Review Robert Dahl “What is Democracy”

Review ini berupaya untuk mengkritisi tulisan Robert Dahl mengenai kriteria proses demokrasi. Argumentasi utama dari tulisan ini ialah kurangnya relevansi dari ilustrasi yang dibangun oleh Dahl mengenai proses yang demokratis pada tingkat kelompok jika digunakan untuk memahami proses yang demokratis pada tingkat negara. Pertama, penulis akan menjelaskan kriteria demokrasi yang dikemukaan oleh Dahl. Kemudian, penulis akan mengulas kurangnya relevansi antara ilustrasi dengan tujuan dibuatnya tulisan Dahl –demokratisasi negara.

Pada dasarnya, upaya Dahl untuk membuat kriteria proses yang demokratis adalah penciptaan standard ideal untuk mengklasifikasikan manakah yang bisa disebut proses demokratis. Upaya Dahl ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak pihak  – khususnya negara — yang mengaku bahwa prosesnya demokratis dengan model yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, Dahl menjelaskan bahwa proses demokratis haruslah memiliki nilai fundamental yaitu kesetaraan politik diantara anggota entitas demokrasi.

Prinsip dari kesetaraan politik pada dasarnya mengasumsikan bahwa anggota entitas demokrasi semuanya berkualifikasi baik secara setara untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dimana mereka memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari sebuah permasalahan sebelum pengambilan keputusan diambil. Nilai tersebut dijabarkan oleh Dahl ke dalam lima kriteria, yaitu partisipasi efektif, kesetaraan hak pilih, kesempatan untuk mendapat pemahaman yang sama akan sebuah permasalahan, kontrol terhadap agenda, dan penyertaan orang dewasa dalam proses demokratis.

Dalam memberikan ilustrasi mengenai proses yang demokratis, Dahl menggambarkan proses pembuatan konstitusi sebuah asosiasi. Kesetaraan politik dalam pembuatan konstitusi asosiasi sangat ditekankan Dahl dalam ilustrasinya. Dengan menggunakan aktor khayalan Main Speaker, Dahl menunjukkan bahwa konstitusi yang dibuat oleh sekelompok kecil dari asosiasi untuk kemudian di sepakati secara aklamasi bukanlah proses yang demokratis. Main Speaker menjelaskan bahwa dalam sebuah asosiasi tidak ada yang lebih bijak dari yang lain. Kendati suatu pihak mengetahui lebih dahulu sebuah permasalahan, anggota yang lain haruslah mendapat kesempatan untuk mempelajarinya. Anggota-anggota tersebut kemudian akan mendiksusikan dan mengkaji permasalahan. Setelah itu, barulah keputusan bisa diambil.

Apakah standard ideal Dahl itu bisa diterapkan dalam negara modern? Di sini kita harus memahami bahwa asosiasi dan negara memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada skala. Di satu sisi asosiasi jumlah anggota yang tidak terlampau banyak dengan kompleksitas anggota yang tidak terlalu tinggi; di samping itu dengan bergabung ke dalam asosiasi, anggota secara implisit meyakini bahwa dia memiliki waktu yang relatif cukup untuk mengurusi asosiasinya; perbedaan kepentingan antaranggota di sebuah asosiasi juga tidak terlalu ekstrim;  kebanyakan masalah yang dihadapi tidak terlalu rumit sehingga keterlibatan semua anggota dalam pengambilan keputusan masih memungkinkan. Bandingkan dengan kondisi di negara modern. Di negara modern, kebanyakan masyarakatnya berjumlah sangat banyak dan kompleks; tingginya aktivitas pribadi membuat masyarakat kehilangan waktu untuk memikirkan masalah kenegaraan; kepentingan antar-warga negara yang cenderung bertabrakan secara ekstrim menuntut masyarakat untuk mengompromikan kepentingan yang tentunya membutuhkan waktu lama; dan sifat legislasi modern yang amat khusus dan tak terduga membuat keikutsertaan masyarakat awam terpinggirkan.[1] Dengan perbedaan yang cukup kontras antara keduanya, tentu tidaklah relevan untuk menganalogikan demokrasi yang seharusnya terlaksana di sebuah negara dengan yang terjadi di sebuah asosiasi.

Perbedaan karakteristik antara negara dan asosiasi memandu kita untuk memahami kemungkinan penerapan standard ideal demokrasi ala Dahl. Memahami karakteristik negara, demokrasi bukanlah sebuah hal yang sederhana untuk diwujudkan — sebagaimana terjadi dalam ilustrasi Dahl. Demokrasi cenderung menunjukkan dirinya sebagai konsep yang mewah. Kesuksesan demokrasi tergantung pada asumsi mengenai kapasitas dan kebajikan manusia, serta pada keberadaan kondisi intelektual dan material tertentu dalam menjalankannya.[2]

Mari kita lihat proses penyusunan UUD 1945 guna memahami proses penyusunan konstitusi sebuah negara. Kita bisa membayangkan betapa buruknya keadaan Indonesia waktu UUD 1945 disusun. Waktu itu jumlah penduduk yang ada di Indonesia sekitar 70 juta jiwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.[3] Ironisnya, tingkat pendidikan di Indonesia waktu itu masih rendah. Meskipun begitu, tingkat perbedaan kepentingan di Indonesia yang terbentuk oleh ikatan primordial sangatlah tinggi.

Tentu saja, mengharapkan semua anggota Indonesia untuk berkumpul di satu waktu dan tempat guna menyusun konstitusinya adalah hal yang mustahil. Penyusunan UUD 1945 diserahkan pada sebuah badan yang bernama Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tidak berhenti di situ, UUD 1945 disusun Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas sebagian kecil anggota BPUPKI yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo menjadi panitia perancang undang-undang dasar.[4]  Di samping itu, bagian pembukaan UUD 1945 juga disusun oleh M. Yamin yang dibantu oleh Panitia Sembilan dalam proses penyuntingan.[5]

Fakta sejarah mengenai penyusunan UUD 1945 sebenarnya menyadarkan kita bahwa demokrasi sebagaimana dicita-citakan oleh Dahl adalah hal yang sangat susah diciptakan di negara seperti Indonesia. Keterbatasan hal materil menjadi penghalang bagi Indonesia untuk memiliki proses demokratis sebagaimana standard ideal Dahl. Lebih dari itu, masalah-masalah tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara dengan karakteristik yang hampir mirip dengan Indonesia – wilayah luas yang dihuni oleh penduduk yang sangat banyak dengan sarana komunikasi, transportasi, dan akses komunikasi yang terbatas—juga akan menemui hambatan dalam menciptakan standar ideal proses demokratis Dahl.

Pada titik ini, kita bisa menarik pelajaran bahwa standard ideal proses demokratis Dahl cenderung sulit untuk sepenuhnya bahkan mungkin utopis untuk diterapkan pada level negara. Dalam tulisannya, Dahl yang menganalogikan proses demokratis melalui proses pembentukan konstitusi di sebuah asosiasi terlihat menafikkan tujuan dari tulisannya sendiri — demokrasi pada tingkat negara. Dahl seperti lupa bahwa asosiasi dengan negara memiliki karakteristik yang amat berbeda. Dengan menganalogikan proses demokratis pada level asosiasi, sebenarnya Dahl menegaskan bahwa proses demokratis sebagaimana standard idealnya hanya bisa diterpakan dengan berbagai macam batasan. Kendala ruang dan waktu setidaknya harus bisa dihilangkan jika demokrasi ala standard ideal Dahl ingin diterapkan. Dengan demikian, mengharapkan sebuah negara dengan wilayah yang luas dan penduduk yang amat banyak untuk menerapkan demokrasi ala standard ideal Dahl secara penuh bisa dibilang sebagai suatu utopia.


[1] O. Tornquist et.al.,Rethinking Popular Representation, Palgrave Macmillan, New York, 2009, Hal. 28.

[2] C.L. Becker, Modern Democracy, Yale University Press, New Haven Conecticut, 1950, Hal. 11.

[3] E-Learning SMAN 1 Pacitan, Penduduk sebagai Sumber Daya Manusia , <http://110.138.206.53/bahan-ajar/modul_online/geografi/MO_140/geo111_03.htm>, diakses pada 15 April 2013.

[4] Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPKI; PPKI, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hal. 387.

[5] M. Hatta, Untuk Negeriku; Sebuah Otobiografi, Menuju Gerbang Kemerdekaan, Kompas, Jakarta, 2011, Hal. 67.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s