Hubungan Sipil Militer di Indonesia pada Periode Pertama Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Oleh M. Irfan Ardhani

Yogyakarta, 20 Juni 2013

BAB I

Pendahuluan

1.1  Latar Belakang

Diskursus mengenai hubungan sipil-militer di Indonesia selalu menarik untuk diperbincangkan. Argumentasi tersebut mengacu pada kenyataan bahwa sedari awal kemerdekaan, keberadaan militer Indonesia sebagai kekuatan sosial politik telah menjadi penopang keberlangsungan sistem kenegaraan dan sistem politik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.[1] Di bawah kepemimpinan Soekarno, militer menunjukkan kekuatannya untuk menghadapi situasi genting mulai dari perang mempertahankan kemerdekaan hingga penumpasan G30S/PKI. Di bawah kepemimpinan Soeharto, golongan militer (ABRI, yang didalamnya TNI dan Polri) bersama-sama birokrasi dan Golkar dijadikan penopang utama kekuasaan pemerintah.[2]

Ketika Indonesia memasuki era reformasi pada 1998 silam, penataan ulang hubungan sipil-militer agar ABRI dipisahkan dari dunia politik menjadi salah satu tuntutan yang masuk dalam agenda reformasi. Doktrin Dwi Fungsi ABRI dinilai telah disalahgunakan oleh penguasa untuk memanfaatkan ABRI dalam rangka pelanggengan kekuasaannya. ABRI sering kali digunakan sebagai alat untuk merepresi masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pasca reformasi, Dwi Fungsi ABRI dihapus untuk kemudian diganti dengan Paradigma Baru. Paradigma baru menetapkan pemisahan Polri dari kesatuan militer, penghentian konsep kekaryaan, pengurangan jumlah ABRI di parlemen melalui Fraksi ABRI, dan janji untuk menjaga netralitasnya dalam dunia politik nasional.[3] Di samping itu, ABRI mengubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana awal masa kemerdekaan

Namun, dalam tiga kepemimpinan presiden pasca reformasi hubungan sipil-militer di Indonesia belum bisa dibilang mencapai bentuk ideal dalam logika supremasi sipil. Liddle menjelaskan bahwa hingga lima tahun pasca reformasi tidak ada perubahan berarti yang ditunjukkan oleh militer. “Militer tetap menjadi kelompok korporat tertutup yang mampu menjaga kepentingannya, jika perlu dengan mengorbankan yang lain.”[4] Pada beberapa kejadian, militer menunjukkan perilaku yang tidak mematuhi perintah dari presiden sebagai institusi sipil tertinggi. Salah satunya adalah keengganan militer untuk mematuhi dekrit yang telah dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.[5] Ironisnya, militer malah melakukan show of force dengan melewatkan berbagai macam peralatan tempur ke istana negara. Tentu saja itu merupakan ancaman psikologis yang nyata terhadap presiden. Abdurrahman Wahid akhirnya digulingkan dari kursi kepresidenan oleh MPR. Megawati yang menjadi pengganti Wahid tidak terlalu menunjukkan superioritasnya terhadap militer. Keputusan pemerintah untuk menjadi Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) diindikasikan dilatar belakangi oleh tindakan militer yang tidak mematuhi sepenuhnya perjanjian damai dengan GAM hingga akhirnya meletuskan perang kecil yang berujung pada DOM.

Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan sipil-militer cenderung mencapai kondisi yang ideal. Susilo Bambang Yudhoyono terhitung berhasil menciptakan supremasi sipil yang efektif dalam kepemimpinannya sembari menjaga keharmonisan hubungan antara otoritas sipil dan militer. Selain itu Yudhoyono juga mampu memisahkan dan mensterilkan militer dari ranah politik. Lalu, bagaimanakah bentuk nyata supremasi sipil yang dilakukan oleh Yudhoyono di masa pemerintahannya yang pertama? Apa yang membuat Yudhoyono mampu menerapkan supremasi sipil dalam hubungan sipil-militer di Indonesia? Oleh karena itu, makalah ini setidaknya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di atas. Makalah akan difokuskan pada periode pertama kepemimpinan Yudhoyono. Pemilihan kerangka waktu tersebut dilandasi oleh adanya beberapa kejadian penting dalam hubungan sipil-militer di era pertama kepemimpinan Yudhoyono. Sementara itu, hubungan sipil-militer di era kedua pemerintahan Yudhoyono tidak dimasukkan karena stabilitas yang berhasil diciptakan akibat langkah Yudhyono di periode pertama kepemimpinannya. Penjelasan akan dimulai dengan realita hubungan sipil-militer di Indonesia pasca reformasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan supremasi sipil di bawah kepemimpinan Yudhoyono. Penjelasan diakhiri dengan faktor yang menjadi kunci sukses Yudhoyono dalam menerapkan supremasi sipil dalam hubungan sipil-militer di Indonesia.

1.2  Rumusan Masalah

Menyadari keberhasilan Yudhoyono dalam menciptakan hubungan sipil-militer yang harmonis, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut

“Mengapa pada 2004-2009 Yudhoyono mampu menciptakan hubungan sipil-militer yang harmonis di negara yang memiliki sejarah panjang dengan keterlibatan militer dalam politik?”

1.3  Landasan Konseptual

  1. a.    Objective Civilian Control

Objective civilian control adalah distribusi kekuasaan politik antara militer dan kelompok sipil dimana sebagian besar kondusif bagi munculnya perilaku professional dan tindakan dari pihak militer sendiri.[6] Objective civilian control mencapai tujuannya dengan memiliterkan militer, membuat militer menjadi alat negara. Esensi dari objective civilian control adalah pengakuan otonomi profesionalisme militer. Dalam rangka mengurangi kekuatan militer, objective civilian control membuat militer menjadi professional, menjauhkan dan mensterilkan mereka dari politik. Di satu sisi, objective civilian control membuat militer mencapai kekuatan politiknya yang paling rendah. Di sisi lain, elemen penting dari kekuatan militer yang memengaruhi eksistensi militer itu sendiri tetap dijaga.

 

1.4  Hipotesis

Yudhoyono mampu membuat hubungan sipil-militer harmonis karena Yudhoyono mampu mengelola TNI sebagai organisasi yang profesional. Keberhasilan untuk memisahkan militer dari ranah politik dikarenakan Yudhoyono mampu menciptakan military security dengan cara tidak terlalu mencampuri urusan internal militer. Di samping itu, military security diciptakan oleh Yudhoyono melalui keputusan politik Yudhoyono yang mampu menjaga elemen penting dari kekuatan militer yang memengaruhi eksistensi militer dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan dari militer.

BAB II

Pembahasan

 

2.1 Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi (1999-2004)

 

Era Habibie : Otonomi Militer untuk Melaksanakan Reformasi Internal

Masa kepemimpinan Habibie menjadi titik balik yang cukup krusial dalam sejarah hubungan sipil-militer di Indonesia. Menurut Riswandha Imawan, periode awal dari gerakan 1998 adalah periode suram yang akan dicatat oleh sejarah karena secara amat menyakitkan ABRI telah dihujat oleh rakyatnya sendiri.[7] Gerakan reformasi 1998 menghadapkan Habibie pada tuntutan agar ABRI melepaskan diri dari dunia politik, atau back to basic, agar tercipta sebuah organisasi militer yang professional.[8] Tentu saja itu bukan perkara mudah jika berpijak pada realita bahwa ABRI yang digunakan oleh Suharto sebagai salah satu penopang utama kekuasaannya telah menancapkan pengaruh yang begitu kuat pada dunia politik baik dalam level nasional, regional, maupun lokal.[9]

Penting untuk dicatat bahwa dalam masa transisi menuju era yang demokratis, militer menjadi salah satu aktor yang mendukung terciptanya transisi yang ‘halus’. Dalam menghadapi kekacauan menuntut turunnya Suharto 1998 silam, pimpinan militer seperti Panglima ABRI Jendral Wiranto dan Kasospol ABRI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono jauh sebelum pengunduran diri Suharto telah menyimpulkan bahwa kekuasaan Suharto tidak bisa dipertahankan. Mereka juga ikut dalam negosiasi antar elit agar para menteri teknokrat mengundurkan diri.[10] Setelah Suharto lengser, militer dibawah arahan Wiranto mendukung penuh kepemimpinan Habibie kendati memiliki kesempatan yang besar untuk melancarkan kudeta.[11]

Di masa kepemimpinannya, Habibie memberikan keleluasaan bagi militer untuk memformulasikan agenda reformasinya sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh simbiosis mutualisme antara militer dengan presiden. Presiden di satu sisi membutuhkan dukungan militer untuk menstabilkan kekuasaan di tengah legitimasi kepemimpinannya yang lemah. Di sisi lain, militer membutuhkan dukungan penuh presiden agar kepentingan internal militer tetap terjaga.[12]

Proses reformasi di tubuh militer Indonesia diawali dengan dilangsungkannya Seminar di Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) dengan tema “Peranan ABRI Abad XXI” pada 22-24 September 1998 di Bandung. Seminar tersebut menghasilkan dokumen berjudul “ABRI Abad XXI : Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa” yang menjadi pegangan untuk melakukan reformasi di tubuh militer dan Polri. Pada kesempatan Ulang Tahun ABRI, 5 Oktober 1998, diperkenalkanlah Paradigma Baru TNI. Paradigma baru tersebut menetapkan pemisahan Polri dari militer; Penangguhan konsep kekaryaan; Pengurangan jumlah perwakilan ABRI di lembaga legislatif, dan janji untuk menjaga netralitas TNI.[13] Satu tahun kemudian, Paradigma Baru TNI mulai diimplementasikan melalui pemisahan TNI dan Polri seraya mengembalikan sebutan ABRI ke TNI pada April 1999; Pengurangan kursi Fraksi ABRI dari 75 menjadi 38; Pemutusan hubungan dengan Golkar; dan Penghapusan konsep Dwi Fungsi ABRI. Dengan demikian, telah terjadi perubahan institusional yang fundamental dalam tubuh militer Indonesia dalam kaitannya dengan hubungan sipil-militer.

Namun demikian, pada masa pemerintahan Habibie militer masih menunjukkan peranan yang signifikan dalam kancah politik nasional. Keberadaan TNI di kursi parlemen membuatnya dilibatkan oleh politisi sipil dalam perebutan kekuasaan kepresidenan. Militer yang awalnya diramalkan akan mendukung calon presiden petahana, B.J. Habibie, pada akhirnya mengalihkan dukungannya ke Abdurrahman Wahid berkat lobi politik dari kubu Wahid.[14] Terjadi transaksi politik antara militer dengan politisi sipil dimana suara TNI mendapat kompensasi amannya posisi Wiranto dalam pemerintahan Wahid serta posisi strategis perwira TNI dalam kabinet. Di sisi lain, militer tidak mengindahkan otoritas sipil dengan melakukan mobilisasi militia untuk meneror pendukung disintegrasi Timor-Timur. Karena tidak puas dengan proses referendum, militia dan kelompok militer mengamuk dan membunuh sedikitnya 1.300 orang.[15]

 

Era Abdurrahman Wahid : Jalan Terjal menuju Supremasi Sipil

Hubungan sipil-militer era Abdurrahman Wahid ditandai oleh upaya Wahid untuk melanjutkan proses depolitisasi militer dengan pendekatan legalistik-formal-institusional. Sayangnya, tindakan Wahid untuk menciptakan supremasi sipil yang utuh ini tidak dibarengi dengan konsep yang jelas dan terkesan sebagai tindakan yang tidak terukur. Salah satu langkah Wahid yang cukup mencolok dalam menciptakan supremasi sipil adalah dengan memilih Laksamana Widodo A.S. –yang lebih mendukung politik liberal dan posisi ekonomi dibanding angkatan darat— sebagai  Panglima TNI.[16] Pemilihan Widodo merupakan suatu dobrakan tradisi mengingat sedari awal berdirinya organisasi militer di Indonesia, Angkatan Darat selalu menempati pucuk tertinggi. Di samping itu, supremasi sipil diwujudkan Wahid melalui pemilihan Menteri Pertahanan dari kalangan sipil dengan menunjuk Prof. Dr. Juwono Sudarsono yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Mahfud M.D.

Lebih dari itu, menurut Muhaimin setidaknya ada lima kebijakan yang diambil oleh Wahid untuk menciptakan supremasi sipil, yaitu:[17]

  1. Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat (seperti jabatan direktur jendral, inspektur jendral, dan jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer)  maupun di tingkat daerah (seperti gubernur, bupati, dan walikota).
  2. Memisahkan secara tegas Poli dari struktur militer sehingga Kapolri langsung berada di bawah komando Presiden.
  3. Determinasi pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan mengaktifkan KPP HAM dalam kaitannya dengan peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI.
  4. Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan koersif dengan kekuatan militer.
  5. Pergantian Menko Polsoskam dari Jendral (Purn) Yudhoyono kepada Jendral (Purn) Agum Gumelar karena Yudhoyono ditengarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil.

Pelbagai tindakan radikal Abdurrahman Wahid untuk mereformasi militer dinilai terlalu mencampuri urusan rumah tangga TNI sehingga menimbulkan persaingan politik terselubung antara Wahid dengan pimpinan TNI. Puncaknya, pada hari-hari menjelang Sidang Istimewa MPR (SI-MPR) – yang dipercepat menjadi 20 Juli 2001— TNI dan Polri lebih terbuka menyatakan sikapnya pada presiden untuk menolak rencana pergantian KSAD dan Kapolri.[18] Panglima TNI juga menyatakan secara resmi menolak pemberlakuan Dekrit Presiden dan mendukung rencana percepatan SI-MPR. Panglima Kostrad dan pasukannya bahkan berkumpul di silang monas menandakan suatu show of force yang bisa diartikan sebagai pembangkangan terhadap otoritas sipil.

 

Era Megawati: Konsolidasi Sipil dan Militer

Di bawah kepemimpinannya, Megawati berusaha untuk menciptakan harmonisme hubungan antara institusi sipil dengan militer. Megawati merangkul militer dengan menunjuk beberapa perwira senior untuk menduduki jabatan menteri di kabinet gotong royong seperti Susilo Bambang Yudhyono yang menjadi Menko Polsoskam dan Hari Sabarno yang menjadi Mendagri. Selain itu, Megawati juga menaikkan anggaran belanja untuk bidang pertahanan dan keamanan.[19] Tindakan elit untuk memelihara dukungan militer bisa dipahami sebagai bentuk kesadaran elit akan pentingnya posisi militer dalam panggung politik nasional.[20] Di era Megawati, proses reformasi militer yang begitu masif dan cepat sebagaimana ditunjukkan oleh Wahid mengalami stagnansi. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh tokoh-tokoh yang menjadi motor reformasi militer era reformasi seperti Wiranto dan Yudhoyono sudah tidak lagi berada di lingkungan TNI.

Melanjutkan tradisi yang telah dibangun oleh Kepresidenan Wahid, Megawati juga menunjuk Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu Matori Abdul Djalil. Posisi Panglima TNI dikembalikan Megawati pada Angkatan Darat yang dijabat oleh Jendral Endriartono Sutarto pada pergantian yang berlangsung 2002. Dengan demikian, Megawati melestarikan tradisi lama di tubuh TNI. Sementara itu, posisi KSAD dengan seizin Megawati diduduki oleh Jendral Ryamizard Ryacudu yang dikenal luas oleh kalangan militer.[21] Dengan kapabilitasnya yang tergolong rendah mengenai aspek konseptual dan teknis militer, Matori sadar diri dengan mengakomodasi keinginan elit militer dalam pembuatan kebijakan.[22]

Masa kepemimpinan Megawati ditandai oleh pelbagai ancaman yang mengganggu stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga meningkatkan dependensi sipil terhadap militer. Dalam menangani konflik komunal yang terjadi di Maluku, Gerakan Separatis di Aceh, serta tindakan terorisme dari kelompok Islam radikal Megawati melibatkan peranan militer. Pada 2002, secara khusus pemerintah memutuskan transfer wewenang pelaksanaan operasi keamanan di Maluku dari tangan polisi ke tangan TNI yang terbukti efektif untuk memulihkan stabilitas keamanan.[23] Pada 2003, Megawati menetapkan status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dengan dukungan penuh dari parlemen. Sekitar 30.000 personel TNI dan 12.000 personel Polri dikirim ke Aceh untuk melakukan operasi kontra-pemberontakan dan supervisi urusan sipil.[24] Bom Bali 2002 telah menjadikan tindakan anti-terorisme prioritas politik pemerintahan Megawati. Hal ini membuka peluang bagi TNI untuk melakukan intervensi politik. KSAD Jendral Ryamizard melakukan influence terhadap Presiden dengan menyarankan dihidupkannya kembali kemampuan intelijen di tingkat komando territorial.[25] Setelah pengeboman terhadap Kedutaan Besar Australia di Jakarta 2004, Megawati memutuskan untuk mengikutsertakan militer dalam unit kontraterorisme.[26]

Namun demikian, masa kepemimpinan Megawati menorehkan tinta emas dalam penataan hubungan sipil-militer di Indonesia. Keputusan Panglima TNI Endriartono Sutarto di tahun 2002 bahwa TNI tidak akan duduk di MPR mulai tahun 2004, lima tahun lebih cepat dari rencana semula, yaitu tahun 2009 menjadi catatan yang sangat positif. Di samping itu, pada tahun 2004 DPR-RI berhasil menuntaskan dan mengesahkan UU No. 34 tahun 2004 mengenai TNI. UU TNI ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemisahan TNI dari panggung politik nasional. Beberapa poin penting dalam UU tersebut terkait pemisahan TNI dari politik adalah sebagai berikut :

  • Pasal 2

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah :

d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik paktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesehahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

  • Pasal 3

2. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan.

  • Pasal 5

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

  • Pasal 6
  1. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
  2. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,
  3. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan
  4. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
  • Pasal 7
  1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok itu dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

 

2.2  Hubungan Sipil-Militer Indonesia Era Yudhoyono : Tegaknya Supremasi Sipil

Pada periode pertama kepemimpinan Yudhoyono, kita bisa melihat bagaimana tegaknya konsep supremasi sipil terhadap militer. TNI menghargai dan melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Yudhoyono tanpa ada resistensi seperti di era Abdurrahman Wahid. Padahal, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Yudhoyono cenderung sensitif. Hal itu setidaknya ditunjukkan oleh tiga momen penting di masa kepemipinan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat ini, yakni proses pergantian pimpinan di jajaran Mabes TNI dan TNI AD, proses perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan penolakan terhadap permintaan untuk memberikan hak pilih bagi tentara.

Di satu tahun pertama kepemimpinannya, Yudhoyono fokus untuk melaksanakan kontrol terhadap militer. Dalam hal ini, terlihat upaya Yudhoyono untuk membersihkan jajaran pimpinan TNI dari kalangan konservatif yang dinilai bisa membahayakan kepemimpinannya.[27] Upaya Yudhoyono itu tidak mendapat resistensi dari kalangan internal militer. Langkah yang paling kentara adalah Yudhoyono mencabut pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI ke DPR. Menurut Liddle dan Mujani, Ryamizard memiliki rekam jejak yang berpotensi untuk mengganggu jalannya pemerintahan SBY. Selama menjadi KSAD, Ryamizard dikenal resisten terhadap reformasi TNI yang lebih dalam serta memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan kebijakan. Ryamizard ditengarai menjadi aktor dibalik gagalnya perundingan damai antara pemerintah dengan GAM awal 2003 silam.[28] Pencalonan Ryamizard sebagai Panglima TNI sendiri merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Megawati di akhir masa jabatannya dengan alasan bahwa Endriartono Sutarto mengajukan pengunduran diri. Yudhoyono lebih memilih memperpanjang masa jabatan Sutarto sebagai Panglima hingga tahun 2006.

Tindakan Yudhoyono untuk menggunakan power politics dan meminggirkan Ryamizard tidak berhenti disitu. Posisi Ryamizard sebagai KSAD juga tidak berlangsung lama karena pada 2005, posisinya sebagai KSAD digantikan oleh Jendral Djoko Santoso. Oleh karena itu, Ryamizard menjadi satu-satunya Perwira bintang empat di Mabes TNI  yang nonjob.[29] Pada pergantian Panglima TNI tahun 2006, Yudhoyono lebih memilih Marsekal Djoko Suyanto daripada Ryamizard. Pemilihan Djoko menorehkan sejarah karena untuk pertama kalinya, Panglima TNI berasal dari Angkatan Udara. Banyak yang bertanya mengapa Yudhoyono tidak memilih Ryamizard sebagai Panglima TNI. Dalam sebuah kesempatan, Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto berujar bahwa Ryamizard tidak mungkin dipilih sebagai Panglima karena terbentur usianya yang akan memasuki masa pensiun.[30] Terlepas dari itu semua, banyak kalangan mensinyalir bahwa memang Ryamizard sudah didesain agar tidak menjadi Panglima TNI. Selain itu, tindakan Yudhoyono untuk meminggirkan Ryamizard bisa dimaknai sebagai suatu sinyal yang dikirim Yudhoyono pada jajaran militer agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan sipil di bawah komandonya.

Prestasi dari Yudhoyono dalam tegaknya supremasi sipil juga terlihat pada dukungan yang diberikan oleh TNI untuk menyukseskan perundingan damai antara pemerintah dengan GAM. Selama proses perundingan dan setelah perundingan usai, TNI tidak melakukan tindakan-tindakan yang menciderai proses dan hasil perundingan. Dukungan tersebut bisa dikatakan sebagai prestasi karena itulah pertama kalinya di era reformasi TNI mau mendukung penuh perundingan damai pemerintah dengan kelompok separatis. Menurut Mietzner, “Di 1999, Angkatan Darat terang-terangan merusak usaha Administrasi Habibie untuk memecahkan persoalan Timor Timur melalui referendum, melalui kekerasan yang massif dan isolasi internasional TNI. Di Papua, militer pada 2000 dan 2001 telah menentang perintah Presiden Abdurrahman Wahid untuk menahan diri dari represi fisik terhadap kelompok separatis, memanfaatkan inkonsistensi pada pendekatan pemerintah untuk menyebabkan tindakan keras terhadap pemberontak dan simpatisannya. Di 2003, militer secara aktif bekerja dibalik gagalnya perundingan damai dengan GAM yang ditandatangani di Jenewa akhir 2002, menggunakan alasan kegagalan gerakan seperatis yang gagal untuk  memenuhi perjanjian sebagai kesempatan untuk mendorong operasi militer skala penuh di Aceh.”[31]

Kesuksesan Pemerintah untuk membuat militer secara penuh mendukung perundingan damai dengan GAM pada 2005 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama tentu saja dari ketiadaan kalangan oposisi  di tubuh militer yang menolak perundingan damai dengan separatis. Upaya Yudhoyono untuk melakukan pembersihan di kalangan pimpinan TNI dengan meminggirkan Ryamizard menjadi salah satu poin penting lancarnya perundingan damai dengan GAM. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Ryamizard ditengarai berada dibalik gagalnya perundingan damai dengan GAM tahun 2003 dan membuat adanya operasi militer besar-besaran di Aceh. Di samping itu, pemerintahan Yudhoyono berhasil melakukan konsolidasi dengan kalangan internal tentara. Salah satu hasil perjanjian dimana GAM menuntut penarikan TNI dari bumi rencong dipenuhi oleh pemerintah. Namun, pemerintah mengakomodasi pemulangan TNI dengan mengalokasikan 526 miliar Rupiah sebagai biaya pemulangan TNI. Pembayaran itu menurut Mietzner merupakan disinsentif yang efektif untuk memengaruhi tentara untuk tidak memperpanjang peperangan.[32]

Masa pemerintahan Yudhoyono juga diwarnai oleh permohonan TNI agar diberi hak pilih dalam pemilihan umum. Isu ini mencuat di tahun 2006, tiga tahun sebelum dilaksanakannya pemilu legislatif dan pemilu presiden. Terjadi perdebatan yang cukup hangat menanggapi isu ini. Ichlasul Amal sebagai pihak yang pro terhadap pemberian hak pilih TNI mengatakan bahwa setelah TNI tidak lagi memiliki kursi di DPR, mereka harus diberi hak politik melalui hak untuk mengikuti pemilu. Melarang anggota TNI untuk memilih menurut Amal sama halnya merampas hak asasi mereka.[33] Amal merujuk pada catatan sejarah bahwa di tahun 1955, tentara memiliki hak untuk memilih dan mereka bersikap cukup netral. Sementara itu, di sisi kontra banyak yang berpendapat bahwa militer belum siap untuk memiliki hak pilih pada 2009. Setidaknya, Mohtar Maso’ed dan Ryamizard Ryacudu berada dalam posisi ini. Mohtar beranggapan bahwa manajemen territorial TNI harus dibubarkan terlebih dahulu sebelum TNI diberi hak pilih.[34] Ryacudu sendiri menganggap bahwa situasi politik yang sangat terfragmentasi menjadi penghalang bagi terwujudnya hak pilih TNI. Sebenarnya ide untuk memberian hak pilih bagi TNI merupakan wacana lama yang muncul di awal era reformasi. Sekitar tahun 1998, Yahya Muhaimin dalam tulisannya mengatakan bahwa di masa mendatang militer Indonesia memerlukan saluran politik bagi kepentingan dan aspirasi mereka.[35] Yahya mengutarakan bahwa hal itu bisa diwujudkan dengan pemberian hak suara untuk anggota ABRI dalam pemilihan anggota DPR maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik atau melalui perwakilan yang ditentukan oleh DPR.

Secara resmi, Panglima TNI telah memohon kepada DPR dan Presiden Yudhoyono agar TNI diberi hak pilih pada Pemilu 2009. Namun, permintaan tersebut akhirnya ditolak oleh Yudhoyono. Presiden meminta TNI fokus pada upaya reformasi militer sehingga TNI benar-benar menjadi organisasi tentara yang professional karena tidak tercampuri dengan godaan dari dunia politik.[36] Kendati tidak sejalan dengan pandangan beberapa ilmuwan politik, sikap Yudhoyono tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk supremasi sipil terhadap militer. Yudhoyono terlihat berupaya agar tentara tidak terjebak dalam pertarungan politik praktis di era reformasi yang usianya belumlah panjang itu. Panglima TNI merespon penolakan Yudhoyono dengan santun. Tidak ada aksi yang dilancarkan TNI terkait penolakan Yudhoyono. Sikap untuk menolak pemberian hak pilih bagi TNI juga sekaligus menepis anggapan yang beredar bahwa ada mobilisasi tentara untuk memenangkan Yudhoyono dalam Pemilu 2009.[37]

 

 

 

2.3 Menuju Profesionalisme dan Penciptaan Military Security bagi TNI

Pada dasarnya, kesuksesan Yudhoyono untuk menegakkan supremasi sipil terhadap militer sembari menjaga keharmonisan hubungan antara otoritas sipil dengan militer disebabkan oleh pendekatan kontrol sipil obyektif yang diterapkan olehnya dalam mengelola hubungan sipil-militer. Sebagai purnawirawan jendral bintang tiga, Yudhoyono tentu paham akan kondisi psikologis internal TNI pasca reformasi. Terlebih lagi, Yudhoyono memiliki rekam jejak sebagai salah satu motor penggerak reformasi internal dari tubuh TNI. Meminjam terminologi dari Yahya Muhaimin, Yudhoyono dan kawan-kawan ibarat Young Turk di Turki yang ingin menciptakan sebuah organisasi tentara yang professional. Melalui kekuasaan yang dimilikinya, Yudhoyono berhasil membuat militer sebagai alat negara. Yudhoyono juga menghindarkan diri untuk terlibat jauh terhadap urusan internal TNI sebagaimana dilakukan oleh Abdurrahman Wahid. Beberapa tindakan yang diambil oleh Yudhoyono mencerminkan komitmennya untuk menjauhkan dan mensterilkan  militer dari politik. Paling penting, Yudhoyono turut menciptakan military security di kalangan tentara dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

Langkah strategis Yudhoyono dalam menciptakan profesionalisme militer diawali dengan menempatkan orang yang memiliki kapabilitas pada jabatan penting dalam hubungan sipil-militer atau right man on the right place. Yudhoyono menunjuk Prof. Dr. Juwono Sudarsono, seorang Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia sebagai Menteri Pertahanan. Juwono dikenal luas sebagai pribadi yang memiliki kapabilitas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pengalamannya sebagai Wakil Gubernur Lemhanas dan juga sempat merasakan posisi sebagai Menteri Pertahanan di era Abdurrahman Wahid membuat dirinya memahami permasalahan internal yang dihadapi oleh TNI. Sebagai Menteri Pertahanan, Juwono mendapat mandat dari Presiden untuk melakukan dua hal, yakni menjaga netralitas TNI dan penertiban sistematis mengenai pengadaan Alutsista di Departemen Pertahanan.[38]

Dalam posisinya sebagai Menteri Pertahanan, Juwono berhasil menyusun konsep kekuatan pokok minimum atau yang sering dikenal dengan minimum essential force (MEF). Konsep yang pertama kali dikenalkan pada Presiden Yudhoyono tahun 2005 ini menurut Juwono memiliki dua isu penting, yakni (i) kinerja TNI di lapangan untuk mendukung masyarakat sipil dan menjaga bangsa berdasarkan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas; dan (ii) lima level pertahanan yang memengaruhi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara secara keseluruhan.[39]  Keberhasilan Juwono untuk menyusun konsep MEF menjadi poin penting bagi TNI dalam upaya untuk meningkatkan profesionalismenya. Konsep MEF telah menuntun TNI dalam meningkatkan kapasitas kemampuan pertahanannya di tengah sumber daya yang terbatas.[40] MEF menjadi pedoman bagi TNI dalam belanja Alutsista yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menghadapi ancaman dan kemampuan keuangan negara. Belanja Alutsista TNI menjadi lebih terarah karena MEF.

Di samping itu, Juwono juga mampu menyusun Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Buku putih berisi rumusan dan pernyataan kebijakan pertahanan sebagai pedoman penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.[41] Penyusunan buku putih bisa diartikan sebagai aktualisasi TNI dalam menghadapi perubahan arsitektur keamanan di tingkat global maupun regional. Buku putih juga menjadi panduan bagi TNI dalam rangka meningkatkan profesionalismenya sebagai alat negara yang bertugas di bidang pertahanan negara.

Selain Penunjukan Juwono, Yudhoyono juga menempatkan orang yang tepat di jajaran Pimpinan TNI dalam rangka meningkatkan profesionalisme TNI. Seperti yang telah disampaikan di sub bab sebelumnya, Yudhoyono berupaya untuk menyingkirkan pimpinan TNI yang dirasa resisten terhadap agenda reformasi TNI yang merupakan kerangka dalam peningkatan profesionalisme TNI. Dengan meminggirkan Ryamizard Ryacudu, terlihat upaya Yudhoyono untuk membuat militer tetap steril dari politik. Rekam jejak pengaruh politik Ryamizard di era Megawati telah memberikan warning tersendiri bagi Yudhoyono. Menurut Sebastian, Jendral-Jendral yang dipilih Yudhoyono merupakan orang yang memiliki loyalitas dan kepercayaan terhadap kepemimpinannya.[42] Loyalitas itu menjadi modal bagi Yudhoyono untuk mengelola TNI sebagai alat dari negara yang harus tunduk pada otoritas sipil. Kepatuhan TNI pada keputusan politik pemerintah untuk berunding dan berdamai dengan GAM juga bisa dipahami sebagai buah dari langkah Yudhoyono ini.

Langkah Yudhoyono untuk meningkatkan profesionalisme TNI juga tercermin dalam penyediaan budget yang cukup bagi TNI kendati jumlahnya minim. Di bawah kepemimpinannya, anggaran belanja untuk Kementrian Pertahanan selalu meningkat tiap tahunnya. Sebagian besar dari anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, anggaran tersebut juga digunakan dalam rangka pembelian berbagai macam kebutuhan Alutsista TNI.[43] Dengan demikian, Pemerintahan Yudhoyono juga menunjukkan komitmennya dalam penciptaan profesionalisme karena jika kesejahteraan terjamin oleh negara, prajurit tidak perlu mencari tambahan pendapatan lain yang bisa merusak profesionalismenya.

Di samping itu, komitmen peningkatan anggaran ini merupakan upaya untuk  menciptakan military security di tubuh TNI. Alokasi anggaran untuk belanja Alutsista tentunya akan meningkatkan kapasitas persenjataan TNI sendiri. Dalam hal ini, peningkatan anggaran belanja penting untuk mengejar ketertinggalan TNI dari militer negara lain. Hal ini berdampak secara psikologis pada TNI bahwa mereka memiliki level yang kian setara dengan angkatan perang negara lain. Oleh karenanya, TNI selalu merasa siap untuk digunakan tenaganya dalam menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman negara lain.

Anggaran Belanja Kementrian Pertahanan

Tahun Anggaran Anggaran BelanjaDep. Pertahanan

(Milyar Rupiah)

Anggaran Belanja Negara(Milyar Rupiah)

%

2005 20.828,5 361. 155,2 5,77%
2006 23. 922,8 440.031,2 5,44%
2007 30.611,1 504.623,5 6,07%
2008 31.348,7 693.356,0 4,52%
2009 33.667,6 716.376,3 4,70%

Sumber : Data Pokok APBN 2005-2010 Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Yudhoyono juga menunjukkan komitmennya untuk menegakkan peraturan hukum yang berlaku terhadap TNI. Salah satunya adalah pengusutan bagi tentara yang diduga melakukan pelanggaran HAM di daerah konflik. Contohnya, pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati bagi tiga tentara yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat karena menyebabkan terbunuhnya ratusan penduduk Islam di Poso.[44] Di sini, secara tidak langsung kita melihat adanya sinyal dari pemerintah agar tentara tidak lagi melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM telah menjadi isu yang cukup sensitif di kalangan TNI karena fakta menunjukkan bahwa negara lain menganggap TNI sering melakukan pelanggaran HAM. Seringkali hal tersebut membuat posisi pemerintah di dunia internasional terpojok. Oleh karenanya, hukuman ini adalah bentuk komitmen untuk meningkatkan profesionalisme TNI agar tidak lagi terjatuh dalam kasus pelanggaran HAM yang bisa merusak citra TNI dan Bangsa Indonesia.

Selain menindak tegas tentara yang melakukan pelanggaran HAM, Yudhoyono juga menunjukkan komitmen untuk mewujudkan amanat UU No. 34 Tahun 2004. Salah satu yang cukup mencolok di era Yudhoyono adalah peningkatan komitmen pada pengiriman pasukan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pengiriman Pasukan TNI dalam misi pemeliharan perdamaian PBB adalah instrument penting untuk mewujudkan amanat operasi militer selain perang. Di era Yudhoyono, TNI kembali mengirimkan pasukannya dalam misi pemeliharan perdamaian PBB dengan mengirimkan Kontingen Garuda XXIII Unifil ke Lebanon. Pada 2007  pemerintah mendirikan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP-TNI) di dalam struktur organisasi Markas Besar TNI sebagai upaya untuk menyiapkan anggota TNI yang akan dikirim dalam pasukan perdamaian terutama dalam misi di bawah kerangka PBB.[45] Pada 2012, Pemerintah mendirikan fasilitas pendidikan dan pelatihan  PMPP yang bertaraf internasional di Sentul, Bogor sebagai sarana untuk menyiapkan prajurit sebelum keberangkatannya ke wilayah misi.

Peningkatan komitmen untuk keterlibatan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian juga merupakan cara untuk meningkatkan profesionalisme prajurit. Dengan terlibat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian, kemampuan prajurit TNI secara otomatis akan meningkat. Hal ini disebabkan kualifikasi tinggi yang disyaratkan oleh PBB untuk pasukan yang akan dikirim. Dengan pengalaman menjalani misi di luar negeri, TNI akan terbiasa untuk berhubungan dengan prajurit dari pelbagai negara. Selain akan meningkatkan kemampuan TNI, menjalin hubungan dengan prajurit negara lain akan menghilangkan rasa minder prajurit sehingga jika dibutuhkan dalam peperangan, mentalnya akan kuat. Pendirian  fasilitas pendidikan dan pelatihan PMPP sebagai kawah candradimuka prajurit penjaga perdamaian juga dengan sendirinya akan menjadi elemen penting dalam peningkatan kemampuan prajurit TNI. Dalam sebuah pembicaraan dengan penulis, mantan komandan PMPP Letjen Soebekti menjelaskan bahwa pengiriman pasukan ke misi perdamaian juga turut berperan dalam perbaikan kesejahteraan prajurit. Hal ini dikarenakan gaji tinggi yang diberikan oleh PBB pada prajurit. Soebekti menuturkan bahwa tidak jarang setelah pulang dari misi, prajurit menggunakan uangnya untuk membangun rumah bagi keluarganya. Oleh karena itu, pengiriman prajurit ke misi pemeliharaan perdamaian juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme melalui peningkatan kapasitas dan kesejahteraan prajurit.

BAB III

Kesimpulan

 

Dengan demikian, kita telah memahami bahwa pendekatan kontol sipil obyektif yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono membawa manfaat pada terciptanya hubungan yang harmonis antara otoritas sipil dengan militer. Dengan wewenang yang dimilikinya, Yudhoyono mengambil keputusan-keputusan politik yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme militer dan menjaga military security bagi TNI. Hal tersebut ditunjukkan oleh Yudhoyono dengan memilih Menteri Pertahanan yang kapabel, Juwono Sudarsono, yang mampu melaksanakan mandat darinya dengan memfokuskan militer pada bidang pertahanan melalui penyusunan konsep MEF dan buku putih pertahanan. Di samping itu, Yudhoyono juga memilih pimpinan militer yang mendukung profesionalisme militer dan mengesampingkan pimpinan militer yang cenderung resisten terhadap perubahan. Yudhoyono juga berusaha untuk meningkatkan profesionalisme prajurit melalui peningkatan anggaran belanja pertahanan dan peningkatan komitmen dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Dengan melihat upaya Yudhoyono tersebut, tidak mengherankan jika keputusan politik yang diambil olehnya terkait penegakan supremasi sipil terhadap militer tidak mendapat resistensi dari tubuh TNI. Pergantian pimpinan TNI mampu dilangsungkan Yudhoyono dengan lancar bahkan mendobrak tradisi dengan memilih Panglima TNI dari jajaran Angkatan Udara. Di samping itu, Yudhoyono mendapat dukungan penuh dari militer untuk melaksanakan perundingan damai dengan GAM. Penolakan Yudhoyono terhadap permintaan TNI agar diberi hak pilih dalam pemilu 2009 juga dapat diterima dengan baik oleh TNI.

Daftar Pustaka

 

Buku

Busyairi B., Tiga Kota Satu Pengabdian, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2012

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Jakarta

Huntington S., The Soldier and The State, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1956

Mietzner M., The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006.

Muhaimin Y., Bambu Runcing dan Mesiu, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008

Sebastian L.C. dan Suwandi M.S., Transforming the Indonesian Armed Forces, RSIS NTU, Singapura, 2011.

Sie Materi, Study Guide Workshop PNMHII XXIV, PNMHII UGM XXIV, Yogyakarta, 2012, Hal. 8.

Soebijono et.al,Dwi Fungsi ABR; Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

 

Jurnal

Bakrie C.R., ‘Membangun Sistem Pertahanan’, Prisma, Vol. 29, No. 1, Januari 2010.

Ibrahim S. et.al, ‘Profesionalisme Tentara Era SBY : Dari Agenda Reformasi kepada Kegagalan Misi’, Malaysian Journal of History, Vol. 39, No.1, Juli 2012.

Croisant A. dan Kuehn D., ‘Patterns of Civilian Control of the Military in East Asia’s New Demoracies’, Journal of East Asian Studies,  No. 1, 2009

Imawan R., ‘Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1, 2000

Muhaimin Y., ‘ABRI dan Demokratisasi di Indonesia’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1, No. 3, Maret 1998.

Henry I., ‘Civil-Military Relations in Post Suharto Indonesia and The Implications for Democracy Today’, Australian Army Journal, Vol. II, No. 2, 2005.

 

 

Skripsi

Cempaka F.G., Peningkatan Komitmen TNI dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2013.

 

Internet

Amarullah A., ‘Waktu Kecil Pernah Ingin Jadi Polisi’, Viva News (daring), 18 Februari 2009,

< http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/31080-waktu_kecil_pernah_ingin_jadi_polisi>, diakses pada 18 Juni 2013.

Kol. R. Ahmad, ‘Civil Military Relations in Indonesia : Towards Civilian Supremacy’, DTIC (daring), < http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA560778>, diakses pada 15 Juni 2013.

Liddle R.W., ‘ Indonesia’s Army Remains Closed Corporate Group’, Jakarta Post (daring), 3 Juni 2003, <http://www.thejakartapost.com/news/2003/06/03/indonesia039s-army-remains-closed-corporate-group.html>, diakses pada 17 Juni 2013.

Rachmadi, ‘Menteri Juwono : Anggaran Pertahanan 2008 Tidak dipotong’, Tempo (daring), 17 Agustus 2007, < http://www.tempo.co/read/news/2007/08/17/055105789/Menteri-Juwono-Anggaran-Pertahanan-2008-Tak-Dipotong>, diakses pada 19 Juni 2013.

Suara Merdeka, ‘SBY Minta Angkatan Lain Ikhlas’, Nasional (daring), 18 Januari 2006, < http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/18/nas01.htm>, diakses pada 18 Juni 2013.

Suara Merdeka, ‘Saya Hanya Menunggu’, Nasional (daring), 19 Februari 2005, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/19/nas04.htm>, diakses pada 18 Juni 2013.

Tempo, ‘Bubarkan Dulu Kodim dan Koramil, Baru TNI Punya Hak Pilih’, Politik (daring),

< http://www.tempo.co/read/news/2006/02/20/05874218/Bubarkan-Dulu-Kodim-dan-Koramil-Baru-TNI-Punya-Hak-Pilih>, diakses pada 18 Juni 2013.

Tempo, ‘Ichlasul: Dibanding TNI, Hak Pilih PNS Lebih Berbahaya’, Politik (daring), 17 Februari 2006,

< http://www.tempo.co/read/news/2006/02/17/05574091/Ichlasul-Dibanding-TNI-Hak-Pilih-PNS-Lebih-Berbahaya>, diakses 18 Juni 2013.

 


[1] Soebijono et.al,Dwi Fungsi ABR; Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hal. 3.

[2] B. Busyairi, Tiga Kota Satu Pengabdian, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2012, Hal. 308.

[3] A. Croissant dan D. Kuehn,’Patterns of civilian control of the military in East Asia’s new democracies’, Journal of East Asian Studies 9.2 (2009), hal. 198.

[4] R.W. Liddle, ‘ Indonesia’s Army Remains Closed Corporate Group’, Jakarta Post (daring), 3 Juni 2003, <http://www.thejakartapost.com/news/2003/06/03/indonesia039s-army-remains-closed-corporate-group.html>, diakses pada 17 Juni 2013.

[5] I. Henry, ‘Civil Military Relations In Post-Suharto Indonesia and The Implications for Democracy Today’, Australian Army Journal, Vol. 11, No. 2 , Hal. 154.

[6] S. Huntington, The Soldier and The State, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1956, Hal. 83.

[7] R. Imawan, ‘Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1, 2000, Hal. 66.

[8] B. Busyairi, Tiga Kota Satu Pengabdian, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2012, Hal. 312.

[9] I. Henry, ‘Civil-Military Relations in Post Suharto Indonesia and The Implications for Democracy Today’, Australian Army Journal, Vol. II, No. 2, 2005, Hal. 150.

[10]M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.7.

[11] Kol. R. Ahmad, ‘Civil Military Relations in Indonesia : Towards Civilian Supremacy’, DTIC (daring), < http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA560778>, diakses pada 15 Juni 2013.

[12] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal. 11.

[13] A. Croisant dan D. Kuehn, ‘Patterns of Civilian Control of the Military in East Asia’s New Demoracies’, Journal of East Asian Studies,  No. 1, 2009, Hal 11.

[14] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.17.

[15] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.18.

[16] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.20.

[17] Y. Muhaimin, Bambu Runcing dan Mesiu, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008, Hal. 53-58.

[18] B. Busyairi, Tiga Kota Satu Pengabdian, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2012, Hal. 318.

[19] B. Busyairi, Tiga Kota Satu Pengabdian, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2012, Hal. 323.

[20] I. Henry, ‘Civil-Military Relations in Post Suharto Indonesia and The Implications for Democracy Today’, Australian Army Journal, Vol. II, No. 2, 2005, Hal. 154.

[21] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.34.

[22] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.34.

[23] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.37.

[24] Sie Materi, Study Guide Workshop PNMHII XXIV, PNMHII UGM XXIV, Yogyakarta, 2012, Hal. 8.

[25] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.41.

[26] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.41.

[27] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.49.

[28] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.50.

[29] Suara Merdeka, ‘Saya Hanya Menunggu’, Nasional (daring), 19 Februari 2005, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/19/nas04.htm>, diakses pada 18 Juni 2013.

[30]Suara Merdeka, ‘SBY Minta Angkatan Lain Ikhlas’, Nasional (daring), 18 Januari 2006, < http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/18/nas01.htm>, diakses pada 18 Juni 2013.

[31] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.51.

[32] M. Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, East West Center, Washington, 2006, Hal.51.

[33] Tempo, ‘Ichlasul: Dibanding TNI, Hak Pilih PNS Lebih Berbahaya’, Politik (daring), 17 Februari 2006,

< http://www.tempo.co/read/news/2006/02/17/05574091/Ichlasul-Dibanding-TNI-Hak-Pilih-PNS-Lebih-Berbahaya>, diakses 18 Juni 2013.

[34] Tempo, ‘Bubarkan Dulu Kodim dan Koramil, Baru TNI Punya Hak Pilih’, Politik (daring),

< http://www.tempo.co/read/news/2006/02/20/05874218/Bubarkan-Dulu-Kodim-dan-Koramil-Baru-TNI-Punya-Hak-Pilih>, diakses pada 18 Juni 2013.

[35] Y. Muhaimin, ‘ABRI dan Demokratisasi di Indonesia’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1, No. 3, Maret 1998, Hal. 65.

[36] S. Ibrahim et.al, ‘Profesionalisme Tentara Era SBY : Dari Agenda Reformasi kepada Kegagalan Misi’, Malaysian Journal of History, Vol. 39, No.1, Juli 2012, Hal. 38.

[37] S. Ibrahim et.al, ‘Profesionalisme Tentara Era SBY : Dari Agenda Reformasi kepada Kegagalan Misi’, Malaysian Journal of History, Vol. 39, No.1, Juli 2012, Hal. 38.

[38] A. Amarullah, ‘Waktu Kecil Pernah Ingin Jadi Polisi’, Viva News (daring), 18 Februari 2009,

< http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/31080-waktu_kecil_pernah_ingin_jadi_polisi>, diakses pada 18 Juni 2013.

[39] L.C. Sebastian dan M.S. Suwandi, Transforming the Indonesian Armed Forces, RSIS NTU, Singapura, 2011, Hal. 5.

[40] C.R. Bakrie, ‘Membangun Sistem Pertahanan’, Prisma, Vol. 29, No. 1, Januari 2010, Hal. 45.

[41] Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Jakarta, Hal. 9.

[42] L.C. Sebastian, ‘SBY and His General’, Policy Brief, No. 1, 2007, Hal. 1.

[43] Rachmadi, ‘Menteri Juwono : Anggaran Pertahanan 2008 Tidak dipotong’, Tempo (daring), 17 Agustus 2007, < http://www.tempo.co/read/news/2007/08/17/055105789/Menteri-Juwono-Anggaran-Pertahanan-2008-Tak-Dipotong>, diakses pada 19 Juni 2013.

[44] S. Ibrahim et.al, ‘Profesionalisme Tentara Era SBY : Dari Agenda Reformasi kepada Kegagalan Misi’, Malaysian Journal of History, Vol. 39, No.1, Juli 2012, Hal. 37.

[45] F.G. Cempaka, Peningkatan Komitmen TNI dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Yogyakarta, 2013, Hal. 3.

 

SBY and his General

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s