Pengaruh Militer dalam Politik Rusia pada Masa Kepemimpinan Boris Yeltsin dan Vladimir Putin

oleh M. Irfan Ardhani
Yogyakarta, Januari 2013

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rusia adalah salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Hal tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Uni Soviet sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia pada zamannya. Rusia mewarisi mayoritas kekuatan militer dari Soviet, baik dari sumber daya manusia, senjata, prasarana, maupun industri pertahanan. Dua dekade setelah merdeka kekuatan militer Rusia berada di peringkat empat dunia. Menurut data tersebut, Rusia menghabiskan 52, 7 Milliar USD untuk anggaran militernya pada 2011. Militer Rusia yang terdiri atas terdiri atas Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Pasukan Misil Strategis, Pasukan Pertahanan Ruang Angkasa, dan Pasukan Terjun diperkuat oleh sekitar 956.000 personil aktif yang dipersenjatai dengan 3.310 tank tempur, 1.439 pesawat tempur, 65 kapal selam, dan 292 land-based intercontinental ballistic missile launchers.

Dengan kekuatan yang terbilang menakjubkan, kalangan militer Rusia menjadi salah satu kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan. Baik di masa kepemimpinan Boris Yeltsin (1992-1999) maupun Vladimir Putin (1999-2008), kalangan militer Rusia memainkan peranannya dalam percaturan politik di Rusia. Peranan kalangan militer dalam perpolitikan Rusia di masa kepemimpinan dua presiden tersebut memiliki bentuk dan intensitas yang berbeda. Di era Yeltsin, kita bisa melihat adanya hubungan yang tidak harmonis antara kalangan sipil dengan kalangan militer. Sementara itu, di masa kepemimpinan Putin, hubungan antara kalangan sipil dan militer cenderung lebih harmonis.

Demokratisasi yang telah dijalankan di Rusia semenjak mereka merdeka tentu memiliki beberapa konsekuensi logis, di antaranya adalah doktrin supremasi sipil terhadap militer. Dalam konsep demokrasi, militer merupakan alat negara yang harus tunduk terhadap perintah pemimpin sipil. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk menjelaskan bentuk dan intensitas peranan kalangan militer dalam percaturan politik di Rusia baik di masa kepemimpinan Yeltsin maupun Putin. Di samping itu, tulisan ini berupaya untuk menjelaskan mengapa bentuk dan intensitas peran kalangan militer dalam politik Rusia berbeda di masa kepemimpinan Yeltsin dan Putin.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam paper ini, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

“Mengapa peran Kalangan Militer Rusia dalam percaturan politik di negara tersebut berbeda bentuk dan intensitasnya pada masa kepemimpinan Boris Yeltsin dan Vladimir Putin?”

1.3 Landasan Konseptual

Penulis menggunakan beberapa konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah diajukan dalam paper ini. Konsep tersebut antara lain :

a. Budaya Politik

Budaya politik bisa dipahami sebagai sebuah pola dari perilaku serta orientasi individual terhadap politik diantara anggota sebuah sistem politik. Setiap negara kecenderungannya memiliki kultur politik yang berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan norma politik yang berpengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak masyarakat terhadap sistem politik. Dalam kaitannya dengan militer dan politik; besar kecilnya, intens dan longgarnya peranan yang mungkin dimainkan oleh militer dalam arena politik berbeda-beda pada satu negara dari yang lainnya, bergantung pada tingkat kebudayaan politik masyarakat yang bersangkutan. Tingkat kebudayaan politik bisa dinilai dari kemauan seluruh anggota masyarakat –baik sipil maupun militer—untuk mengikatkan diri atau patuh terhadap lembaga sipil dan pemerintahan serta seluruh undang-undang dan prosedur yang membentuk itu. Semakin tinggi masyarakat mau mengikatkan dirinya pada hal-hal tersebut, semakin tinggi tingkat budaya politiknya dan sebaliknya. Tingginya tingkat budaya politik suatu masyarakat membuat faktor-faktor yang mencegah dan membatasi masuknya militer untuk memainkan peranan politik makin tinggi. Jika tingkat budaya politiknya rendah, peluang dan kesempatan militer memainkan peranan politik makin tinggi.

b. Level Intervensi Militer

Menurut Samuel E. Finer ada empat level intervensi golongan militer terhadap perpolitikan suatu negara, yakni influence, pressures atau blackmail, displacement, dan supplantment. Dalam paper ini, penulis hanya akan menggunakan level intervensi influence dan pressures mengacu pada kebutuhan dari data yang akan dianalisis. Influence sendiri adalah usaha utuk meyakinkan otoritas sipil dengan menunjukkan alasan atau emosinya. Sementara itu, pressures adalah usaha untuk meyakinkan otoritas sipil dengan menggunakan ancaman atau sebentuk sanksi. Cakupan dari pressures sendiri cukup luas. Mulai dari petunjuk atau aksi yang konstitusional hingga intimidasi dan ancaman yang inkonstitusional.

Di budaya politik yang matang, hanya akan ditemui intervensi pada level influence. Sementara, di sistem budaya politik yang rendah, kita bisa menemui intervensi pada level pressures, displacement, dan supplantment.

1.4 Hipotesis
Perbedaan bentuk dan intensitas peranan militer dalam Politik di Rusia pada masa kepemimpinan Yeltsin dan Putin dipengaruhi oleh perbedaan tingkat budaya politik pada masing-masing masa kepemimpinan. Di masa Yeltsin, tingkat budaya politik cenderung rendah, sehingga peranan militer dalam politik cukup besar. Sementara di masa Putin, tingkat budaya politik lebih tinggi, sehingga peranan militer dalam politik lebih kecil dari era Yeltsin.

BAB II
Pembahasan

2.1 Budaya Politik Rusia

Budaya politik Rusia merupakan gabungan dari beberapa cara hidup (medley of various ways of life). Sejak era Tzar hingga era pasca komunis, pembangunan politik di Rusia menunjukkan ketidakkonsistenan yang berkelanjutan. Masing-masing masa kepemimpinan cenderung memiliki cara tersendiri dalam melakukan pembangunan politik. Mereka mendasarkan cara pembangunan politik pada kebutuhan penguasa pada saat itu. Di masa kepemimpinan Peter The Great, kita bisa melihat adanya pembangunan politik menuju arah otoriter. Sementara itu, di masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev, kita melihat adanya upaya pembangunan politik ke arah yang lebih demokratis melalui program glastnotz, perestroika, dan demokratizatsiia-nya.

Budaya politik Rusia kontemporer memang menunjukkan kecenderungan gabungan dari beberapa cara hidup. Menurut Thomas F. Remington, budaya politik Rusia era kontemporer adalah kepercayaan yang kuat pada nilai demokratis yang dibarengi oleh kepercayaan yang kuat akan pentingnya negara yang kuat dan kekecewaan yang cukup tajam terhadap demokratisasi dan reformasi perekonomian yang dijalankan di Rusia. Budaya ini terbentuk melaui proses jangka panjang (seperti sosialisasi politik melalui pendidikan di era Soviet) serta proses jangka pendek (akibat dari glasnotz yang membuat masyarakat Rusia menginginkan standard hidup seperti Barat).

Pada masa kepemimpinan Yeltsin, tingkat budaya politik masyarakat Rusia cenderung rendah yang ditunjukkan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Yeltsin. Yeltsin dinilai gagal membentuk negara kuat sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakatnya. Mereka merasa Yeltsin hanya mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan negara. Janji Yeltsin untuk membawa masyarakat ke era kemakmuran dan kebebasan rupanya tidak terealisasi. Nyatanya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kekayaan meningkat, liberalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah justru menguntungkan segelintir kaum oligarki. Tingkat kriminalitaspun jauh meningkat dibanding era Uni Soviet.

Sementara itu, tingkat budaya politik di era Putin cenderung tinggi. Pada survey yang dilakukan tahun 2004, Putin dalam kapasitasnya sebagai Presiden Rusia adalah institusi yang paling di percaya di Rusia. Putin dianggap telah mampu memperbaiki standard hidup masyarakat Rusia yang cukup memprihatinkan selama era Yeltsin. Di samping itu, Putin yang mengemban misi untuk mengembalikan kejayaan Rusia seperti era Uni Soviet cukup berhasil menciptakan sebuah negara yang kuat. Pada kenyataannya, Putin mampu memperbaiki perekonomian Rusia serta meningkatkan posisi Rusia dalam politik global. Hal tersebut membuat masyarakat percaya jika mengonsentrasikan seluruh kekuasaan negara di tangan Putin adalah hal yang akan menguntungkan.

2.2 Peranan Militer dalam Politik Rusia Era Yeltsin

Sebagai pemimpin rezim transisi, penataan hubungan sipil-militer ke arah yang demokratis menjadi salah satu tantangan yang tidak mudah bagi Yeltsin. Namun demikian, Yeltsin tidak menaruh perhatian yang besar terhadap militer. Di masa kepemimpinannya, Yeltsin cenderung gagal untuk menumbuhkan rasa percaya serta loyalitas dari kalangan militer terhadap kepemimpinan sipil. Di sisi lain, undang-undang di Rusia tidak melarang golongan militer aktif untuk berkecimpung dalam dunia politik. Oleh karena itu, keterlibatan golongan militer dalam politik di Rusia tidak bisa dihindari.

Pada kenyataannya, Yeltsin tidak mampu menjawab tantangan tersebut. Golongan militer hanya dimanfaatkan sebagai sarana mencapai tujuan politik tertentu dari Yeltsin tanpa dibarengi dengan perhatian yang cukup khususnya untuk melakukan reformasi militer. Semenjak keluarnya UU 1993, militer berada pada subordinasi langsung dari presiden. Namun demikian, Yeltsin tidak segera mengisi kekosongan institusi yang bertugas untuk melakukan kontrol terhadap militer sepeninggal partai komunis. Oleh karena itu, meski berada pada subordinasi langsung dari presiden, militer cenderung terbebas dari kontrol.

Di samping itu, Yeltsin juga gagal membentuk loyalitas yang tinggi dari seluruh kalangan militer terhadap kepemimpinan sipil. Dalam hal ini, gaji yang diterima prajurit Rusia sangatlah kecil jika dibandingkan dengan pekerja lain. Ironisnya, para prajurit tidak diberi fasilitas perumahan. Peralatan militer yang makin usang juga tak kunjung diperbaharui. Hal tersebut diperparah dengan seringnya pemerintah terlambat membayar gaji prajurit. Akibatnya, sekelompok militer melakukan aksi protes seperti yang terjadi di dekat Nizhni Novgorod pada 1997. Sekelompok tentara mengendarai tank tidak bersenjata menuntut pembayaran gaji mereka.

Keterlibatan militer dalam struktur politik di Rusia salah satunya terlihat melalui keikutsertaan dari beberapa perwira aktif ataupun purnawirawan dalam pemilihan umum. Mereka ingin duduk di kursi parlemen guna menyuarakan aspirasi mereka khususnya mengenai militer. Mereka di antaranya adalah Vladimir Zirinovsky yang mewakili Partai LDPR (Partai Yeltsin), Igor Rodionov, Dmitri Volkogonof, dan Lev Rohklin yang menjadi ketua Komite Pertahanan Duma. Saat memimpin Komite Pertahanan Duma, Rokhlin pernah mengirim surat pada presiden dan seluruh unit militer Rusia yang isinya menyalahkan Yeltsin atas segala keburukan yang dialami oleh militer Rusia dan mengajak seluruh militer Rusia untuk bersatu guna “melindungi tentara”. Rokhlin mengajak mereka untuk berkumpul dan menandatangani petisi untuk presiden, parlemen, dan pengadilan.

Militer Rusia juga ikutserta dalam jajaran eksekutif. Posisinya beragam, mulai dari menteri pertahanan hingga wakil presiden. Adapun yang menjadi wakil presiden Yeltsin adalah Aleksandr Rutskoi yang menjabat tahun 1991-1993. Rutskoi melakukan percobaan menggulingkan pemerintahan Yeltsin pada tahun 1993 namun gagal. Tahun 1996, Rutskoi terpilih menjadi Gubernur Kurks Oblast. Dari jajaran menteri pertahanan terlihat nama-nama seperti Pavel Grachev (1992-1996), Mikhail Kolesnikov (1996), Igor Rodionov (1996-1997), dan Igor Sergeyev (1997-2001).

2.3 Peranan Militer dalam Politik Rusia era Putin

Pada masa kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia mengalami perbaikan di berbagai sendi kehidupan termasuk hubungan sipil militer. Tujuan Putin untuk mengembalikan kejayaan Rusia sebagai Great Power menempatkan militer sebagai perwujudan kekuatan negara. Kepemimpinan Putin yang kuat mampu menumbuhkan kepercayaan yang tinggi dari golongan militer pada kepemimpinan sipil. Oleh karena itu, hubungan sipil-militer Rusia kian harmonis. Namun, militer Rusia tetap memiliki pengaruh dalam politik meski dengan corak yang berbeda dari era Yeltsin.

Sejak menjadi Perdana Menteri di era Yeltsin, terlihat upaya Putin untuk membangun hubungan yang harmonis dengan militer. Dalam menyelesaikan masalah strategis, sebagai Commander in Chief Putin merangkul kalangan militer untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya adalah pemberian kebebasan pada militer untuk melakukan cara apapun demi tercapainya tujuan Rusia dalam perang di Chechnya. Kalangan militerpun menyambut baik terobosan dari Putin tersebut. Sampai-sampai mereka menganggap Putin sebagai seseorang yang membuat keputusan yang jantan dan kukuh pada keputusan itu.

Loyalitas militer terhadap Putin juga kian tinggi. Hal ini disebabkan oleh perhatian Putin yang tinggi terhadap golongan militer. Taraf hidup militer meningkat sebagai implikasi dari naiknya gaji. Pertama kalinya sejak 1991, gaji tentara Rusia setara atau lebih tinggi daripada kalangan sipil di sektor swasta. Ditopang oleh naiknya pendapatan negara karena sektor minyak dan gas, modernisasi peralatan militer mendapatkan momentumnya. Militer Rusiapun kembali ke jajaran elit militer di dunia.

Berbeda dengan era Yeltsin, peran militer dalam parlemen Rusia di era Putin menurun drastis. Memang ada beberapa penyebab seperti nihilnya dukungan dari Kementrian Pertahanan dan dekrit presiden yang melarang pemberian gaji bagi personil militer yang sedang dalam masa pencalonan. Namun, yang perlu kita sadari adalah tidak lagi ada kritisisme sebagian perwira di parlemen terhadap kepemimpinan sipil sebagaimana terjadi di era Yeltsin. Di luar parlemen, kritisisme itu juga sulit ditemukan.

Putin sadar betul bahwa jika ingin membuat Rusia sebagai strong state, dia harus menerapkan sistem hirarki-kemiliteran dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Putin membentuk efektivitas birokrasi melalui rekrutmen orang-orang yang pernah bekerja dengan Putin –Personil KGB, birokrat di Kementrian Pertahanan dan Kementrian Dalam Negeri, dan teman Putin selama berkarir di St. Petersburg. Tidak mengherankan, banyak jendral ditunjuk Putin untuk menempati berbagai posisi strategis di dalam birokrasi seperti Popov, Kvashnin, dan Troshev. Selain itu, Putin juga mendukung banyak perwira tinggi yang maju dalam pemilihan Gubernur. Perwira-perwira tersebut di antaranya adalah Laksamana Vladimir Yegorov yang maju di region Kaliningrad, Mayjen Vladimir Shamanov yang maju di region Ulyanovsk, dan Kolonel Jendral Georgii Shpak yang maju di region Ryazan.

2.4 Analisis : Budaya Politik dan Peranan Militer dalam Politik Rusia

Kita bisa menilai bahwa pada era Yeltsin, pengaruh militer dalam politik memiliki karakteristik yang aktif dan independen. Memang ketiadaan regulasi yang melarang personil aktif militer untuk masuk ke dunia politik serta dalam beberapa situasi militer dengan sengaja diundang oleh Yeltsin untuk masuh ke ranah politik menjadi factor yang cukup signifikan bagi mereka untuk memberikan pengaruh pada politik. Namun, keaktifan dan independensi mereka tercermin melalui partisipasi dalam pemilu legislatif. Mereka sebagai individu seorang personil militer merasa terundang untuk turut menyelesaikan masalah kenegaraan khususnya yang berhubungan langsung dengan militer melalui jalur parlemen. Di sana, merekapun melakukan tuntutan-tuntutan terhadap pemerintahan Yeltsin. Seperti yang ditunjukkan oleh Lev Rokhlin dengan mengirim surat yang bernada mengancam pada presiden itu.

Di samping itu, kita melihat bahwa di era Yeltsin level intervensi militer pada otoritas sipil cenderung mengarah pada level pressures. Tindakan tentara yang berdemo dengan menggerakkan tank meskipun tanpa senjata tentu menjadi sebuah ancaman yang menggetarkan bagi otoritas sipil. Demonstrasi tersebut seperti memberi pesan bahwa pemerintah harus menuruti kemauan tentara, jika tidak tentara bisa berbuat sesuatu yang mengacaukan stabilitas dengan peralatan militernya. Pressures yang diberikan tentara mengindikasikan eksistensi budaya politik tingkat rendah di Rusia era Yeltsin. Sebagaimana dikatakan oleh Finer bahwa salah satu bentuk intervensi yang bisa kita temui di negara dengan budaya politik yang rendah adalah pressures.

Rendahnya tingkat budaya politik yang ada di Rusia bisa kita lihat dari beberapa kasus yang menunjukkan bahwa kalangan militer enggan mengikatkan diri pada aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas sipil seperti penolakan mereka untuk berperang di Chechnya. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa militer tidak menaruh kepercayaan terhadap otoritas sipil, dalam hal ini Yeltsin. Yeltsin yang tidak sungguh-sungguh memberikan perhatian pada militer sehingga terjadi kondisi yang memprihatinkan dalam tubuh militer. Tingkat gaji mereka yang amat rendah jika dibandingkan dengan pekerja sipil diperparah dengan seringnya pemerintah terlambat membayar gaji. Kondisi tersebut jelas merendahkan martabat tentara sebagai guardian of the state. Lemahnya kepemimpinan Yeltsin itu telah gagal membentuk loyalitas yang tinggi dari golongan militer terhadap otoritas sipil.

Sementara itu, di era Putin hubungan sipil-militer cenderung harmonis. Keterlibatan militer dalam ranah politik memiliki karakteristik dependensi terhadap otoritas sipil, khususnya presiden. Era ini ditandai pengaruh militer dalam politik yang cenderung berkutat pada posisi mereka di berbagai jabatan dalam birokrasi. Dalam hal ini, Putinlah yang menunjuk mereka untuk duduk dalam jabatan tersebut. Di samping itu, Putin juga memberikan dukungan pada perwira tinggi yang maju dalam pemilihan gubernur di beberapa region. Partisipasi aktif dan independen dari personil militer seperti keikutsertaan mereka dalam pemilu legislatif sebagaimana di era Yeltsin menurun jauh.

Pada masa Putin, level intervensi militer pada otoritas sipil terbatas pada influence. Dengan posisinya di berbagai jabatan birokrasi, mereka tentu bisa memberi pengaruh secara konstitusional yakni dengan memberikan masukan-masukan pada presiden. Kritisisme mereka di parlemen serta di khalayak umum menjadi hilang karena perhatian mereka tersedot untuk jabatannya. Finer menjelaskan bahwa level intervensi influence bisa kita temui dalam masyarakat dengan tingkat budaya politik yang tinggi. Dengan kata lain, telah terjadi transformasi tingkat budaya politik Rusia dari era Yeltsin ke Putin di mana Putin mampu menciptakan taraf budaya politik yang tinggi di Rusia.

Tingginya tingkat budaya politik di Rusia pada era Putin dapat dilihat dari tingginya kepercayaan masyarakat sipil dan militer terhadap Putin. Baik kalangan militer maupun sipil terhitung mau mengikatkan diri pada peraturan di mana tingkat kriminalitas di era Putin terhitung rendah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Putin menaruh perhatian yang cukup besar pada golongan militer. Visinya untuk membangun Rusia kembali menjadi Great Power menempatkan militer menjadi salah satu simbol utama kekuatan negara. Kenaikan gaji dan modernisasi alat tempur menjadi factor yang meningkatkan harga diri mereka sebagai prajurit. Selain itu, kepemimpinan Putin yang kuat dan bertanggung jawab telah membentuk citra positifnya dalam golongan militer. Akhirnya, loyalitas dari kalangan militer terhadap otoritas sipil bisa terbentuk.

BAB III
Kesimpulan

Dalam kepemimpinan Boris Yeltsin dan Vladimir Putin, pengaruh militer dalam politik di Rusia menunjukkan karakteristik yang berbeda. Perbedaan tingkat budaya politik di masa kepemimpinan kedua presiden bisa menjelaskan mengapa perbedaan tersebut ada. Di era Yeltsin tingkat budaya politik Rusia rendah, sehingga peluang dan kesempatan militer memainkan peranan politik makin tinggi. Hal tersebut dimanfaatkan secara efektif oleh perwira yang terjun di dunia politik dengan intensitas yang cenderung tinggi. Sementara itu, di era Putin tingkat budaya politik Rusia tinggi. Oleh karenanya, militer memiliki batasan dalam memainkan peranan dalam ranah politik.

Di satu sisi, rendahnya tingkat budaya politik Rusia di era Yeltsin bisa dilihat dari rendahnya kepercayaan masyarakat dan golongan militer terhadap presiden pertama Rusia ini. Yeltsin dinilai gagal membentuk negara kuat sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakatnya. Di samping itu, Yeltsin kurang berhasil dalam membentuk loyalitas dari kalangan militer terhadapnya. Kehidupan personil militer cukup memprihatinkan di mana gaji mereka jauh lebih rendah dari pekerja sipil serta alat perang yang kian uzur. Ironisnya, pemerintah masing sering terlambat membayar gaji mereka. Pada akhirnya, partisipasi dari golongan militer ke dalam ranah politik tidak bisa dihindari. Pada era Yeltsin, pengaruh militer dalam politik memiliki karakteristik yang aktif dan independen. Level intervensi militer pada otoritas sipil cenderung mengarah pada level pressures, sebagaimana ditunjukkan oleh demonstrasi tentara dengan menggerakkan tank meskipun tanpa senjata.

Di sisi lain, tingginya tingkat budaya politik Rusia di era Putin bisa dilihat dari tingginya kepercayaan masyarakat dan golongan militer pada Putin. Putin dinilai mampu untuk membentuk Rusia menjadi negara kuat sebagaimana diinginkan oleh sebagian besar rakyatnya. Di samping itu, penciptaan hubungan yang harmonis antara otoritas sipil dengan militer pada akhirnya mampu menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas dari golongan militer terhadap otoritas sipil. Putin tidak hanya mampu menaikkan gaji bagi personil militer, namun juga memodernisasi alat perang dari militer Rusia. Partisipasi militer dalam Rusia terbatas pada level influence. Dalam hal ini, pengaruh militer dalam politik Rusia era Putin memiliki karakteristik dependensi golongan militer terhadap otoritas sipil. Putin banyak merekrut personil militer untuk duduk di jajaran birokrat. Selain itu, Putin juga mendukung beberapa perwira yang maju di pemilihan gubernur.

Daftar Pustaka

Buku:

Almond, G., ‘Comparative Politivs : a developmental approach’, Little Brown and Company, Boston, 1966
Barani, Z., ‘Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military’, Princeton University Press, New Jersey, 2007.
Finer, S.E., ‘The Man on Horseback; The Role of Military in Politics’, Frederick A. Praeger, New York, 1962.
Goltz, A., ‘The Social and Political Condition of The Russian Military dalam The Russian Military; Power and Policy, S.E., Miller & D.V. Trenin, MIT Press, Cambridge, 2004
IISS,’ The Military Balance 1991-1992’, Brassey, London, 1992.
IISS,’Military Balance 2007’, Routledge, London, 2007
Molchanov, M.A., ‘Political Culture and National Identity in Russian-Ukrainan Relations’, Texas A&M University Press, Texas, 2002.
Muhaimin, Y., ‘Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966 (Kata Pengantar 2002)’, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
Remington, T.F., dalam ‘Politics in Russia dalam Comparative Politics Today; A world View’, Pearson Longman, New York, 2008.
Saragih, S., ’Bangkitnya Rusia; Peran Putin dan Eks KGB’, Kompas, Jakarta, 2008.

Internet:
BBC News US and Canada, Military balance: The US and other key countries (Online), 5 Januari 2012, , diakses pada 31 Desember 2012.
Ministry of Defense of Russian Federation, Structure (online), , diakses pada 2 Januari 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s