleh Menteri Pertahanan Abdul Halim Abu Ghazalah yang memiliki visi yang sama dengan Mubarak mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama dengan militer yang dapat dijadikan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mubarak memberikan ruang bagi Abu Ghazalah untuk menjalankan proyek-proyek yang terbilang cukup ambisius, yang kebanyakan bukan bagian dari bidang-bidang yang biasa ditangani oleh Departemen Pertahanan. Abu Ghazalah memiliki otoritas untuk mengawasi rencana pembangunan nasional dan memimpin pihak militer untuk mengambil langkah yang berbeda dalam proses pembuatan kebijakan dalam negeri.[32]

Pergeseran peran militer dalam masa pemerintahan Mubarak ini disebut oleh Robert Springbrong sebagai perluasan horisontal (horizontal expansion) dalam peran militer di suatu negara. Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan hal ini untuk terjadi di Mesir:[33] 1) adanya rasa percaya bahwa sifat-sifat organisasional dalam militer yang kuat dapat menjadi penggerak yang efektif bagi usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan; 2) kedekatan Presiden Mubarak dengan pihak militer; 3) potensi untuk mengurangi pengeluaran untuk pembangunan karena gaji tentara yang rendah, kepemilikan alat berat, dan sumber daya manusia yang memadai; dan 4) adanya kebutuhan untuk menurunkan sejumlah besar tentara dalam kegiatan yang produktif ketika kebutuhan akan pertahanan sedang berada dalam level yang rendah.

2.4 Analisis

Perubahan peran militer pada masa kepemimpinan Hosni Mubarak 1981-1987 memperlihatkan mengenai bagaimana Mubarak memperluas cakupan dan peran militer, serta tanggungjawab militer dalam hal pertahanan-keamanan nasional dan juga pembangunan ekonomi. Tahun 1981 hingga 1987, orang paling kuat kedua di Mesir setelah presiden, adalah menteri pertahanan, Abdul Halim Abu Ghazala yang merupakan menteri pertahanan. Abu Ghazala yang berasal dari militer dapat dikatakan cukup baik performanya, dan bahkan dia disebut-sebut akan dijadikan calon wakil presiden oleh Mubarak. Namun pada akhirnya Mubarak menghapus Abu Ghazala pada tahun 1987 dari jajaran pemerintahan dalam upaya untuk mendepolitisasi angkatan bersenjata. Karena adanya pencopotan tokoh militer berpengaruh tersebutlah maka rentang batasan tahun 1981 hingga 1987 dalam pembahasan makalah ini diambil. Militer pada waktu itu dapat dikatakan sebagai institusi paling dinamis di Mesir, yang mana sejak waktu itu pun militer sudah mengetahui bahwa peran militer dalam politik itu sendiri akan bertentangan dengan demand terhadap potensi demokrasi dan juga ancaman radikalisme Islam.

Analisis mengenai militer pada era Mubarak 1981-1987 ini didasarkan pada konsep profesionalisme baru yang diyakini bisa memberikan gambaran jelas mengenai perbedaan militer dalam politik di era Mubarak dengan era Anwar Sadat. Kebijakan-kebijakan Anwar Sadat yang cenderung membatasi peran militer di politik sangat berbeda dengan periode kepemimpinan awal Mubarak yang telah menciptakan suatu fase baru mengenai peran militer dalam politik. Pada masa kepemimpinannya, Mubarak meyakini bahwa Mesir sedang mengalami perang semesta.  Mubarak merasa, bahwa ancaman yang ia hadapi tidak hanya dari luar, namun juga dari dalam. Hal tersebut kiranya bisa kita liat dalam beberapa kasus, pertama adalah dikeluarkannya Undang-Undang Keadaan Darurat. Alasan penerapan dari undang-undang tersebut mencerminkan bagaimana kekhawatiran pemerintah terhadap ancaman dari dalam, yakni permasalahan sosial politik. Pemerintah Mesir menggunakannya untuk melawan pihak radikal seperti kelompok Islam fundamentalis yang memberikan ancaman pada stabilitas kepemimpinan di Mesir. Ancaman tersebut kian nyata bagi Mubarak jika melihat pada realita bahwa Pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada 6 Oktober 1981 membuahkan ketakutan mendalam bagi stabilitas nasional Mesir termasuk dalam golongan fundamentalis.

Dengan menggunakan Undang-undang Keadaan Darurat, Pemerintah Mesir terlihat berupaya untuk melakukan tindakan represif yang memiliki justifikasi legal. Pemerintah Mesir mendasarkan argumennya pada harapan untuk terciptanya stabilitas sosial politik di Mesir yang diartikan dengan ketiadaan kelompok yang menentang rezim Mubarak. Hal ini diartikulasikan secara jelas melalui pengekangan kebebasan mereka melalui aksi militer dan aparat keamanan yang diberi keleluasaan dalam mengadili siapa saja pihak yang berpotensi mengancam kestabilan dan keamanan pemerintahan, entah itu kelompok Ikhwanul Muslimin maupun kelompok demonstran anti Mubarak.

Kondisi sedemikian rupa membuat peran militer semakin penting sebagai aktor yang bermain aktif dalam perpolitikan nasional Mesir 1981-1987, karena Mubarak melihat militer merupakan partner yang baik dan kapabel bagi pemerintah. Tindakan Mubarak yang menaikkan biaya pertahanan-keamanan secara bertahap pun dapat dikatakan rasional mengingat anggapan mengenai perang semesta yang dihadapi oleh Mubarak. Oleh sebab itu Hosni Mubarak menjadikan militer sebagai partner untuk meyakinkan masyarakat akan kontinuitas pemerintahan dan stabilitas nasional.

Pasca terbunuhnya Anwar Sadat, Mubarak dan pemerintahannya segera membuat studi internal untuk menilai alasan untuk pertumbuhan militansi Islam, terutama dalam angkatan bersenjata, dan bagaimana mengatasinya. Kesulitan ekonomi dan kemiskinan diindikasikan sebagai penyebabnya.[34] Sebagai tanggapan atas hal itu, maka kemudian militer mengambil langkah-langkah untuk mencegah infiltrasi orang-orang yang fanatik terhadap agama dan juga menyelidiki latar belakang keluarga prajurit. Adapun untuk mengatasi isu kemiskinan di kalangan para tentara, maka Mubarak meningkatkan anggaran militer dan juga memperluas akses  militer dalam bisnis.

Meninjau kembali peranan militer dalam sektor perekonomian di Mesir, kerangka analisis peran militer sebagai modernisator kiranya bisa dijadikan landasan dalam memahami fenomena ini. Daam hal ini, berbagai sifat dan karakteristik militer membuatnya menjadi institusi yang dinilai mampu mendorong modernisasi. S.E. Finer mengatakan bahwa tentara adalah instrumen yang bersifat purposive, rasional, dan ada untuk memenuhi tujuan tertentu. Memang Tujuan utama militer adalah untuk melawan dan memenangkan perang dalam membela negara.[35] Naumn, kelebihan-kelebihan militer seperti adanya struktur yang rapi di dalam tubuh militer, serta tingginya tingkat kedisiplinan dan motivasi dalam diri militer untuk selalu memberikan yang terbaik dengan kesalahan seminimal mungkin, telah membuat Mubarak melihatnya sebagai poin lebih juga dapat diimplementasikan guna membantu pembangunan negara. Selain itu, militer dikatakan sebagai institusi yang paling dikatakan cukup rasional dan berorientasi pada kemajuan teknologi; militer juga dianggap sebagai organisasi yang paling modern di dalam masyarakat yang tidak modern.[36]  Militer dikatakan sebagai institusi yang paling akrab dengan modernisasi dan berorientasi pembangunan.[37] Berdasarkan fungsi dan pelatihan militer, militer juga memperoleh keterampilan yang sangat berharga dan nilai-nilai, seperti kapasitas yang tinggi dalam pergaulan, profesionalisme, esprit de corps, pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, dan eksekusi/implementasi keputusan dengan taktis/sempurna. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Mubarak mendukung peranan kaum militer dalam memproduksi makanan (minyak zaitun, susu, roti dan air minum kemasan), semen dan bensin, kendaraan (Cherokee dan Wrangler), serta infrastruktur..

Karakteristik institusional militer seperti yang telah disebutkan di atas telah memberikan potensi-potensi kepada militer untuk melakukan hal-hal baik di luar fungsi pertahanan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknis dan disiplin organisasi tinggi. Oleh sebab itu dapat dilihat bagaimana Mubarak memanfaatkan berbagai kelebihan dari militer contohnya dalam hal ekonomi di mana kegiatan bisnis militer diestimasikan telah berkontribusi bagi pemasukan 20 persen ekonomi tahunan Mesir.[38] Menurut Robert Springborg, militer hingga saat ini memiliki fungsi unik di Mesir, yaitu sebagai pemilik setiap industri di Mesir.[39] Senada dengan konsep militer sebagai modernization agent, militer Mesir militer mengelola usaha ekonomi untuk memenuhi baik kebutuhannya sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat sipil dan juga berkontribusi terhadap berkembangnya ekonomi publik secara progresif. Dalam kurun waktu 1981 – 1985, Mesir mengalami rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi, yaitu 6,8 %.[40]  Perlu menjadi catatan bahwa dalam kurun waktu tersebut, sementara sektor pertanian kian menurun, kemudian harga minyak yang anjlok pada 1982, sektor industri menjadi penopang perekonomian Mesir untuk menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada 1986, tercatat bahwa tingkat pengangguran di Mesir hanya 5,4 % — jika dibandingkan dengan 1976 yang mencapai 16,5%, tingkat pengangguran jelas menurun.[41] Pendapatan perkapita Mesir pun mengalami peningkatan dengan rata-rata 6% tiap tahunnya.[42]  Dalam konteks ini, peranan militer dalam menguasai beberapa industri juga memberi kontribusi dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Mesir yang tidak lagi mengandalkan sektor tradisional.

Dengan melihat pemaparan di atas, sebenarnya kita dapat mempertegas pemahaman kita bahwa Mubarak menerapkan profesionalisme baru di Mesir. Dalam hal ini, pelibatan militer dalam sektor politik sebagai penyangga rezim dalam menghadapi kaum penentangnya dan pelibatan militer dalam proses perekonomian merupakan wujud penyatuan sektor pertahanan keamanan dengan sektor pembangunan. Pelibatan militer dalam kedua sendi kehidupan tersebut bisa dipahami tidak lepas dari karakteristik khusus yang dimiliki oleh militer sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

 

 

 

  

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Dari keseluruhan penjelasan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, terjadi perubahan atau transisi yang cukup signifikan dari masa pemerintahan Anwar Sadat ke masa pemerintahan Husni Mubarak. Pada masa pemerintahan Anwar Sadat, dilakukan upaya untuk mengurangi intervensi militer, terutama dalam bidang politik. Namun, kontradiktif dengan pemerintahan Sadat, Mubarak justru mengundang kembali militer untuk memiliki peran yang signifikan dalam bidang-bidang sipil, terutama bidang politik dan ekonomi. Hal ini terlihat signifikan pada periode 1981-1987.

Kemudian, dalam bidang politik, militer memiliki perannya melalui beberapa fenomena, seperti diantaranya Abu Ghazala, sosok militer yang memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan Mesir, diberlakukannya Undang-Undang Darurat, serta digunakannya pengadilan militer untuk mengadili orang-orang sipil yang dipandang oleh pemerintah sebagai ancaman. Sedangkan dalam bidang ekonomi, militer memiliki sayap ekonomi dengan intervensi dalam industri akibat adanya Military Industrial Business Commercial Complex (MIBCC).

Hal-hal diatas dapat terjadi karena adanya pandangan dari Husni Mubarak mengenai profesionalisme baru dari militer. Sadat meyakini bahwa negaranya sedang mengalami perang semesta sehingga tenaga militer dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas dalam negeri guna menghadapi ancaman berupa permasalahan sosial politik. Di samping itu, Sadat juga meyakini jika militer merupakan agen yang tepat dalam rangka melakukan modernisasi. Dengan kemampuan militer sebagai modernisator, militer dianggap mampu untuk memegang kendali atas perekonomian Mesir. Argumen tersebut didasarkan pada keunggulan-keunggulan militer dibanding masyarakat sipil dalam masyarakat yang sedang membangun. Selain itu, Mubarak juga menerapkan profesionalisme baru di Mesir. Dalam hal ini, militer dilibatkan dalam sektor politik sebagai penyangga rezim dalam menghadapi kaum penentangnya, dan dalam perekonomian sebagai wujud penyatuan sektor pertahanan keamanan dengan sektor pembangunan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cook , Rulling but not Governing, John Hopkin University Press, Baltimore, 2007.

Dam, Syamsumar (editor). 2001. Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan. Jakarta: Pusat Penelitian Politik.

Finer, SE., 1988, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, United States, West view Press)

K. Ikram, ‘The Egyptian Economy 1952-2000; Performance Policies and Issues’, Routledge, New York, 2006.

May Kassem, Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule, 2004, Lynne Rienner Publishers, London

N. N. Ayubi, The States and Public Policies in Egypt since Sadat, Itacha Press, Reading, 1991

Perlmutter A., The Military and Politics in Modern Times, Yale University Press, New Haven, 1977.

Rahman R. A., ‘Militer dan Demokratisasi di Mesir’, dalam Syamsumar Dam (ed.), Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan, Pusat Penelitian Politik, Jakarta, 2001

Soebijono, Dwifungsi ABRI : Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.

Jurnal

A. Hashim, ‘The Egyptian Military, part two: From Mubarak onward’, Middle east Policy, Vol. XViii, No. 4, 2011.

C. Ryan, Political Strategies and Survival Regimes in Egypt, Journal of Third World Studies, vol. 18, no.2.

Gregory Aftandilian, Presidential Succession Scenarios in Egypt and Their Impact on U.S.-Egyptian Strategic Relations, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2011

Huda al-Husayni, “Interview with Defense Minister Lt.General Abd al-Halim Abu Ghazalah,” Al-Hawadith, November 20, 1981, 36-38, dalam  FBIS-MEA, November 20, 1981

H. Bienen, ‘Armed Forces and National Modernization : A Continuing Debate’, Comparative Politics, Vol. 16, No. 1, 1983

Moataz El Fegiery, ‘Crunch Time for Egypt’s Civil-Military Relations’, FRIDE-Policy Brief, no. 134, August 2012

Moataz El Fegiery, ‘Crunch Time for Egypt’s Civil-Military Relations’, FRIDE-Policy Brief, no. 134, August 2012

R.B. Satloff, Army and Politics in Mubarak Egypt, Policy Papers, No. 10, Washington D.C., 2001.

R. E. Ahmad, ‘Armies in the Process of Political Modernization’, Pakistan Economic and Social Review, Vol. 48, No. 2, 2010.

 

 

Sumber Online

 

Allvoices, Egypt’s MilitaryIndustrial Complex (online), 6 Februari 2011, <http://www.allvoices.com/contributed-news/8112435-egypts-militaryindustrial-complex>, diakses 9 mei 2013

 

BBC, Profile : Hosni Mubarak (daring), 13 April 2013, < http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12301713>, diakses pada 14 Mei 2013.

 

B. Hassan, ‘Egypt : The Continuing Legacy from Mubarak-Sadat Regime’, Al Jazeera StudiesCenter(online),8Juni2011,<http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2011/7/30/2011730124542515580EgyptThe%20Continuing%20Legacy%20of%20the%20Mubarak-Sadat%20Regime.pdf>, diakses pada 14 Mei 2013

Diplomats Handbook, Egypt: Will Democracy Succeed the Pharaoh? (daring), <www.diplomatshandbook.org/pdf/Handbook_Egypt.pdf>, diakses 14 April 2013.

NPR Online, “Why Egypt’s Military Cares About Home Appliances”, <http://www.npr.org/blogs/money/2011/02/10/133501837/why-egypts-military-cares-about-home-appliances>, diakses 14 Mei 2013.

 

Quantara.de, The Mubarak System without Mubarak (online), 22 Februari 2011, http://en.qantara.de/wcsite.php?wc_c=7155,  diakses pada 9 Mei 2013.

 

S. H. Gotowicki, ‘The Role of the Egyptian Military in Domestic Society’, Foreign Military StudiesOffice(online),<http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/egypt/egypt.htm>, diakses 8 Mei 2013.

 

 

 


[1] BBC, Profile : Hosni Mubarak (daring), 13 April 2013, < http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12301713>, diakses pada 14 Mei 2013.

[2] B. Hassan, ‘Egypt : The Continuing Legacy from Mubarak-Sadat Regime’, Al Jazeera Studies Center (online), 8 Juni 2011, < http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2011/7/30/2011730124542515580Egypt-The%20Continuing%20Legacy%20of%20the%20Mubarak-Sadat%20Regime.pdf>, diakses pada 14 Mei 2013.

[3] R.B. Satloff, Army and Politics in Mubarak Egypt, Policy Papers, No. 10, Washington D.C., 2001, Hal. Vii.

[4] C. Ryan, Political Strategies and Survival Regimes in Egypt, Journal of Third World Studies, vol. 18, no.2, p.7-8

[5] Y.Muhaimin, Dwifungsi ABRI, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993,  hal. vi.

[6] Y.Muhaimin, Dwifungsi ABRI, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993,  hal. vi.

[7] R. E. Ahmad, ‘Armies in the Process of Political Modernization’, Pakistan Economic and Social Review, Vol. 48, No. 2, 2010, Hal. 310.

[8] R. E. Ahmad, ‘Armies in the Process of Political Modernization’, Pakistan Economic and Social Review, Vol. 48, No. 2, 2010, Hal. 309.

[9] R. E. Ahmad, ‘Armies in the Process of Political Modernization’, Pakistan Economic and Social Review, Vol. 48, No. 2, 2010, Hal. 309.

[10] S.A. Cook, Rulling but not Governing, John Hopkin University Press, Baltimore, 2007, Hal. 14.

[11] H. Bienen, ‘Armed Forces and National Modernization : A Continuing Debate’, Comparative Politics, Vol. 16, No. 1, 1983, Hal. 3.

[12] H. Bienen, ‘Armed Forces and National Modernization : A Continuing Debate’, Comparative Politics, Vol. 16, No. 1, 1983, Hal. 4.

[13] Agus R. Rahman, ‘Militer dan Demokratisasi di Mesir’, dalam Syamsumar Dam (ed.), Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan, Pusat Penelitian Politik, Jakarta, 2001, p. 63.

[14] Amos Perlmutter, The Military and Politics in Modern Times, Yale University Press, New Haven, 1977, p. 217.

 

[15] Moataz El Fegiery, ‘Crunch Time for Egypt’s Civil-Military Relations’, FRIDE-Policy Brief, no. 134, August 2012, p. 1.

[16] Diplomats Handbook, Egypt: Will Democracy Succeed the Pharaoh? (daring), <www.diplomatshandbook.org/pdf/Handbook_Egypt.pdf>, diakses 14 April 2013.

[17] Agus R. Rahman, ‘Militer dan Demokratisasi di Mesir’, dalam Syamsumar Dam (ed.), Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan, Pusat Penelitian Politik, Jakarta, 2001, pp. 65-67.

[18] Moataz El Fegiery, ‘Crunch Time for Egypt’s Civil-Military Relations’, FRIDE-Policy Brief, no. 134, August 2012, p.2.

[19] Agus R. Rahman, ‘Militer dan Demokratisasi di Mesir’, dalam Syamsumar Dam (ed.), Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan, Pusat Penelitian Politik, Jakarta, 2001, p. 69.

[20] Agus R. Rahman, p. 70-71.

[21] Gregory Aftandilian, Presidential Succession Scenarios in Egypt and Their Impact on U.S.-Egyptian Strategic Relations, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2011, p. 2.

[22] Agus R. Rahman, ‘Militer dan Demokratisasi di Mesir’, dalam Syamsumar Dam (ed.), Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan, Pusat Penelitian Politik, Jakarta, 2001, pp. 71-72.

[23] S.A. Cook, Rulling but not Governing, John Hopkin University Press, Baltimore, 2007, Hal. 26.

[24] Robert B. Satloff, Army and Politics in Mubarak’s Egypt, 1988, The Washington Institute for Near East Policy, Washington D. C., Hal. 15-16.

[25]  A. Hashim, ‘The Egyptian Military, part two: From Mubarak onward’, Middle east Policy, Vol. XViii, No. 4, 2011, p.106.

[26] Robert B. Satloff, Army and Politics in Mubarak’s Egypt, 1988, The Washington Institute for Near East Policy, Washington D. C., p. 15-16.

[27] Quantara.de, The Mubarak System without Mubarak (online), 22 Februari 2011, http://en.qantara.de/wcsite.php?wc_c=7155,  diakses pada 9 Mei 2013.

[28] R. B. Satloff, Army and Politics in Mubarak’s Egypt, The Washington Institute for Near East Policy – Policy Paper, no. 10, Washington, 1988, p. 8.

[29] N. N. Ayubi, The States and Public Policies in Egypt since Sadat, Itacha Press, Reading, 1991, p. 259.

[30] A. Hashim, ‘The Egyptian Military, part two: From Mubarak onward’, Middle east Policy, Vol. XViii, No. 4, 2011, p.109.

[32]  R. B. Satloff, p. 12.

[33]  S. H. Gotowicki, ‘The Role of the Egyptian Military in Domestic Society’, Foreign Military Studies Office (online), <http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/egypt/egypt.htm>, diakses 8 Mei 2013.

[34] Huda al-Husayni, “Interview with Defense Minister Lt.General Abd al-Halim Abu Ghazalah,” Al-Hawadith, November 20, 1981, 36-38, dalam  FBIS-MEA, November 20, 1981

[35] Finer, SE., 1988, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, United States, West view Press), hal.6.

[36] H. Bienen, ‘Armed Forces and National Modernization : A Continuing Debate’, Comparative Politics, Vol. 16, No. 1, 1983, Hal. 3.

[37] H. Bienen, ‘Armed Forces and National Modernization : A Continuing Debate’, Comparative Politics, Vol. 16, No. 1, 1983, Hal. 4.

[38] Quantara.de, The Mubarak System without Mubarak (online), 22 Februari 2011, http://en.qantara.de/wcsite.php?wc_c=7155,  diakses pada 9 Mei 2013.

[39] NPR Online, “Why Egypt’s Military Cares About Home Appliances”, http://www.npr.org/blogs/money/2011/02/10/133501837/why-egypts-military-cares-about-home-appliances, diakses 14 Mei 2013.

[40] K. Ikram, ‘The Egyptian Economy 1952-2000; Performance Policies and Issues’, Routledge, New York, 2006, Hal. 87.

[41] K. Ikram, ‘The Egyptian Economy 1952-2000; Performance Policies and Issues’, Routledge, New York, 2006, Hal. 94.

[42] K. Ikram, ‘The Egyptian Economy 1952-2000; Performance Policies and Issues’, Routledge, New York, 2006, Hal. 24.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s