Review Liberalisme dalam Ekonomi Politik Internasional

Liberalisme memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah umat manusia khususnya bidang ekonomi politik. Sejak kemunculannya hingga saat ini, liberalisme berkembang seiring dengan dinamika hubungan pasar-negara yang merupakan fokus perhatian dari liberalisme. Review ini mencoba untuk menyanggah dua asumsi liberalisme sebagai system yang anti-penindasan serta system yang bisa menciptkan kemakmuran.

Liberalisme sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, pada awalnya merupakan teori ekonomi politik yang lahir sebagai perlawaan terhadap penindasan negara. Kemunculan Liberalisme adalah kritik terhadap besarnya peran negara dalam suatu system perekonomian yang diartikan sebagai bentuk kekangan negara terhadap kebebasan individu sehingga menghilangkan potensi dari individu tersebut untuk meraih kemakmuran. Padahal, kaum liberal beranggapan bahwa manusia bersifat mau bekerja sama dan konstruktif. Pada titik ini, kaum liberal beranggapan jika kendali ekonomi diserahkan pada pasar yang bebas adalah solusi terbaik bagi kemakmuran. Jauh sesudah itu, Vaclav Havel berargumen bahwa liberalisme merupakan satu-satunya system yang dapat menciptakan kemakmuran.

Liberalisme berkembang sesuai dengan dinamika interaksi pasar-negara di masing-masing zaman. Setidaknya ada tiga aliran penting dalam liberalisme, yakni Adam Smith, Keynes, dan Thatcher-Reagan. Adam Smith, dengan liberalisme klasiknya sebagaimana tersebut di atas menginginkan hilangnya peran negara terhadap pasar sehingga hanyalah pasar yang bergelut dalam system perekonomian. Di sisi lain, Keynes berada di posisi seorang liberal yang mengombinasikan pengaruh negara dan pasar. Dalam hal ini, Keynes mengembangkan aliran yang menghendaki eksistensi pemerintah untuk menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar (yakni invisible hand itu sendiri). Sementara itu, Reagan dan Thatcher muncul sebagai lokomotif aliran neokonservatisme yang meyakini bahwa peran pemerintah terhadap pasar harus diminimalkan semaksimal mungkin, kecuali dalam sector keamanan. Kunci dari aliran ini ialah deregulasi dan privatisasi.

Meski menahbiskan dirinya sebagai sudut pandang yang anti-penindasan, dalam tataran praktis liberalisme klasik cenderung memperlihatkan penindasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ironisnya, liberalisme klasik malah mengalihkan kendali penindasan yang sebelumnya berada di tangan negara ke tangannya sendiri. Hal tersebut bisa kita saksikan pada kesengsaraan buruh Inggris pasca revolusi industry. Dalam kasus tersebut, beban kerja buruh tidak sebanding dengan upah yang didapatkan. Berlakunya liberalisme klasik di Inggris waktu itu membuat para pengusaha memiliki kekuasaan yang tidak terbatas terhadap sumber daya ekonomi yang sebelumnya ditangan negara. Kita tentu ingat dalil Lord Acton yang menyatakan “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetap manusia yang memiliki kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula.” Dalam posisi ini, kekuasaan atas sumber daya yang dimiliki pengusaha telah disalahgunakan untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara meminimalkan upah buruh mengingat tak ada regulasi upah minimum buruh yang seharusnya bisa diperankan oleh negara. Hal tersebut jelas bisa dipandang sebagai bentuk penindasan mengingat potensi buruh untuk mendapat kemakmuran karena kerja kerasnya telah dimatikan oleh pengusaha.

Pendapat yang menyatakan bahwa liberalisme merupakan satu-satunya system yang dapat membawa kita menuju kemakmuran sepertinya harus dikaji ulang. Dalam hal ini, kita bisa memahami bahwa kemakmuran adalah keadaan yang serba berkecukupan. Sektor industry swasta yang makin menggeliat pasca berlakunya system liberal ternyata hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yakni pengusaha. Lagi-lagi pengalaman Inggris sebagaimana tersebut di atas menjadi contoh paling mudah untuk mempertanyakan kebenaran pendapat ini. Dengan minimalnya peran negara, buruh telah dibiarkan untuk mendapat upah yang tidak pantas sehingga membuat mereka hidup miskin. Tentu saja hal ini bertentangan dengan konsep dari kemakmuran itu sendiri.

Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa liberalisme bukanlah system yang sepenuhnya anti penindasan. Hal ini terlihat dalam tataran praktis dimana liberalisme menciptakan penindasan terhadap kaum pekerja. Di samping itu, argumen mengenai keampuhan liberalisme sebagai satu-satunya system yang mampu menciptakan kemakmuran juga perlu dikaji ulang jika berpijak pada realita bahwa salah satu komponen dari system tersebut, yakni kaum pekerja tidak kunjung mendapat kemakmurannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s