Mahalnya Harga Sebuah Kemerdekaan

Upaya Penghilangan Fakta Sejarah

Sebagaimana kita ketahui,  salah satu poin dari perjanjian KMB adalah keharusan Pemerintah RIS untuk membayar utang yang diciptakan Belanda. Utang tersebut sebanyak 4,300 juta gulden Belanda (senilai US$ 1,130 juta). Tentu saja itu bukanlah jumlah yang sedikit. Hal tersebut menimbulkan kesan betapa mahalnya harga yang harus Indonesia, negara yang baru seumur jagung, bayar untuk sebuah kemerdekaan.

Ada sebuah fenomena menarik mengenai poin KMB tentang keharusan pemerintah RIS membayar beban utang Belanda. Fenomena tersebut ialah mayoritas buku pelajaran sejarah di sekolah tidak mengekspos poin yang satu ini. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat luas. Ada apa sebenarnya sehingga poin perjanjian ini sangat jarang di ekspos?

Dalam sebuah diskusi, penulis menemukan dua alasan yang kiranya dapat menjawab pertanyaan di atas. Alasan pertama ialah pemerintah tidak ingin itikad buruknya diketahui oleh masyarakat Indonesia khususnya anak sekolah secara luas. Sebagaimana kita ketahui, sedari awal Soekarno tidak ingin membayar utang Belanda tersebut. Sehingga kesepakatan dalam KMB itu hanyalah sebuah akselerator dalam pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Jika salah memahami, Soekarno akan dianggap sebagai orang yang munafik. Tentu hal tersebut berbahaya bagi citra pemerintahan Soekarno dan Hatta. Agar tidak tercipta stereotype yang seperti itu, maka pemerintah tidak menginginkan poin ini diekspos di buku pelajaran sejarah.

Alasan kedua ialah pembentukan cinta terhadap sejarah Indonesia. Jika masyarakat dalam hal ini anak sekolah tahu bahwa Kemerdekaan Indonesia dicapai dengan uang, tentu akan melunturkan nasionalisme di dalam diri mereka. Hal ini berbahaya bagi keberlanjutan bangsa Indonesia. Jika nasionalisme hilang, aka nada kecenderungan dari masyarakat untuk tidak loyal pada negaranya. Otomatis, ketika mereka menjadi pemimpin, kebijakan yang diambil akan mengesampingkan kepentingan nasional.

Sebuah Taktik Licik

Tidak bisa kita pungkiri, selain masalah New Guinea, masalah utang-piutang masih menjadi masalah tersulit selama KMB dan pendirian Indonesia – Belanda masih sulit dipertemukan.[1]Kedua pihak saling bersikukuh memepertahankan pendapatnya masing-masing. Tentu ini disebabkan rasionalitas untuk tidak ingin menanggung kerugian. Namun,  pada tanggal 24 Oktober, delegasi Indonesia setuju untuk mengambil alih utang Kerajaan Hindia Timur Belanda, yang berjumlah sekurang-kurangnya 4,3 Milyar Gulden.[2]

Sebelumnya, Hatta telah mendapat lampu hijau dari Soekarno untuk menyetujuinya. Indonesia menyetujui syarat tersebut untuk mendapat pengakuan kedaulatan. Namun, rencananya, Indonesia tidak akan membayar utang tersebut dan tetap membiarkannya menjadi tanggungan pemerintah Hindia Belanda.  Indonesia pun menjalankan rencana tersebut. Pada kurun waktu 1949-1965, Indonesia tidak membayar utang tersebut. Pada akhirnya Belanda pun menyerah untuk memaksakan kehendaknya agar Indonesia membayar utang tersebut.

Efek bagi Generasi Penerus

 Hasil Konferensi Meja Bundar – Den Hag  tersebut menimbulkan permasalahan serius di dalam negeri dan berdampak politik yang menumbuhkan pertentangan sipil dan militer di Indonesia berkepanjangan. Ini adalah sebuah hal yang wajar karena sangat aneh ketika utang Belanda untuk membeli senjata yang menembaki prajurit Indonesia harus menjadi beban rakyat Indonesia. Padahal, jika kita tilik secara lebih adil, seharusnya Belanda yang membayarkan uangnya bagi Indonesia yang telah dihancurkannya melalui berbagai macam serangan militer.

Di sisi lain, keengganan Soekarno untuk membayar utang Belanda yang telah disepakati dalam KMB membawa efek yang cukup merugikan bagi generasi penerus. Hal ini terkait dengan setujunya Soeharto untuk membayar utang tersebut. Pemerintahan Soeharto melakukan penjadwalan ulang dalam rangka pembayaran utang tersebut. Utang sebanyak  4,3 Milyar Gulden itu akan dibayar dalam kurun waktu tiga puluh lima tahun. Tentu ini bukanlah waktu yang pendek.

Soeharto sendiri cukup beralasan dalam keputusannya untuk membayar utang yang di sepakati dalam KMB. Hal ini terkait dengan kebutuhan Indonesia akan bantuan asing untuk membiayai pembangunan. Melihat kondisi perekonomian Indonesia yang begitu parah saat itu, utang adalah satu-satunya jalan keluar. Oleh karena itu, Soeharto membentuk Inter Governmental Grop on Indonesia (IGGI) yang berisi negara-negara donor dan beberapa organisasi keuangan seperti IMF. IGGI sendiri diketuai oleh Belanda. Dari sini kita sudah bisa menebak alasan Soeharto untuk membayar utang KMB itu. Belanda jelas tidak akan mau memberikan bantuan dana pada Indonesia selama Indonesia tidak membayar utang Belanda.

Yang perlu dicermati di sini ialah jangka waktu pelunasan utang. Tiga puluh lima tahun bukanlah waktu yang pendek. Dalam kurun waktu tersebut, banyak dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat tersedot. Alhasil, banyak bangunan sekolah dikerjakan dengan asal-asalan. Lebih parah lagi, tidak semua anak bisa sekolah. Akibatnya, kualitas SDM Indonesia belum mampu mengejar kualitas SDM negara-negara maju. Alhasil Indonesia terus terkungkung dalam predikat negara berkembang yang tak kunjung maju.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s