Perilaku Pemilih Australia Kontemporer : Memahami Kemenangan Julia Gillard

Oleh M. Irfan Ardhani 

Dalam memahami perilaku pemilih pada pemilihan umum Australia kontemporer, berkembang argumentasi bahwa ekonomi merupakan isu utama yang sangat berpengaruh. Isu ekonomi dianggap telah menjadi arena kontestasi wacana yang bisa menjadi sarana efektif bagi kontestan pemilu untuk memengaruhi pemilih agar memberikan suaranya pada mereka. Kemenangan Koalisi Liberal-Nasional dalam Pemilihan Umum Australia tahun 2013 misalnya, acapkali dianggap sebagai kemenangan wacana ekonomi yang mereka usung. Koalisi Liberal-Nasional dalam Pemilihan Umum 2013 di Australia tersebut sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Partai Buruh dengan orientasi pengelolaan ekonomi yang antagonistik terhadap Koalisi Liberal-Nasional. Setelah tujuh tahun berkuasa, Partai Buruh hanya berhasil meraih 57 kursi sementara Koalisi Liberal-Nasional mendapat 87 kursi. Sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Australia, kemenangan Koalisi Liberal-Nasional berarti hak atas kursi perdana menteri. Kemenangan ini seakan menegaskan bahwa siapa yang mampu memenangkan kontestasi isu ekonomi, akan menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum Australia.

Oleh karena itu, esai ini akan mendiskusikan pengaruh isu ekonomi terhadap perilaku pemilih Australia kontemporer. Alih-alih menyebut ekonomi sebagai isu utama, penulis lebih memilih untuk menyebut ekonomi sebagai isu penting dalam memengaruhi perilaku pemilih. Penulis berargumen bahwa pengaruh terhadap perilaku pemilih tidak bisa disimplifikasi berdasarkan isu ekonomi semata. Perilaku pemilih ditentukan oleh faktor yang beragam. Di samping itu, dalam masyarakat modern yang kompleks, negara tidak hanya dihadapkan pada isu ekonomi. Banyak isu lain yang lebih memengaruhi perilaku pemilih dalam Pemilihan Umum Australia 2010. Tulisan ini akan mengusung kemenangan Partai Buruh dalam Pemilihan Umum Australia 2010 sebagai studi kasus yang menjelaskan bahwa isu ekonomi tindak menjadi isu utama yang memengaruhi perilaku pemilih di Australia beberapa tahun terakhir.  

Memenangkan Pemilu

Memenangkan pemilu berarti mendapatkan suara terbanyak dari pemilih. Hal tersebut mendorong kita untuk membahas seluk beluk upaya yang dilakukan oleh kandidat ataupun partai pengusungnya dalam memahami dan membangun sistem kepercayaan yang saling menguntungkan dengan pemilih.[1] Hal tersebut biasanya tercermin melalui strategi politik untuk memenangkan pemilu.

Strategi yang disusun untuk memenangkan pemilu, menurut Firmanzah terbagi atas tiga tahapan. Pertama, kontestan harus memahami perilaku pemilih. Kedua, kontestan harus mampu menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemilih dan juga membangun citra positif di mata pemilih. Ketiga, kontestan harus memaksimalkan kesempatan kampanye untuk menegaskan dan mengingatkan pemilih akan program kerja yang diusung oleh kontestan.

Memahami pemilih merupakan langkah terpenting untuk menentukan strategi pemenangan pemilu. Dengan memahami rasionalitas pengambilan keputusan dari pemilih, kontestan bisa menyusun strategi yang tepat guna memenangkan pertarungan politik. Menurut Firmanzah, pemilih terbagi ke dalam konstituen, pemilih non-partisan, dan pemilih partai lain.[2] Dalam menentukan pilihannya, menurut Firmanzah pemilih terbagi ke dalam dua orientasi, yakni orientasi problem solving dan orientasi  ideologi. Pemilih yang mengevaluasi dan megnanalisis kontestan berdasarkan ‘policy-problem-solving’ terkait erat dengan konsep position yang dicanangkan oleh Stokes.[3] Konsep position mengacu pada sejauh mana pemilih menilai kedekatan pendapatnya dengan kebijakan yang akan dilakukan atau ditawakan oleh kontestan. Sementara itu, orientasi ideologi menjelaskan bagaiamana pemilih cenderung memilih partai atau kontestan yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka.[4]

Berpolitik berarti menjual ide dan gagasan pada masyarakat. Menjual ide dan gagasan pada masyarakat berarti berusaha untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mencoba untuk memahami apa yang sedang dihadapi, mengapa hal tersebut muncul serta bagaimana efeknya, membuat program kerja yang akan disusun menjadi akurat, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas menjadi kunci penting dalam strategi pemenangan pemilu. Kemudian,  ketika semua kontestan membeberkan rancangan program kerja mereka, maka partai membutuhkan citra untuk membedakannya dengan partai yang lain. Citra politik adalah konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat akan suatu kontestan mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik. Citra positif, cenderung akan memberi efek positif terhadap capaian suara. Sebaliknya, citra negatif cenderung memberi efek negatif terhadap capaian suara.

Setelah memiliki program kerja dan membangun citra positif, kampanye dibutuhkan oleh kontestan untuk memamparkan program kerja dan memengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan. Pada dasarnya, dalam kampanye terjadi proses komunikasi politik antara kontestan dan pemilih. Dalam kampanye, partai juga membangun citra politik mereka baik secara internal maupun eksternal. Kampanye ini seyogianya tidak hanya dilakukan dalam jangka pendek, seperti dalam jadwal yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan, melainkan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Tujuannya adalah menciptakan memori kolektif dalam masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk mendukung kontestan yang diusung.

Perilaku Pemilih Australia

Salah satu ilmuwan politik yang berusaha menjelaskan perilaku pemilih di Australia adalah Dean Jaensch. Profesor Ilmu Politik dari Universitas Flinders ini menjelaskan bahwa pada dasarnya, perilaku pemilih di Australia konsisten. Dalam hal ini, perilaku pemilih ideal sebagaimana dibayangkan oleh  theorist demokrasi klasik – dimana keputusan untuk memberikan suara oleh pemilih didasarkan pada pertimbangan dan ajudikasi rasional – adalah minoritas dibanyak negara demokratis, tidak terkecuali Australia.[5] Argumen Jaensch didasarkan pada pola hasil pemilu Australia dimana mayoritas pemilih menunjukkan stabilitas dalam dukungannya terhadap partai politik.[6]

Dalam studi mengenai perilaku pemilih Australia, Jaensch menegaskan bahwa loyalitas terhadap partai adalah faktor utama yang membuat seorang individu untuk menentukan pilihan. Menurut Jaensch, identifikasi terhadap partai adalah produk dari kuatnya sosialisasi politik di keluarga, pengaruh faktor sosial, dan tendensi yang jelas mengenai komitmen terhadap partai yang ditularkan dari generasi ke generasi.[7] Australia memiliki kebiasaan memilih yang relatif khas dibanding dengan negara-negara barat yang dijadikan laboratorium utama riset mengenai perilaku pemilih. Pendapat Jaensch dikuatkan oleh riset yang dilakukan Shane P. Singh dari Michigan State University pada 2009 menegaskan bahwa partisanship merupakan ciri utama dari perilaku pemilih di Australia.[8]

Kendatipun begitu, Jaensch menjelaskan bahwa dalam setiap pemilihan umum, ada dua faktor yang bisa jadi memengaruhi perilaku pemilih, yakni faktor jangka panjang dan faktor jangka pendek. Dalam kasus Australia, faktor jangka panjang diantaranya adalah identifikasi pribadi terhadap partai politik tertentu, efek sosialisasi politik dalam kelompok sosial dimana individu terafilisasi : kelas, pekerjaan, agama, ras, dan tempat tinggal (urban atau rural).[9] Di sisi lain, faktor jangka pendek juga memengaruhi perilaku pemilih. Jaensch menjelaskan bahwa kita tidak boleh luput dari perhatian terhadap rangkaian kejadian, isu, personalitas dan penekanan terhadap kampanye pemilu, dan usaha untuk membangun hal tersebut terletak pada upaya individual.[10] Beberapa faktor seperti isu yang dibawa oleh partai; nature dan gaya kampanye; peran dan dampak dari pemimpin partai; serta kejadian domestik maupun internasional memiliki pengaruh terhadap keputusan final dari para pemilih. Faktor jangka pendek ini selalu muncul di tiap pemilu dan memang acapkali menjadi penentu kemenangan kontestan di pemilu tertentu.

Pemilu 2010 : Pertarungan Dua Kandidat Baru

Partai Buruh yang dipimpin oleh Julia Gillard berhasil memenangi pemilu 21 Agustus 2010. Ketika itu, Partai Buruh mampu mengalahkan koalisi Liberal-Nasional yang dipimpin oleh Tony Abbott. Pemilu 2010 bisa dibilang menampilkan hasil yang khas. Baik Partai Buruh, maupun koalisi Liberal-Nasional mendapat 72 kursi di Parlemen Australia. Hasil tersebut menghasilkan kondisi hung parliament pertama sejak 1940 sehingga 6 kursi sisanya akan menentukan kondisi parlemen.[11] Akhirnya, 4 kursi yang salah satunya dari Partai Hijau bergabung dengan Partai Buruh sehingga menghasilkan konfigurasi 76 kursi untuk pemerintah dan 74 kursi untuk oposisi.

Julia Gillard menjalani pemilihan umum dalam posisinya sebagai Perdana Menteri Petahana. Naiknya Julia Gillard sebagai perdana menteri merupakan hasil dari mekanisme internal Partai Buruh. Perdana Menteri Kevin Rudd, yang memenangkan Pemilihan Umum 2007, pada 24 Juni 2010 harus digantikan oleh Gillard melalui ‘bloodless Parliament House Coup’.[12] Penggulingan Kevin Rudd dari posisinya sebagai Ketua Partai Buruh sekaligus sebagai Perdana Menteri merupakan upaya dari internal Partai Buruh untuk menyelamatkan masa depan partai dalam pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh buruknya performa pemerintahan Rudd dalam menangani beberapa permasalahan domestic dan internasional yang berujung pada merosotnya tingkat elektabilitas Rudd dan Partai dalam polling.[13]

Jika dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya, pemilihan umum 2010 termasuk minim atensi masyarakat. Beberapa survey menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap pemilu 2010 tergolong rendah.[14]  Menurut McAllister, Bean, dan Pietsch, rendahnya atensi masyarakat disebabkan oleh kurangnya sorotan media serta mereka tidak terlalu menyoroti perdebatan kebijakan. Di sisi lain, kedua kandidat utama yang diusung, yakni Julia Gillard dan Tony Abbott kurang begitu popular di mata masyarakat.

Kampanye : Pertarungan Dua Kandidat dalam Isu dan Citra

Menyadari hal tersebut, masa kampanye menjadi ajang penting bagi kontestan untuk memperkenalkan diri dan meyakinkan masyarakat untuk memilih kontestan tersebut. Perdana Menteri petahana mengumumkan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 21 Agustus 2010 pada 17 Juli 2010. Hal tersebut berarti semua kontestan memiliki waktu lima minggu untuk melangsungkan kampanye. Kendatipun demikian, hampir semua dari kontestan pemilu tidak mengumumkan sedari awal kampanyenya. Rerata dari mereka meresmikan kampanyenya di minggu-minggu terakhir  menjelang pemungutan suara.

Kampanye yang dilangsungkan oleh Partai Buruh dilatar belakangi oleh friksi internal di dalam partai seiring ‘kudeta’ terhadap posisi Kevin Rudd. Dengan dihadapkan pada permasalahan tersebut, Gillard diharuskan menjadi sosok baru yang mampu mengubah citra partai dengan kepemimpinannya yang tegas namun disukai. Dalam kampanye, Gillard dan Partai buruh mengusung slogan ‘Moving forward Australia’. berjalannya waktu, slogan tersebut mendapat cacian bertubi-tubi dari koalisi. Gillard dianggap tidak merepresentasikan keberlanjutan dalam tubuh Partai Buruh. Permasalahan berlanjut karena Gillard dihadapkan pada persoalan terbongkarnya diskusi internal partai mengenai dana pensiun. Setelah itu, Gillard mengubah slogan menjadi ‘the real Julia’ sekaligus mengganti formasi tim kampanyenya. Hal ini justru mengundang makin banyak cercaan dari koalisi karena Gillard selama ini dianggap palsu. Dalam pemilu, Gillard dan Partai Buruh terlihat berupaya menggarap pemilih yang berorientasi policy problem-solving dengan fokus terhadap isu pembangunan National Broadband Network (NBN) agar mencakup seluruh region di Australia dan koneksinya lebih cepat; kebijakan pendidikan melalui perbaikan sekolah; dan pengelolaan kemakmuran melalui National Disability Strategy.[15]

Di sisi lain, koalisi juga dihadapkan pada persoalan internal dimana dalam waktu yang relatif singkat, mereka harus berganti tiga kali pimpinan. Pimpinan terkahir, Tony Abbott, terpilih untuk menjadi kandidat perdana menteri yang di usung koalisi. Slogan yang mereka usung adalah “End the waste, payback the debt, stop the big new taxes, stop the boats, and struggling families”. Dalam kampanyenya, terlihat upaya koalisi untuk mendekati pemilih orientasi policy problem solving. Kampanye yang dilakukan oleh koalisi sendiri menekankan pada persona Tony Abbott sebagai orang yang maskulin karena hobinya berolahraga; pemotongan budget di bidang birokrasi dan menghentikan perjuangan Australia untuk meraih kursi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB; serta memperpanjang welfare quarantine arrangement, menghentikan violent gangs yang meresahkan masyarakat serta perbaikan pendanaan bagi sekolah.[16] Di samping itu, koalisi juga menegaskan posisinya untuk mengubah kebijakan mengenai pencari suaka melalui konsep stop the boat sembari membuka kembali solusi Nauru.

Penentu Kemenangan Buruh

Dalam usaha untuk menjelaskan kemenangan Julia Gillard di pemilu 2010, McAllister, Bean, dan Pietsch telah melakukan riset yang cukup komprehensif. Melalui riset ini, mereka menjelaskan bahwa kemenangan Gillard sangat dipengaruhi oleh posisi dan rencana kebijakannya terhadap isu-isu yang menghangat selama kampanye. Mereka melakukan riset yang cukup detail dengan membandingkan bagaimana persepsi dan kecenderungan dukungan masyarakat terhadap posisi kontestan ke masing-masing isu. Riset ini menunjukkan bahwa isu ekonomi bukan merupakan isu utama yang memengaruhi perilaku pemilih Australia pada pemilu 2010. Isu-isu jangka pendek, seperti gender malah menjadi penentu kemenangan Gillard.

Menurut riset yang dilakukan oleh McAllister, Bean, dan Pietsch, setidaknya ada beberapa isu yang mengemuka semasa pemilu, yakni kesehatan, pengelolaan ekonomi, pendidikan, perubahan iklim, dan perlindungan perbatasan.[17] Namun demikian, masyarakat memiliki sendiri isu-isu yang menjadi prioritasnya. Dalam hal ini, tiga isu menjadi isu prioritas utama yakni kesehatan, pengelolaan ekonomi, dan pendidikan.[18] Hasil riset menunjukkan bahwa tidak ada kandidat yang mendominasi keunggulan di isu-isu tersebut. Satu sama lain saling unggul di isu-isu yang berbeda.

Dalam bidang kesehatan, survey riset menunjukkan Partai Buruh unggul dibanding koalisi dengan 36% suara.[19] Dalam hal ini, Program Medicare yang diusung oleh Gillard menekankan pada pemberian jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Di samping itu, pemerintah mengalokasikan dana yang relatif besar untuk kesehatan. Dana tersebut akan digunakan untuk operasionalisasi rumah sakit publik dan juga pelatihan tenaga keperawatan yang baru sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Australia. Sementara itu, jika Abbott terpilih, Abbott justru tidak akan melaksanakan program medicare sehingga pemerintah tidak mengalokasikan dana yang relatif besar terhadap kesehatan.

Di bidang pendidikan, survey riset juga menunjukkan keunggulan Partai Buruh dengan 41% suara.[20] Dalam hal ini, keunggulan Partai Buruh ditentukan oleh program perbaikan sekolah yang dicanangkannya. Namun, program ini juga menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap  karena dalam melakukan pembenahan sekolah, masyarakat merasa, program tersebut memiliki manajemen proyek yang kontroversial. Selain itu, dana yang dialokasikan dirasa terlalu besar untuk kualitas pengerjaan yang sangat buruk.[21]

Menariknya, riset yang dilakukan oleh McAllister, Bean, dan Pietsch menegaskan bahwa isu ekonomi merupakan isu minor dalam pemilu 2010. Mereka berpendapat bahwa masyarakat tidak fokus terhadap isu ini sebagaimana tercermin dalam hasil prioritas masyarakat. Menurut mereka, isu perekonomian tidak begitu penting karena ekonomi Australia yang telah mapan sejak tahun 1990-an. Sejak 1990-an Australia telah memasuki tahapan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu, angka pengangguran tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara maju yang lain. Dalam konteks yang lebih kontemporer, Australia menorehkan prestasi dalam menghadapi krisis financial global 2008. Secara meyakinkan, Australia merupakan satu-satunya negara maju di dunia yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif. Menurut McAllister, Bean, dan Pietsch, kondisi tersebut membuat masyarakat Australia tidak pernah mengalami kesusahan karena krisis. Sehingga, upaya-upaya untuk mengkapitalisasi capaian Partai Buruh tidak berhasil mendapat simpati dari masyarakat. Kendatipun demikian, hasil survey riset menunjukkan bahwa dalam isu ekonomi Koalisi lebih unggul dengan 37% suara.[22]

Terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Australia menunjukkan bahwa gender berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Sebenarnya, wanita dicirikan sebagai pribadi yang lembut dan akomodatif sehingga tidak cocok untuk menghadapi dunia politik yang begitu maskulin dengan penuh intrik yang relatif kasar. Namun demikian, Julia Gillard melalui kepemimpinannya di Partai Buruh, mampu menunjukkan fakta yang sebaliknya.[23] Sebagai wanita, Gillard terlihat tangguh untuk menghadapi persoalan ‘kudeta’ terhadap Kevin Ruddd. Selain itu, gender affinity memiliki pengaruh yang menentukan dalam terpilihnya Gillard sebagai perdana menteri karena kelompok-kelompok wanita cenderung lebih memilih Gillard dibanding Abbott. Masyarakat Australia juga terdorong untuk membuat momentum bersejarah bagi Australia karena high profile candidacy dari seorang Gillard ini, berpadu dengan performanya sebagai pemimpin partai politik besar. Sehingga masyarakat merasa perlu untuk mendukung Gillard.[24]

Penutup

Isu ekonomi bukanlah isu utama yang memengaruhi perilaku pemilih Australia dalam beberapa tahun terakhir. Daripada menyebutnya sebagai isu utama, isu ekonomi lebih bisa disebut sebagai isu penting bersama isu-isu lainnya. Dalam tiap pemilu sendiri, perilaku pemilih Australia ditentukan oleh faktor jangka panjang yang khususnya berupa identifikasi terhadap partai tertentu dan jangka pendek bisa jadi berubah-ubah tiap pemilu. Dalam pemilu 2010, perilaku pemilih Australia lebih ditentukan oleh faktor jangka pendek, yang ditunjukkan oleh beberapa preferensi policy problem solving. Di samping itu, faktor gender juga menjadi penentu kemenangan Partai Buruh terhadap koalisi. Namun demikian, kondisi hung parliament sebenarnya menunjukkan bahwa kesuksesan strategi politik di antara kedua kelompok berimbang.

 

 

 

                                                                                                                 

 

[1] Firmanzah, Marketing Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, Hal. 48.

[2] Firmanzah, Hal. 86.

[3] Firmanzah, Hal. 104.

[4] Firmanzah, Hal. 107

[5] Mengenai warga negara ideal dalam pemilihan umum, Elcock pada 1976 memberi 4 kriteria, yakni adanya  political knowledge, political attitudes, political beliefs, dan political evaluations. Lihat D. Jaensch,  The politics of Australia, ‘Macmillan Education Australia’, South Melbourne, 1992, Hal. 402.

[6] D. Jaensch,  The politics of Australia, ‘Macmillan Education Australia’, South Melbourne, 1992, Hal. 402.

[7] D. Jaensch, Hal. 404.

[8] S.P. Singh, ‘The Dimension of Politics and Voter Behaviour in Preferential System : The Case of Australia’, Australian Journal of Political Science, Vol. 44, No. 3, September 2009, Hal. 430.

[9] D. Jaensch,  Hal. 407.

[10] D. Jaensch,Hal. 407.

[11] McAllyster, Bean, dan Pietsch, ‘Leadership Change, Policy Issues and Voter’, Australian Journal of Political Science, Vol. 47, No. 2, June 2012, Hal. 190.

[12] Holmes dan Fernandes, 2010 Federal Election : A Brief History, Parliament of Australia Library, Canberra, 2012, Hal. 13.

[13] Holmes dan Fernandes, Hal. 11-13.

[14] McAllyster, Bean, dan Pietsch, Hal. 198.

[15] Holmes dan Fernandes, Hal. 15.

[16] Holmes dan Fernandes, Hal. 20.

[17] McAllyster, Bean, dan Pietsch, Hal. 197.

[18]  McAllyster, Bean, dan Pietsch, Hal. 197.

[19] McAllyster, Bean, dan Pietsch, Hal. 197.

[20]  McAllyster, Bean, dan Pietsch, Hal. 197.

[21]  McAllyster, Bean, dan Pietsch, Hal. 197.

[22]  McAllyster, Bean, dan Pietsch, Hal. 203.

[23]  Denemark, Ward, Bean, ‘Gender and Leader Effects in the 2010 Australian Election’, Australia Journal of Political Science, Vol. 47 No. 4, Tahun 2012, Hal. 564.

[24]  Denemark, Ward, Bean, Hal. 564.

Democratic Deficit in the Philippines; The Case of Joseph Estrada Presidential Tenure

1st paper written in English. finally :)

Chapter I

Introduction

1.1 Background

Democratic deficit is one of serious problem that challenging democracy. Despite of formal democracy which showed by democratic electoral process, democratic process in that country could be classified into democratic deficit. Democratic deficits equal with low quality of democracy. It is tell about how democracy could not accommodate what people need. Democratic deficit itself occurs when ostensibly democratic organizations or institutions (particularly government) fall short of fulfilling the principles of democracy in their practices or operation where representative and linked parliamentary integrity becomes widely discussed.[1] This problem has made enormous public disenchantment toward democracy.

Philippine is one of the oldest democratic countries in Asia. This county has experienced democracy for hundred years. Since attained its independence from United States of America in 1946, Philippine began to conduct their government autonomously. They adopt American Democratic system of government. Nowadays, we can see many problems are challenging democratic process in the Philippine. As Arugay noted, cited from O’Donnell, main challenges that the Philippines should immediately address is how to combat and control the problems of corruption and other form of particularistic behavior.[2] Hutchroft and Rocamora argue that Philippine Democracy is in a crisis. Its manifested on inability of democratic institutions to deliver the public goods.[3] In fact, Philippine is a country which own rich human and natural resources. Ironically, in 21st century, Philippine ranks among the first in two lists: the list of the countries perceived to be most corrupt and the list of countries most hit by disasters.[4]

This paper will focus on Joseph Estrada Presidency as a proof of democratic deficit in the Philippines. Instead of fulfilling the popular expectations toward his presidency, Estrada disenchanted the people by his poor presidential performance. Ironically, he practiced a corrupt government which in the end forced the people to overthrow him from his presidency.

1.2 Research 

Regarding to democratic deficit which exist in the Philippine, especially in Joseph Estrada era, this paper try to explain the cause of democratic deficit in the Philippine. Thus, my research question is

            “Why democratic deficit exist in Philippine?”

1.3 Conceptual Framework

            State Building

Regarding to Fukuyama, state-building is the creation of new government institutions and the strengthening of existing ones. Generally, discourse about state-building will link to division about Strong and Weak State. Weak is a state that does not have capacities to penetrate society, regulate social relationships, extract resources, and appropriate or use resources in determined ways.[5] Whilst, strong state is a state that have capacities to penetrate society, regulate social relationships, extract resources, and appropriate or use resources in determined ways.

Case of democratic deficit in the Philippines showed us how weak government institution. They fail to fulfill the basic need of the people. Furthermore, many government officials abuse their power and break the law. They do corruption, manipulating state resources for their private interests, and so forth.

Function of Political Party

According to Almond, Political party is group or organization that seeks to place candidates in office under their label.[6] It has several functions, which are representation, convert and aggregation; integration (participation, socialization, and mobilization); persuasion, recruitment, control the government, and policy formulation.[7] Due to broad range of function, political party needs to institutionalize itself toward a modern and professional organization. Political Party supposed to run their organization all the time long to fix that their function running well.

1.4 Preeliminary Assumption

I contend that democratic deficit in the Philippines cause by its weak political parties. Democratic deficit in the Philippines showed by the inability of the state to penetrate society, regulate social relationships, extract resources, and appropriate or use resources in determined ways. Arguably, that weak state criteria that occur in Philippines due to failure of political parties to run their function. They prioritize to win the next election instead of fulfill the expectations and the need of the people. Weakness of political parties in the Philippines has maintained the patronage politics that undermines political process in this country.

 

Chapter II

Analysis

2.1 Philippines Politics after People Power

People power revolution which was success to overthrow the Ferdinand Marcos authoritarian regime has mark the new era of Philippines politics. After Marcos 21 year presidential tenure, Philippines return to democratic political system. Corazon Aquino which succeeded Marcos did enormous effort to transform legal bases toward a more democratic one. Some analysts argue that post-people power Philippines show continuity and change in their political life. They enjoy a stable but low quality democracy. This chapter aims to explain the condition of democracy in the post-people power Philippines.

During her presidential tenure,Corazon Aquino made remarkable change in Philippine politics. She was very aware that her main tasks are made new anti-dictatorship system and deliver social justice to Philippines.[8] She was success generate 1987 constitution to replace the previous one. This newly constitution is an important legal bases toward democratic process in the Philippine. 1987 constitution regulate that president merely possess one term presidency for six years. Besides, this constitution also generate institutional innovations was sectoral representation in local government councils and party-list elections for 20 percent members of the lower house (the remaining 80 percent of which were to remain under the single-member district plurality system of pre-martial law democracy).[9] Furthermore, Aquino promoted a Local Government Code (LGC) 1991. LGC was a decentralization initiative which inviting more participative democratic process in the local level. To some extent, LGC has changed the pattern of patronage politics in the Philippine.[10]

Nevertheless, Philippine politics remain show a continuity of pre-Marcos era. In order to secure her presidency and preserve the political stability, Corazon Aquino built an elite unity by tolerate and preserve the patronage politics. Actually, Aquino has initiated some reforms to fulfill the expectations of her constituent. For example, to raise the quality of Philippines democracy she closed the tainted Batasang (Election Commission formed by Marcos).[11] Furthermore, to deliver social justice, she tried to promote land reform program.[12] Consequently, several elite who felt their vested interest disturbed angry and stood against Aquino. Thus, in order to restore elite cohesion and perpetuate democracy, Aquino scaled back her reform.

Fidel v. Ramos succeeded Aquino to hold the presidential power for 1992-1998. He elected as president via first regular election since enforcement of 1987 constitution. After he came to power, he focused on Philippines economic improvement. He was success to transform the Philippine economic image in international fore by take several substantial reforms. However, he not merely success on economic realm, but also success keep political stability in the Philippines. His image as retired air force marshal gave him strong believe from the people. Besides, he has strong elite back up which Aquino has not.

When he came to power, Ramos inherited laggard economic status compare to another country even in Southeast Asia. Ramos and his chief theoretician, retired army general Jose Almonte, blamed oligarchic groups for the laggard economic status and combined measures of economic liberalization, privatization, and infrastructure development with concerted attacks on cartel and monopolies.[13] Ramos also could to get international trust about Philippines economic prospect. He success get 20 Billions US$ foreign investment to Philippines. His administration always proud to the compatibility of development and democracy but he still rely on old-style pork-barrel politics to promote his new style economics.[14]

Apart from progress on democratic and economic realm that has recorded by both presidents, what does really mean with the return of electoral politics is entrenchment of elite-led democracy. This style of democracy actually showed the inclusion of popular masses from democratic process. As Abinales and Amoroso noted, “the post-1986 restoration of electoral democracy had dampened the use of violence to achieve political ends, helping reformist candidates backed by church groups, NGOs, and POs oust entrenched political clans in some provinces.”[15]In the other word, the electoral politics has reactivated and reinforced patronage in Philippines politics. Consequently, this style of democracy represent the low quality of democracy which could not accommodate what the need of oppressed people since the core value of democracy is juggle between the need of the have and have not.

2.2 Estrada Presidential Tenure : Popular Disenchantment

Joseph Estrada recorded a significant victory in 1998 election. The former vice president succeeded his partner, Fidel v. Ramos with excessive difference than his competitor in the election. He win approximately 40% vote in the election. Many scholars argue that his victory much more influence by his popularity. Besides, his populist promise during the campaign has met with the popular demand, especially the oppressed people. However, his performance in office was extremely poor. Instead of proof his campaign promise, he inviting the public disenchantment which in the end were overthrow him from presidency.

Joseph “Erap” Estrada, a Manila born man, is a popular figure which combine movie star image and long political experience in the Philippines. His career as a movie star has made broad range of people know him. From upper class to the lower, from old people to the young know him for his hundred of film. Beside an actor, Estrada also has a long experience in Philippine politics. He recorded several political positions such as San Juan mayor for 16 years. Then, he also served as senator in national level for one term. His highest political position was the vice president of Fidel v. Ramos.

Some analysts contend that Estrada victory in 1998 was due to his populist candidacy. As a young actor, Estrada almost always played the popular role of defender of the oppressed.[16] This gave him strong lower class support. Abinales and Amoroso noted that television assist him on keep this image. “In the 1990s, television networks, which had achieved national coverage, aired his old movies and introduced him to a younger generation.”[17] Estrada was fully aware that this image would elevate his electoral outcome. Thus, he used “Erap para sa Mahihirap” as his campaign  slogans which means Erap for the poor.

Philippine elections in 1998 accidentally held at the same time with economic hardship in the Southeast Asia region.  As we know, Asian regional crisis which began in 1997 has broadly impacted the economy of almost all country in the region. Philippine is one of the countries who suffered badly from this crisis beside Indonesia.The 1997 Asian Financial Crisis had weakened the public faith in the paradigm of liberalization and deregulation.[18] Therefore, this specific condition form a popular demand that government should be improve the economy. People hope the new president would give them job, provide new housing, get visas of the foreign work, or remove injustice done them.[19] That demand match with Estrada campaign issue.

Unfortunately, Estrada presidential performance was extremely poor. His administration undermines the democratic process by showed almost all of weak state criterion. Philippines under the administration of Estrada failed to exert its will and showed strong influence of Estrada patronage in policy formulation. A year in the office, Estrada almost did nothing to improve Philippines economic. Although the Philippine economy was to be among the least damaged by the 1997 Asian financial contagion, by the end of 1999 it was small rate growing.[20] His cabinet management was as bad as his economic performance. He was never met his cabinet regularly. Ironically, he kept his movie star habit to gambling, and carousing at night with his friends. Those friends had a powerful influence toward Estrada policy making. Analyst gave them name “midnight cabinet” due to Estrada habit preferring to deal with his department secretaries individually — usually by phone, and late at night after he met with his midnight cabinet.[21]  By the end his presidency, he faced combination of substantial capital flight during the year, the collapse of confidence in the stock market, a sharp decline in investments, and a drop in export growth, that rising social stress, and sharp political confrontations.[22]

Finally, after a disclosure from Luis Singson – Governors of Illocos Sur Province—about the revealed that he had personally delivered 8 million US$ in illegal gambling money to the president over a twenty-onemonth period, plus an additional $2.5 million as the president’s cut of the tobacco excise taxes allotted to his province, occurred broad mass movement which ask Estrada resignation.[23] By the end of 2000, House of Representative passed the Estrada impeachment articles due to his plunder, graft, and corruption. Finally, after a protracted political process which could not overthrow Estrada, popular movement which called “People Power 2” was successfully overthrow him.

2.3 Core Problems in the Philippines Democracy : Weak Political Party

Political party seems become the perpetuate problem that undermine democratic process in the Philippines. Instead of run their function well, political parties in the Philippines not more than a elite vehicle to gain access toward political power. Once in power, they are practicing rent-seeking activity. Thus, they try to win the vote at all cost, including support candidacy of popular person as vote getter.

Philippines political party showed its failure to run their function. Generally, political party has to run a political recruitment, educating the member, articulate and aggregate interest, run a political socialization, and control the government. Instead of run their function, political parties in the Philippines seems deactivate when election season is out. When the election season come, they reactivate the party and run political campaign which highly depend on patronage, money, and even violence politics.

According to Filipino sociologist Randolph David, Philippines political parties are “nothing more than the tools used by the elites in a personalistic system of political contest.”[24] Political party essentially formed to accommodate a group of people which have a similar ideology to manage the state. In the Philippines political system, there is no ideological cleavage one to another.[25] Thus, the politicians almost have no difference stance on their program. In consequence, the people differentiate one to another party by seeing their candidate. Under this circumstance, popular candidate such as movie stars have an advantage to win the vote. Absent of ideological cleavage also give an impetus toward phenomenon shift party membership to ruling party. This phenomenon called turncoatism.

Estrada case showed us how the weakness of political party gave an impetus to the collapse of government. Victory of Estrada nothing more than the winning of his image as movie stars rather than the hard work that the political parties work. His image elevated his election results albeit he never built and maintain his party. His party, PMP, frankly speaking just a vehicle of Estrada to win the election so gave him access toward the state resources. Due to the weakness of political party, they never gave insight toward Estrada presidency. His party also never controlled his power. He maintained his power via patronages politics. He get the bribery and happiness from his friends. Thus, his friends which incorporated to midnight cabinet have an enormous influence in Philippines policy formulation. Above all, the party, PMP itself fail to run its function : political recruitment to recruit the best and capable candidate for the presidency. So, it does make sense when Estrada did many abuse of power during his presidential tenure.

Chapter III

Conclusion

We can conclude that democratic deficit which exists in the Philippines caused by the weakness of its political parties.Political parties in the Philippines fail to run their function. Instead of maintain the leadership ideologically, the President maintain the leadership via patronage politics and by populist means. In the Estrada case, we could see the weakness of the state to improve its economic performance. We also see, how the extra-governmental group have an enormous and decisive impact on policy formulation. The failure of PMP to run its function, especially to recruit the best people to run the presidency can be conclude as the impetus toward the democratic deficit in Estrada era.

Bibliography

Abinales, P.N.  and Amoroso, D.J. State and Society in the Philippines, ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS INC, New York, 2005.

Almond G.A. et.al, Comparative Politics Today ninth edition, Pearson Longman, New York, 2008.

Amal, I. Teori-teori mutakhir partai politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.

Arugay, A.A.  ‘The Accountability Deficit in the Philippines : …’,Philippine Political Science Journal, Vol. 26 No. 49, 2005.

Carlos, C.R.  & Lalata D. M. (eds), Democratic Deficit in the Philippine : What is to be done? ,Konrad Adenauer Stiftung, Makati, 2010.

Case,W. Politics in Southeast Asia; Democracy or Less, Routledge, New York, 2002.

Hehir, A. and Robinson, N.  State Building; Theory and Practice, Routdlege, New York, 2007,

Hutchcroft,  P. D. &  Rocamora, J. ‘Strong Demands and Weak Institutions: The Origins and Evolution of the Democratic Deficit in the Philippines’, Journal of East Asian Studies, Vol 3. 2003.

Levinson,S. How the United States Constitution Contributes to the Democratic Deficit in America, 55 Drake L. Rev, 2007.

Magno, A.R.  Southeast Asian Affairs 2001, ISEAS, Singapore, 2001.

[1] S. Levinson, How the United States Constitution Contributes to the Democratic Deficit in America, 55 Drake L. Rev. 859, 860, 2007.

[2] A.A. Arugay, ‘The Accountability Deficit in the Philippines : …’,Philippine Political Science Journal, Vol. 26 No. 49, 2005, P. 64.

[3] P. D. Hutchcroft &  J. Rocamora, ‘Strong Demands and Weak Institutions: The Origins and Evolution of the Democratic Deficit in the Philippines’, Journal of East Asian Studies, Vol 3. 2003, P. 259.

[4] C.R. Carlos & D. M. Lalata (eds), Democratic Deficit in the Philippine : What is to be done? ,Konrad Adenauer Stiftung, Makati, 2010, P. 14.

[5] A. Hehir and N. Robinson, State Building; Theory and Practice, Routdlege, New York, 2007, P.3.

[6] G.A. Almond et.al, Comparative Politics Today ninth edition, Pearson Longman, New York, 2008, P. 81.

[7]I. Amal, Teori-teori mutakhir partai politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988, P. 5.

[8] P. D. Hutchcroft &  J. Rocamora, ‘Strong Demands and Weak Institutions: The Origins and Evolution of the Democratic Deficit in the Philippines’, Journal of East Asian Studies, Vol 3. 2003, P. 277.

[9] P. D. Hutchcroft &  J. Rocamora, ‘Strong Demands and Weak Institutions: The Origins and Evolution of the Democratic Deficit in the Philippines’, Journal of East Asian Studies, Vol 3. 2003, P. 278.

[10] P. D. Hutchcroft &  J. Rocamora, ‘Strong Demands and Weak Institutions: The Origins and Evolution of the Democratic Deficit in the Philippines’, Journal of East Asian Studies, Vol 3. 2003, P. 278.

[11] W. Case, Politics in Southeast Asia; Democracy or Less, Routledge, New York, 2002, P. 227.

[12] W. Case, Politics in Southeast Asia; Democracy or Less, Routledge, New York, 2002, P. 227.

[13] P. D. Hutchcroft &  J. Rocamora, ‘Strong Demands and Weak Institutions: The Origins and Evolution of the Democratic Deficit in the Philippines’, Journal of East Asian Studies, Vol 3. 2003, P. 279.

[14] P. D. Hutchcroft &  J. Rocamora, ‘Strong Demands and Weak Institutions: The Origins and Evolution of the Democratic Deficit in the Philippines’, Journal of East Asian Studies, Vol 3. 2003, P. 280.

[15] P.N. Abinales and D.J. Amoroso, State and Society in the Philippines, ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS INC, New York, 2005, P. 267.

[16] P.N. Abinales and D.J. Amoroso, State and Society in the Philippines, ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS INC, New York, 2005, P. 270.

[17] P.N. Abinales and D.J. Amoroso, State and Society in the Philippines, ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS INC, New York, 2005, P. 270.

[18] A.R. Magno,  Southeast Asian Affairs 2001, ISEAS, Singapore, 2001, P. 252.

[19] A.R. Magno,  Southeast Asian Affairs 2001, ISEAS, Singapore, 2001, P. 254.

[20] A.R. Magno,  Southeast Asian Affairs 2001, ISEAS, Singapore, 2001, P. 254.

[21] A.R. Magno,  Southeast Asian Affairs 2001, ISEAS, Singapore, 2001, P. 253.

[22] A.R. Magno,  Southeast Asian Affairs 2001, ISEAS, Singapore, 2001, P. 252.

[23] P.N. Abinales and D.J. Amoroso, State and Society in the Philippines, ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS INC, New York, 2005, P. 277.

[24] P. D. Hutchcroft &  J. Rocamora, ‘Strong Demands and Weak Institutions: The Origins and Evolution of the Democratic Deficit in the Philippines’, Journal of East Asian Studies, Vol 3. 2003, P. 262.

[25] P. D. Hutchcroft &  J. Rocamora, ‘Strong Demands and Weak Institutions: The Origins and Evolution of the Democratic Deficit in the Philippines’, Journal of East Asian Studies, Vol 3. 2003, P. 269

Drama Risma

Panggung politik nasional sedang diramaikan oleh wacana pengunduran diri Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Banyak orang keheranan terhadap wacana tersebut, terlebih bagi warga Surabaya yang telah menikmati jerih payah dan prestasi Risma selama memimpin Ibukota Jawa Timur tiga tahun terakhir. Wacana ini tidak muncul begitu saja. Seperti yang diungkapkan Risma melalui media cetak dan elektronik,  dia memang memiliki niatan untuk mundur. Penyebabnya ialah tekanan elit politik yang begitu kuat terhadap kepemimpinannya.[1]

Tekanan itu diwujudkan dalam bentuk tindakan kontraproduktif terhadap kebijakan strategis yang diambil oleh Risma. Tiga Bulan memimpin Surabaya, Risma hampir saja dimakzulkan oleh DPRD Kota Surabaya karena menaikkan pajak reklame. Selain itu, pemakzulan Risma banyak dikaitkan dengan penolakan Risma terhadap megaproyek tingkat nasional, Tol Tengah Kota di Surabaya yang bernilai Triliunan Rupiah. Tidak mendapat dukungan dari wakil rakyat, dua kebijakan Risma itu didukung oleh intelektual-intelektual kampus yang ada di kota pahlawan. Di sisi lain, banyak masyarakat menunjukkan kegeramannya dengan melakukan aksi demonstrasi di sekitaran DPRD. Pemakzulan itu menguap setelah elit politik Jakarta “menjewer” para elit politik Surabaya agar mengurungkan niatnya.

Tekanan politik paling mutakhir terhadap Risma ialah terpilihnya Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota Surabaya menggantikan Bambang D.H. Kendati berulang kali menyatakan tidak ada masalah pribadi dengan Ketua DPC PDIP Surabaya itu, Risma terlihat kecewa berat. Namun, kita tidak bisa menyangkal bahwa Wisnu adalah salah satu arsitek pemakzulan Risma 2010 silam. Selain itu, Wisnu juga berada dalam pihak pro-tol tengah. Posisi Wisnu sebagai Wakil Walikota diyakini Risma akan mengganggu jalannya pemerintahan Kota Surabaya yang sudah adem ayem pasca drama pemakzulan Risma. Terlebih lagi, banyak berita yang beredar jika Wisnu dimanfaatkan oleh Pakde Karwo –Gubernur Jawa Timur– untuk memecah konsentrasi Risma yang selama ini sering menggagalkan proyek Pemprop Jatim di Surabaya. Secara tersurat Risma menegaskan kekecewaannya terhadap pemilihan Wakil Walikota yang dinilai tidak taat aturan. Hal ini juga ditunjukkan dengan absennya Risma dalam Pelantikan Wakil Walikota Surabaya dengan dalih sakit. Padahal, Risma di hari tersebut berangkat ke Jakarta untuk meyakinkan Kemendagri bahwa pelantikan Wisnu cacat hukum.[2] 

Perlawanan Risma

Menyadari iklim politik yang sangat tidak bersahabat pasca pelantikan Wisnu, Risma tidak tinggal diam. Skema serangan balik cepat disusun oleh Risma dan tim untuk menjinakkan para aktor politik yang kian buas. Caranya, Risma berusaha untuk menghadapkan lawan politiknya dengan masyarakat secara langsung melalui media masa. Strategi komunikasi politik Risma ini dibingkai melalui wacana “pengunduran diri seorang walikota terbaik dunia yang telah begitu banyak memberi prestasi pengelolaan kota tanpa pamrih.” 

Beruntung bagi Risma bahwa dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, namanya telah beredar dalam orbit politik nasional. Rilis yang dibeberkan oleh Lembaga Psikologi Politik UI yang berjudul ‘Mencari Lawan Jokowi’ menempatkan Risma dalam posisi teratas calon presiden yang paling potensial untuk melawan Gubernur DKI tersebut. Hal ini membuat namanya kian tenar di kalangan media masa nasional. Tidak jarang, berita tentang kesuksesannya diekspos oleh media top tanah air.

Momentum tersebut dimanfaatkan Risma untuk mengendarai media masa nasional guna melawan musuh lokalnya. Dua stasiun televisi disambangi Risma untuk mengobral drama politik yang sedang dijalaninya. Sembari mengumbar prestasi yang telah diraihnya selama memimpin Surabaya, Risma juga membagi sedikit kegundahannya atas perilaku elit politik yang disebut-sebut Risma terus menggerogoti jalannya pemerintahan Kota Surabaya demi vested interest-nya. Baik di Trans 7 melalui program Hitam Putih yang diampu oleh Dedy Cobuzier, maupun di Metro TV melalui program Mata Najwa yang diampu oleh Najwa Shihab, Risma tak lupa untuk menitikkan air mata. Memang, kita tidak bisa memungkiri jika air mata Risma terkesan natural. Namun, proses menuju jatuhnya air mata yang bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia ini jelas by design. 

Angin kian berpihak pada Risma ketika Majalah Tempo mengangkat laporan investigasi yang berjudul “#saveRisma” sebagai laporan utama. Dalam edisi tersebut, Tempo menjelaskan secara rinci duduk permasalahan yang sedang dihadapi Risma. Diawali dengan ilustrasi Risma yang melawan banteng seorang diri, Tempo berusaha menggiring pembacanya untuk meyakini bahwa PDIP Kota Surabaya memang jadi sumber permasalahan yang dikeluhkan Risma. Kemudian, Tempo menjelaskan bagaimana masalah ini muncul, usaha-usaha untuk memerangkap Risma dalam politik transaksional sedari awal pencalonannya, proses kemenangan Risma dalam pemilihan walikota, sikap tanpa kompromi Risma terhadap beberapa programnya, serta kesuksesan-kesuksesan Risma selama memimpin Surabaya. Dengan kata lain, Tempo edisi 17-23 Februari 2014 itu telah menjadi panggung spektakuler bagi Risma. 

Strategi yang dijalankan oleh Risma dan tim sejauh ini menunjukkan hasil positif. Drama ini berhasil menyita perhatian masyarakat, bahkan menggerakannya untuk mengambil tindakan. Khalayak umum kian ramai membicarakan Risma. Tidak terbatas pada warga kota Surabaya saja, namun juga warga-warga di kota lain. Monitoring yang dilakukan oleh Indonesia Indicator menyatakan bahwa Risma menjadi “trending topik” politik nasional bersaing dengan Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta kandidat calon presiden seperti Prabowo, Aburizal Bakrie dan Wiranto.[3] Di kalangan kelas menengah Kota Surabaya yang terhubung dengan media sosial twitter, mereka mempopulerkan tanda pagar #saveRisma sebagai bentuk perlawanan. Di media sosial lain seperti facebook, suporter Risma terus membuat status yang bernada dukungan terhadap Risma sembari mengecam lawan politik Risma yang disimplifikasi sebagai PDIP. Tidak berhenti di media sosial, masa dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa hingga bapak-bapak pada 20 Februari melakukan aksi turun ke jalan di depan DPRD Kota Surabaya sebagai bentuk dukungannya terhadap Risma.

Menyadari pentingnya Drama Risma dalam panggung politik nasional, pelbagai partai politik berusaha untuk mendekati walikota perempuan pertama di Surabaya ini. Gerindra misalnya, mereka mulai mengeluarkan statement yang mendukung Risma untuk bertahan. Gerindra bahkan mengeluarkan wacana pencalonan Risma sebagai wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Di samping Gerindra, Golkar juga mendekati Risma. Bedanya, Golkar terlihat serius karena menggunakan kekuasaan politiknya untuk mendekati Risma. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso yang juga caleg DPR-RI Dapil Surabaya-Sidoarjo ini mengundang Risma ke kantornya atas nama Komisi II DPR-RI. Memang banyak pihak yang mengindikasikan bahwa tindakan Priyo tidak lebih untuk memasyarakatkan dirinya agar terpilih lagi sebagai anggota DPR.[4] Namun demikian, ini adalah sebuah langkah politik yang cukup strategis mengingat Risma bukanlah kader Golkar dan juga tidak diusung Golkar dalam pemilihan walikota Surabaya.

Sebagai partai pengusung yang diibaratkan Risma sebagai rumah kos, PDIP telah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan ini.  Mekanisme resolusi konflik dari tahapan DPC, DPW, hingga DPP telah ditempuh oleh moncong putih. Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolopun telah bertemu langsung dengan Risma untuk menghentikan badai yang kontraproduktif dengan tujuan partai yang hendak memenangi pemilihan umum April ini. Namun, bukannya isu itu mereda, namun terus ada chapter lain yang membuat drama ini belum berkesudahan sehingga terus mengikis kepercayaan masyarakat pada PDIP, khususnya di Surabaya.

Quo Vadis Risma, Quo Vadis PDIP

Sekarang, kartu telah dimainkan oleh Risma dan tim. Merekalah yang sebenarnya menentukan bagaimana akhir dari drama ini. Pada titik ini, kita harus memahami bahwa Risma memiliki kepentingan untuk memimpin Surabaya dan memastikan jalannya kepemimpinan sesuai dengan rencana dan prinsip yang dia anut. PDIP sebagai kendaraan politik yang mengantarkan Risma pada kursi Surabaya 1 dianggapnya sebagai benalu karena logika partai yang kental akan politik transaksional tidak bertemu dengan logika teknokrat ala Risma. Langkah apapun yang selanjutnya ditempuh Risma, nampaknya akan diniatkan untuk mengusir jauh-jauh benalu tersebut.

Pengangkatan Wisnu sebagai Wakil Walikota Surabaya adalah momentum penting bagi Risma. Kesalahan prosedural menjadi pintu masuk Risma dan tim untuk membesarkan masalah yang membawa Risma pada pilihan politik ekstrim. Pilihannya dua, yakni Risma mundur atau bertahan. Jika memilih untuk mundur, masa jabatan Risma yang akan kadaluarsa satu tahun ke depan relatif menguntungkan. Risma kiranya tidak begitu khawatir karena satu tahun bukanlah waktu yang cukup untuk mengubah Surabaya dari apa yang telah ia rancang dan kerjakan. Di samping itu, dengan legitimasi sebagian masyarakat yang telah dimilikinya, Risma bisa memaksimalkan waktu satu tahun untuk membangun mesin politik yang nantinya digunakan untuk pencalonan Risma dalam Pemilihan Walikota 2015. Terlebih lagi jika Risma memilih untuk maju lewat jalur independen. Perlu kita sadari, tidak menutup kemungkinan Risma menggandeng partai politik di luar PDIP yang bersedia untuk mendukung Risma tanpa syarat kendatipun itu kemungkinannya kecil.    

Bagi PDIP, mencuatnya Drama Risma merupakan suatu kerugian besar. Konsentrasi PDIP untuk memenangkan pemilihan umum legislatif sehingga bisa mengusung calonnya sendiri tanpa perlu bergantung partai lain terpecah. Dalam drama ini, citra PDIP khususnya di Kota Surabaya babak belur karena tindakan elit lokal yang susah dikontrol. Isu-isu seperti ini juga berpotensi untuk menggoyang pendirian swing voter kelas menengah yang semenjak Jokowi Effect mulai menunjukkan kecenderungannya untuk memilih Partai Megawati ini. PDIP juga kehilangan pemimpin daerah berprestasi selain Jokowi yang bisa dikapitalisasi untuk meraup perolehan suaranya di pemilihan umum legislatif.

Drama Risma juga membuat elit PDIP Surabaya kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan finansial dari jabatan politik. Seumpama Risma mundur, tentu Wisnu yang akan menjadi walikota. Mendukung pembangunan tol tengah yang berpotensi untuk memberi keuntungan finansial tersebut akan menjadi blunder besar bagi Wisnu dan partainya. Karena hal tersebut menjadi bukti shahih bahwa PDIP tidak lebih dari sarang politisi yang berburu rente. Dengan kata lain, PDIP bak makan buah simalakama.

Pilihan paling rasional bagi PDIP  ialah menahan Risma hingga akhir masa kepemimpinannya. Dalam kurun waktu tersebut, PDIP bisa menyusun ulang strategi baru yang bisa menyelamatkan partai.

Pembelajaran Politik Penting

Bagaimanapun jua akhir dari drama ini, Kasus Risma telah menjadi pembelajaran politik yang cukup penting. Ketika seseorang memiliki jabatan politik mampu menunjukkan performa maksimal, insentif yang dia dapat bukan hanya suksesnya pengelolaan politik, namun juga legitimasi masyarakat luas. Pertarungan politik di dalam DPRD tidak perlu dimenangkan melalui politik transaksional. Pemimpin politik tersebut bisa secara langsung memaksimalkan dukungan masyarakat dalam menghadapi logika wakil rakyat yang acapkali susah diterima akal sehat kita. Selain itu, kasus Risma merupakan pembelajaran yang tidak kalah penting bagi elit politik. Mereka seakan diingatkan agar berhenti berburu rente jika masih ingin berkuasa. Namun, itu akan terjadi jika mereka mampu memahami bahwa drama ini ada hikmahnya.


 

Image

[1] Untuk memahami konteks wacana pengunduran diri Risma secara utuh, lihat Majalah Tempo edisi 17-23 Februari 2014 Hal. 34-47 dan Talkshow Mata Najwa edisi 12 Februari 2014, Wali Pilihan Kota.

[2] Lihat Surabaya Pagi,’Risma Bohong’, Home (daring), 3 Februari 2014, < http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Risma-Bohong;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628003137d1ad2aff9d83c7c85b62872e7>, diakses pada 1 Maret 2014.

[3] Lihat Antara, ‘Survei: Walikota Surabaya primadona baru perpolitikan Indonesia’, Polkam (daring), 27 Februari 2014, < http://www.antaranews.com/berita/421424/survei-walikota-surabaya-primadona-baru-perpolitikan-indonesia>, diakses pada 1 Maret 2014.

 [4] Lihat Tempo, ‘Pengamat: Kasus Risma Untungkan Priyo Budi Santoso’, Politik (daring), 23 Februari 2014, < http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/078556848/Pengamat-Kasus-Risma-Untungkan-Priyo-Budi-Santoso>, diakses pada 1 Maret 2014.

Untuk Ibu Saya

Hari ini saya begitu bersyukur saya menyadari

Bahwasanya saya memiliki apa yang Nabi Muhammad SAW tidak miliki, 

yakni kasih sayang dari seorang Ibu dua puluh tahun terakhir.

 

Saya meyakini, sampai kapanpun, kasih sayang yang diberikan oleh Ibu adalah abadi, tulus, dan cuma-cuma.

Orang lain bisa memberi kasih sayang pada saya. 

Mungkin karena saya pernah ranking 1 waktu sd dulu, menjuarai lomba ini itu, tidak gemuk, bisa main bola, ikut organisasi, dan sebagainya. 

Tapi, kasih sayang Ibu saya tidak berbatas pada apa yang melekat di diri saya. 

Pertama sekali, Ibu saya mengizinkan saya hidup. 

Beliau tidak seperti sekelompok calon Ibu yang tega menggugurkan kandungannya, atau dengan kata lain membunuh darah dagingnya sendiri.

Dengan sabar, sembilan bulan lamanya Ibu saya menjaga agar saya bisa hadir ke dunia dalam kondisi yang pantas. 

Kasih sayang Ibu saya sudah ada, sebelum saya ada di dunia.

Dalam kondisi nadir seorang manusia, Ibu saya menjadi orang pertama yang memberi kasih sayangnya. 

Seorang bayi baru lahir, telanjang bulat, penuh lendir dan darah, tidak bisa apa-apa selain menangis dan menghentakkan beberapa bagian tubuhnya diberi air susu dengan tulus. 

Ketika saya kelaparan, di waktu apapun dan di tempat seperti apapun beliau akan mengusahakan kenyangnya perut saya.

Ketika saya buang air kecil atau buang air besar di sembarang tempat, ketika orang lain ilfil, justru Ibu saya dengan sabar membersihkannya. 

Ketika saya menangis terisak-isak, di kala orang lain menjauh, justru Ibu menyediakan peluknya untuk menguatkan saya.

 

dan masih banyak ketika-ketika lainnya di mana orang lain tidak mungkin memberi kasih sayangnya namun Ibu saya tetap konsisten.

Sementara itu, anaknya malah membuang-buang waktu untuk memikirkan anak orang lain. 

Padahal sang anak yakin, jika sebagian besar waktu sang Ibu digunakan untuk memikirkan si anak. 

Dasar bodoh!

YOGYAKARTA KOTA KREATIF?

Oleh M. Irfan Ardhani dan Dhamar Sukma Ramadhan

Diajukan sebagai makalah dalam Diskusi Ilmiah Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dari yang sebelumnya berbasis Sumber Daya Alam menjadi berbasis Sumber Daya Manusia. Alfin Toffler menggambarkan fenomena tersebut melalui pembagian empat gelombang peradaban ekonomi. Menurut Toffler, gelombang pertama merupakan gelombang ekonomi pertanian, gelombang kedua merupakan gelombang ekonomi industri, dan gelombang ketiga merupakan gelombang ekonomi informasi.[1] Toffler kemudian memprediksi bahwa gelombang keempat merupakan gelombang ekonomi kreatif yang berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. Atau dalam pemahaman Howkins, model perekonomian yang memanfaatkan kreativitas dalam menghasilkan keuntungan ekonomis.[2]

Sebagai negara besar yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia tidak boleh tertinggal dalam merespon fenomena perekonomian global tersebut. Kendati saat ini perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor pertanian, industri manufaktur, dan industri ekstraktif, Indonesia harus mengambil tindakan secara aktif dan komprehensif untuk mengembangkan sektor perekonomian kreatif di Indonesia.[3] Pemerintah pusat bisa mengambil pelbagai pendekatan kebijakan dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di Indonesia dalam menggerakkan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia secara masif, tidak terkecuali dengan menggandeng peranan pemerintah lokal.

Saat ini, respon pemerintah Indonesia sendiri diwujudkan melalui Instruksi Presiden no 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah juga membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) guna mempersiapkan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kementerian ini mengawali kerjanya dengan menyusun grand design pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi kreatif ini, Kemenparekraf mengadopsi sejumlah perspektif dalam diskursus ekonomi kreatif. Dari sekian banyak perspektif yang terdapat didalam diskursus ini, pemerintah cenderung lebih memakai perspektif ekonomi kreatif berbasis sektoral. Dalam Grand Design Indonesia Kreatif 2025, masih sedikit sekali disinggung tentang bagaimana pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia harus punya peran yang besar dalam membentuk wilayahnya menjadi kota yang atraktif dan kreatif.[4]

Padahal, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan kota-kota kreatif. Salah satu kota yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai Kota Kreatif ialah Yogyakarta. Kota yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa ini telah jauh dikenal dengan kreativitas warganya yang mampu menghasilkan suatu barang ataupun menyediakan jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Kemenparekraf memang telah menyadari potensi Yogyakarta ini dengan mengajukan Yogyakarta bersama tiga kota lainnya – Bandung, Jakarta, Pekalongan— sebagai kota kreatif pada UNESCO.[5] Persoalannya, di manakah posisi Kota Yogyakarta sebagai kota kreatif? Oleh karena itu, menarik untuk mencermati sejauh mana Yogyakarta bisa dikatakan sebagai kota kreatif.

1.2.        Rumusan Masalah

Makalah ini dengan demikian mencoba menjawab pertanyaan Apakah Yogyakarta telah menjadi kota kreatif?

 

1.3.        Landasan Konseptual/Teoritik

  • Ekonomi Kreatif

Definisi ekonomi kreatif sendiri sampai sejauh ini masih belum dapat dirumuskan secara jelas. Hal ini karena kreativitas manusia sendiri masih sulit untuk dibedakan apakah sebagai proses atau memang sebuah karakter bawaan manusia. UNDP merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integraif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif dan budaya[6]. Bagi pemerintah sendiri, ekonomi kreatif didasarkan pada diktum pertama Instruksi Presiden  nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif yang berbunyi :

“…Kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraaan masyarakat Indonesia.”[7]

  • 15 Sektor Industri Kreatif John Howkins[8]

Berbicara mengenai ekonomi kreatif, tentu tidak dapat dilepaskan dari teori industri kreatif sektoral yang dicetuskan oleh John Howkins. Howkins percaya  bahwa kreativitas telah membagi dunia dalam pelbagai macam jalan berdasarkan cara seseorang mewujudkan kreativitasnya dalam wujud sesuatu yang dapat dijual sehingga memiliki nilai ekonomi. Oleh karenanya, guna mewujudkan ekonomi kreatif harus digunakan pembagian yang jelas pada produksi barang kreatif yang dihasilkan berdasarkan sektor sektornya. Untuk itu Ia secara sistematis telah membagi industri kreatif  menjadi 15 sektor berdasarkan pada beberapa parameter seperti input terhadap pendapatan negara, nilai tambah dari produk dan perbedaan produk dari produk produk yang telah ada sebelumnya. Adapun 15 sektor tersebut antara lain: Periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fesyen, film, music, pertunjukan, penerbitan, piranti lunak, permainan, permainan komputer, riset dan pengembangan serta televisi dan radio.

Pendekatan sektoral dari Howkins serta pembagian 15 sektor industri kreatif inilah yang nantinya akan sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia.

  • Kota Kreatif  oleh Charles Landry[9]

Selain pendekatan pada bidang sektoral sebagaimana yang dicetuskan oleh John Howknis, muncul peneliti lain yang membawa sebuah pendekatan berbeda bernama Charles Landry. Dalam pendekatan yang diusung oleh Charles Landry ini  lebih mengetengahkan pendekatan yang berbasis spasial atau kewilayahan. Hasil pendekatan ini adalah teori mengenai kota kreatif dan pembentukannya.

Landry percaya bahwa kota-kota di seluruh dunia sedang mengalami apa yang disebut sebagai masa transisi menuju sebuah pembaruan dari era industri lama. Untuk itu, pemberi nilai tambah pada kegiatan ekonomi saat ini berpindah bukan lagi pada barang yang diproduksi namun lebih kepada modal intelektual yang dimasukkan kedalam hasil produksi, baik yang berupa barang ataupun jasa.

Disinilah peran individu kreatif menjadi sangat penting. Individu kreatif ini sendiri tentu memiliki latar kebudayaan dan berbeda beda. Latar belakang kebudayaan inilah yang dimanfaatkan oleh mereka untuk menciptakan suatu produk ekonomi guna dapat bertahan hidup di kota. Oleh karena itu, Landry mendefinisikan kota kreatif sebagai sebuah kota dimana ada aktivitas kebudayaan yang beragam yang menjadi bagian yang integral dari kegiatan ekonomi kota maupun fungsi sosial dari kota tersebut[10]. Landry percaya bahwa ekonomi kreatif dapat dimulai dari pengembangan kota kreatif.

Dalam tulisannya yang lain terkait kota kreatif, Landry menyebutkan bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan oleh sebuah kota guna menjadi sebuah kota kreatif. Pertama adalah tekait bagaimana mengurangi sejumlah hambatan yang menghambat perkembangan kota menjadi kota kreatif dan mempersiapkan sebuah lingkungan yang kreatif.

  • Mengurangi sejumlah hambatan

Ada sejumlah hambatan yang menurut Landry akan menyulitkan sebuah kota untuk berkembang menjadi kota kreatif. Hambatan hambatan ini diantaranya adalah:

  1. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjamin adanya aliran aspirasi yang lancar terkait pengembangan ekonomi kreatif di kota tersebut dari masyarakat ke pemerintah. Yang harus dikurangi dalam hal ini bukanlah akuntabilitas yang demikian. Namun yang harus dikurangi adalah akuntabilitas yang menjadi alasan untuk bertindak lambat. Akuntabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan respon yang lambat atau menghambat inovasi dengan alasan khawatir hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada.

   2. Birokrasi

Birokrasi seringkali memasukkan peraturan peraturan yang kompleks dan rumit dalam regulasi terkait perekonomian kreatif. Pengurusan perizinan, lisensi dan sebagainya kadangkala masih menemui hambatan di sektor ini.

   3. Pemikiran pendek

Pemikiran yang pendek dari para politisi dan pembuat kebijakan seringkali menjadi penghambat perkembangan kreativitas. Hal ini dikarenakan seringkali mereka tidak dapat memberikan solusi jangka panjang dari permasalahan yang dihadapi dan perencanaan yang lebih visioner terkait perkembangan kota kreatif tersebut.

    4.Patronase

Patronase seringkali menjadi penghambat perkembangan kota kreatif mengingat pada umumnya patron menguasai akses terhadap sumber daya dan informasi. Hal ini membuat sejumlah orang lain menjadi sulit untuk mengembangkan kreativitasnya dan pada akhirnya menghambat perkembangan kota kreatif.

  • Mempersiapkan lingkungan kreatif

Selain mengurangi sejumlah hambatan dalam perkembangan kota menjadi sebuah kota kreatif, kota juga perlu mempersiapkan beberapa hal yang dapat menjadi pre-kondisi dari sebuah kota kreatif. Hal tersebut diantaranya

  1. Pemetaan proyek

Dalam pengembangan kota kreatif, seringkali ditemukan sejumlah hambatan yang dapat menyebabkan proyek-proyek penunjang perkembangan kota kreatif menjadi gagal. Namun diluar itu, kegagalan ini harusnya dijadikan pembelajaran dengan melakukan pemetaan secara jelas mana proyek yang berhasil dan mana yang gagal dikembangkan oleh kota.

   2. Pembentukan indikator kesuksesan baru

Terminologi yang banyak digunakan dalam ekonomi kreatif pada umumnya adalah terminologi baru. Seringkali kesuksesan ekonomi kreatif diukur dengan indikator kesuksesan yang lama sehingga sulit untuk melihat secara komperhensif dan benar benar akurat. Padahal dalam penentuan keputusan dalam investasi di suatu kota,  data ini harus benar benar akurat. Untuk itu diperlukan indikator baru guna mengukur kesuksesan perkembangan ekonomi kreatif secara lebih komperhensif

    3.   Dorongan terhadap masyarakat

Perkembangan kota kreatif tak bisa lepas dari keberadaan individu- individu kreatif dalam masyarakat. Untuk mendorong agar lebih banyak individu kreatif yang muncul, kota perlu mengapresiasi keberadaan mereka dengan misalnya memberikan penghargaan penghargaan dan semacamnya atas inovasi dan proyek yang mereka lakukan.

   4. Katalisator

Katalisator dalam hal ini adalah acara atau perkumpulan yang memfasilitasi pertemuan antara anggota masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi tukar pemikiran dari beragam perspektif yang ada terkait perkembangan kota kreatif

   5. Ruang kreatif

Individu kreatif dan proyek kreatif jelas membutuhkan ruang bagi mereka untuk dapat mengekspresikan dirinya. Kota sebaiknya menyediakan ini agar perkembangan individu kreatif menjadi lebih cepat dan banyak.

1.4.        Hipotesa

Yogyakarta memang sudah berada pada jalur yang tepat guna menjadi suatu wilayah kreatif sebagiamana yang direncanakan pemerintah. Namun hal ini masih belum sempurna karena adanya sejumlah hambatan dalam perkembangan kota Yogyakarta 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Mengenai Ekonomi Kreatif di Yogyakarta

Yogyakarta merupakan wilayah dengan segudang potensi ekonomi kreatif. Potensi tersebut terentang mulai dari sumber daya manusia hinga kultur tradisional yang melekat pada Yogyakarta. Tidak seperti kebanyakan wilayah di nusantara, Yogyakarta bisa dibilang sebagai wilayah yang minim akan sumber daya alam. Oleh karena itu, Yogyakarta tidak bisa menyandarkan perekonomiannya melalui industri-industri ekstraktif. Namun demikian, Yogyakarta memiliki tradisi budaya yang panjang, didukung oleh keberadaan kelompok-kelompok minoritas kreatif yang memiliki tradisi literati dan keilmuan yang tinggi, tersebar di berbagai disiplin keilmuan di 133 kampus, didukung oleh kalangan innovator muda di bidang industi kreatif berbasis kampus, terutama di bidang tekologi informasi (TI), yang berusaha di tengah-tengah kota dan di klaster-klaster kerajinan di pedesaan.[11] Dengan kata lain, Yogyakarta memiliki sumber daya manusia kreatif yang bisa menopang perekonomian Yogyakarta.

Sejak lama Yogyakarta telah menjadi destinasi wisata yang cukup terkenal. Wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga luar negeri. Keanekaragaman upacara keagamaan dan budaya dari pelbagai agama serta didukung oleh kretivitas seni dan keramahtamahan masyarakat, membuat Yogyakarta mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan.[12] Bentuk wisata di Yogyakarta sendiri meliputi wisata Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus, yang dilengkapi dengan pelbagai fasilitas seperti resort, hotel, dan restoran.[13]

Pada titik ini, kita bisa memahami bahwa Yogyakarta memiliki keunggulan dalam sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Keunggulan Yogyakarta tersebut sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam mengembangkan perekonomian kreatif di Indonesia, yang diwujudkan melalui penempatan bersama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kementerian. Sinergi yang saling menguatkan antara kedua sektor tersebut pada dasarnya akan membawa kekhasan dalam pengembangan perekonomian Yogyakarta. Di satu sisi, Ekonomi kreatif mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan menjadi daya tarik di destinasi pariwisata, serta menjadi media promosi bagi kepariwisataan.[14] Sebaliknya, kemajuan pariwisata suatu destinasi umumnya diikuti dengan peningkatan permintaan akan karya kreatif.[15] Konsep kegiatan wisata dapat didefinisikan dengan tiga faktor, yaitu harus ada something to see, something to do, dan something to buy.[16] Dalam tiga komponen tersebut, ekonomi kreatif di Yogyakarta berperan sebagai something to buy.

Ekonomi kreatif merupakan salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi Yogyakarta. Ekonomi kreatif Yogyakarta yang sebagian besar masih berada dalam klasifikasi industri kecil ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama sebagian warga Yogyakarta. Sejatinya, subsektor industri kreatif sebagaimana dikemukakan oleh Kemenparekraf telah tumbuh dan berkembang di Yogyakarta sejak lama, jauh sebelum keluar Instruksi Presiden No. 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.[17] Hal ini bertambah menarik ketika kita menyadari bahwa persebaran ekonomi kreatif di Yogyakarta tidak hanya terkonsentrasi pada satu titik. Tiap sudut wilayah Yogyakarta yang terdiri atas tiga belas kecamatan memiliki potensinya sendiri yang mampu diolah sedemikian rupa dan mengubahnya menjadi suatu komoditi yang memiliki nilai jual. Dengan kata lain, sumber daya manusia kreatif telah tersebar dan mengakar di pelbagai daerah di Yogyakarta.

Yogyakarta juga memiliki ruang kreatif sebagai sarana dan prasarana tumbuh kembangnya industri kreatif di Yogyakarta. Bagi subsektor seni pertunjukan dan musik, ada nama-nama seperti Taman Budaya Yogyakarta, Museum Benteng Vredeburg, Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardja Soemantri, dan sebagainya. Sementara bagi subsektor pasar barang seni dan kerajinan, Yogyakarta memiliki Malioboro, Pasar Beringharjo, Pasar Seni Gabusan, Pasar Ngasem, galeri-galeri swasta, dan sebagainya. Ruang kreatif yang dimiliki oleh Yogyakarta menjadi suatu sarana yang mampu menjaga eksistensi kreativitas dan industri kreatif di Yogyakarta. 

Selain memiliki industri kreatif, stakeholder di Yogyakarta juga turut memberikan katalis bagi industri kreatif dengan menggelar pelbagai macam event tahunan. Event-event itu diantaranya adalah Festival Film Pelajar Yogyakarta (FFPJ), Jogja Asian Film Festival (JAFF), Master class programme of the Jogjakarta Documentary Film Festival, Yogyakarta Contemporary Music Festival, The Jogja International Performing Arts Festival, Jogja-Netpac Asian Film Festival, Biennale Jogja, The Parade Clothing Exhibition, Pinasthika. (Affandi dalam Arfani (ed), 2012). Event-event tersebut seringkali menjadi pemantik bagi perkembangan perekonomian kreatif di Yogyakarta. Ketika kita mengambil Pinasthika sebagai contoh, event ini diselenggarakan oleh P3I Pengda DIY bekerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat sebagai perintis, dengan didukung sepenuhnya oleh P3I Pusat. Event kreatif tahunan ini telah dimasukkan agenda nasional oleh Kementerian Perdagangan dan menarik perhatian internasional[18].  Pinasthika telah melahirkan agensi periklanan tingkat nasional baru – seperti Petak Umpet – yang memiliki omset miliaran rupiah.

Ekonomi kreatif sendiri memang memiliki arti penting dalam perekonomian Yogyakarta. Namun, belum ada data pasti mengenai berapa sumbangsih ekonomi kreatif di Yogyakarta terhadap PDRB Yogyakarta sendiri. Hal ini dikarenakan BPS belum menggolongkan industri kreatif dalam perhitungan PDRB.

2.2 Menghilangkan Hambatan untuk Menjadi Kota Kreatif

Dalam upaya menjadi kota kreatif, masing-masing kota harus bisa menghilangkan pelbagai macam hambatan. Dalam sub bab ini, akan dijelaskan empat hal yang mungkin bisa menjadi hambatan bagi Yogyakarta untuk menjadi kota kreatif, yaitu akuntabilitas, birokrasi, kepicikan, dan patronase. Dari keempat hal tersebut, Yogyakarta tidak secara mutlak menunjukkan kesamaan posisi dari keempatnya.

Salah satu keunggulan Kota Yogyakarta adalah birokrasi yang relatif efisien bagi para investor. Di Yogyakarta, mendapatkan izin untuk melakukan investasi bukanlah hal yang susah. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai garda terdepan dalam pembukaan investasi baru di Yogyakarta telah memiliki sistem informasi dan prosedur yang jelas. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh calon investor bisa diakses dengan mudah baik melalui situs http://perizinan.jogjakota.go.id maupun dengan datang langsung ke Dinas Perizinan . Di samping itu, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan sistem yang terkomputerisasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Yogyakarta mendapat predikat kota dengan kemudahan pembukaan investasi nomor satu di Indonesia oleh http://doingbusiness.org/ — sebuah lembaga pemeringkatan kemudahan berbisnis yang dibawahi oleh Bank Dunia— baru-baru ini.[19]  Dengan kata lain, birokrasi bukanlah menjadi hambatan di Yogyakarta untuk menjadi kota kreatif.

Logika jangka pendek yang digunakan oleh sekelompok elit pemerintahan terkadang menjadi hambatan bagi suatu kota untuk menjadi kota kreatif. Seringkali mereka tidak berpikir panjang dan menemukan solusi yang lebih efektif di masa depan dalam menghadapi persoalan-persoalan kota. Dalam kasus Yogyakarta, hal ini terlihat pada kasus mangkraknya beberapa halte Bus Trans Jogja.  Halte-halte mangkrak itu antara lain Jalan Kenari, tepatnya di depan SMKN 5 Yogyakarta dan SGM serta Jalan Hayam Wuruk, yakni di depan dan seberang Dinas Pendidikan (Disdik) Yogyakarta. Karena sudah tidak dipergunakan, halte-halte tersebut terlihat kumuh dan perlahan rusak. Menurut Anggota DPRD Yogyakarta, Ali Fahmi, mangkraknya halte menunjukkan perencanaan Bus Trans Jogja kurang matang.[20] Padahal, sebagai kota wisata ketersediaan transportasi publik  merupakan suatu elemen yang sangat penting.[21]

Yogyakarta merupakan kota dengan akuntabilitas yang relatif tinggi. Dalam pelaporan keuangan, Kota Yogyakarta memiliki prestasi yang cukup bisa dibanggakan. Selama empat tahun berturut-turut, Kota Yogyakarta mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.[22] Tentu saja, akuntabilitas yang ditunjukkan oleh Kota Yogyakarta menjadi elemen pendukung bagi pengembangan Yogyakarta sebagai kota kreatif.

Kota Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari eksistensi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengaruh keraton begitu kuat dalam pelbagai sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Sultan Yogyakarta memiliki kekuasaan yang cukup besar. Di satu sisi, Sultan mendapat legitimasi kultural yang tercermin pada rasa hormat yang begitu tinggi dari masyarakat terhadap Sultan Yogyakarta dan secara tradisional, masyarakat harus mengikuti perkataan Sultan.[23] Selain itu, Sultan juga memiliki kekuasaan politik yang dilegalkan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Undang-undang tersebut menegaskan posisi Sultan sebagai Gubernur  DIY. Di Tahun 2012, Undang-undang KeIstimewaan No. 13 Tahun 2012 yang semakin menegaskan bahwa Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIY.

Relasi patronase di Yogyakarta menempatkan Sultan sebagai patron dan masyarakat sebagai klien. Kekuasaan feodal Sultan Yogyakarta terhadap masyarakat dipertahankan melalui kekuasaan atas tanah. Menurut George Junus Aditjondro, keluarga keraton memanfaatkan kekuasaannya atas tanah untuk berbisnis. Misalnya saja, GKR Pembayun yang memiliki pelbagai macam bisnis.

“Puteri sulung Sri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, paling aktif memanfaatkan tanah keraton warisan Perjanjian Giyanti 1755 itu. Selain memimpin pabrik gula Madukismo, ia mendirekturi pabrik rokok kretek berlabel Kraton Dalem yang punya kebun tembakau sendiri di Ganjuran, Bantul; budidaya ulat sutera PT Yarsilk Gora Mahottama di Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Bantul”[24]

Patronase ini bisa saja menjadi halangan bagi perkembangan industri kreatif di Yogyakarta. Ruang kreatif yang seharusnya disediakan bisa jadi terbatasi akan adanya struktur kekuasaan seperti ini karena telah digunakan untuk bisnis.

2.3. Mempersiapkan Lingkungan Kreatif

Guna mempersiapkan diri menjadi kota kreatif, haruslah dipersiapkan sebuah lingkungan kreatif yang dapat mendukung perkembangan kota sehingga dapat menjadi kota kreatif. Dalam hal ini, Kota Yogyakarta sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan sejumlah komponen yang diperlukan guna mempersiapkan sebuah lingkungan yang kreatif.

Pertama terkait dengan pemetaan proyek ekonomi kreatif. Pengembangan kota kreatif membutuhkan pemetaan yang jelas terkait proyek proyek ekonomi kreatif yang telah dilakukan oleh kota. Pemerintah kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DIY dan kalangan akademisi, sudah mengetahui sentra-sentra industri kreatif di masing masing kecamatan serta produk-produk kreatif yang dihasilkannya melalui pemetaan ini. Pemetaan ini juga memudahkan Pemerintah Kota Yogyakarta saat ingin mengadakan acara acara seperti pementasan, pameran seni dan lain sebagainya. Walaupun demikian, kalangan pemerintah dan akademisi sendiri mengakui bahwa belum ada peta jalan yang jelas dan benar benar diterapkan oleh pemerintah kota sendiri terkait pengembangan ekonomi kreatif ini[25]. Peta jalan yang digunakan sampai sejauh ini masih semata mata berasal dari pemerintah pusat.

Hal lain yang harus diperhatikan ialah adanya indikator-indikator baru guna mengukur kemajuan ekonomi kreatif. Indikator baru dibutuhkan agar pemerintah dapat mengukur sejauh mana perkembangan ekonomi kreatif yang ada di wilayahnya secara akurat. Sayangnya sampai sejauh ini indikator kemajuan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Yogyakarta masih belum mengakomodasi indikator penilaian ekonomi kreatif secara maksimal. Pemerintah Kota Yogyakarta masih menggunakan indikator penilaian lama dalam mengukur kemajuan ekonomi kreatif sehingga ada sejumlah bagian  dari ekonomi kreatif di masyarakat yang belum dimasukkan dalam perhitungan. Hal ini tercermin dalam data Produk Domestik Regional Bruto kota Yogyakarta yang masih belum menghitung bagian ekonomi kreatif seperti misalnya permaian interaktif, piranti lunak serta riset dan pengembangan indikator ekonominya[26].

Selain pemetaan dan indikator penilaian baru, peran katalisator juga penting dalam menumbuhkan masyarakat kreatif yag menjadi basis kota kreatif. Katalisator yang dapat berupa pertemuan pertemuan ini menjadi penting guna memfasilitasi pertukaran ide diantara warga kota terkait perkembangan ekonomi kreatif. Di Kota Yogyakarta sendiri sudah ada sejumlah forum pertemuan yang memfasilitasi pertukaran ide terkait ekonomi kreatif ini. Pertemuan antar UMKM di Kota Yogyakarta menjadi salah satu wujud nyata adanya katalisator ekonomi kreatif di Yogyakarta. Setiap bulan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian rutin mengadakan pertemuan di masing masing kecamatan guna menyaring aspirasi dari sekitar 22000 UMKM di wilayah Kota Yogyakarta[27]. Dari pertemuan ini pemerintah kota dapat mengetahui kebutuhan dari para pelaku ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta.

Namun dari semua kebutuhan diatas, ruang kreatif adalah salah satu yang paling dibutuhkan bagi perkembangan ekonomi kreatif. Ruang kreatif menjadi sarana bagi individu kreatif guna mengekspresikan dirinya dan mengembangkan ekonomi kreatif. Pengadaan ruang kreatif yang mudah diakses oleh individu kreatif membuat individu kreatif jadi lebih terdorong untuk bereksperimen dan memunculkan produk kreatif yang baru. Di kota Yogyakarta sendiri, ruang kreatif yang disediakan oleh pemerintah sendiri pada dasarnya sudah cukup banyak seperti misalnya Taman Budaya Yogyakarta, Museum Benteng Vredeburg, Pusat kebudayaan Koesnadi Hardjosumantri sampai Malioboro. Namun tempat tempat ini seringkali sulit untuk diakses oleh sejumlah individu kreatif, seperti misalnya Taman Budaya Yogyakarta yang berbayar, sehingga fungsi ruang kreatif menjadi belum maksimal.

 

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sejumlah pemaparan diatas, kami memahami bahwa kota Yogyakarta belumlah sepenuhnya menjadi kota kreatif. Padahal, kota Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota kreatif karena Kota Yogyakarta punya modal individu kreatif dan sumber kultural yang kuat serta daya dukung pariwisata. Berdasarkan teori Charles Landry, hal ini dikarenakan adanya sejumlah hambatan dan belum sempurnanya lingkungan kreatif di kota Yogyakarta.

Kami meyakini, dengan melakukan pendekatan terhadap pengembangan kota kreatif, akan membantu Indonesia secara umum dalam mencapai target pengembangan ekonomi kreatif di tahun 2025. Sehingga, Indonesia tidak tertinggal dalam merespon perkembangan peradaban ekonomi internasional sebagaimana dikemukakan oleh Toffler.

Untuk itu kami memiliki sejumlah saran agar kota Yogyakarta bisa sepenuhnya menjadi kota kreatif, antara lain

Pemerintah

  1. Menyediakan ruang ruang kreatif yang lebih mudah dijangkau dan pembiayaan bagi kalangan kreatif sehingga  lebih mudah bagi mereka mengembangkan kreativitasnya dan  mendukung perkembangan ekonomi kreatif
  2. Membuat rencana aksi sebagai penerjemahan dari rencana jangka panjang pemerintah  pusat yang sejalan dengan peta jalan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah juga memiliki patokan dalam pengembangan ekonomi kreatif sesuai daerahnya
  3. Membuat indikator tambahan yang baru dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah. Utamanya yang dapat mengukur pertumbuhan dari sektor ekonomi kreatif secara lebih akurat.
  4. Membuat perancanaan yang matang dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif.
  5. Melakukan negosiasi dengan struktur patronase yang terdapat di kota Yogyakarta terkait pengembangan perekonomian kreatif.

 

Daftar Pustaka

Buku

Arfani, Riza Noer dan Ndadari, Gebyar Lintang, eds. Kota dan Globalisasi : Menuju Yogyakarta Kota Kreatif. Yogyakarta : 2012.

Bappeda DIY.  Peta ekonomi Kreatif DIY. Oleh Ahmad Makruf. Yogyakarta. 2011, 11.

Bappeda DIY. Profil DIY 2012. 2012.

Howkins, John. The creative economy: How people make money from ideas. Penguin UK, 2002.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pengembangan ekonomi Kreatif Indonesia 2025. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

Kemenparekraf. Rencana Strategis 2012-2014. Jakarta. 2012.

Landry, C. The Creative City.  Demos publishing. London. 1995. 

Pemda DIY, Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru Pemaparan Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, oleh Hamengku Buwono X.  Yogyakarta. 2012.

Yuty, Oka A. Komersialisasi seni budaya dalam pariwisata. Angkasa, 1985.

 

Internet

“Beranda”, Pinasthika,  http://www.pinasthikaward.com/committee_structure. Modifikasi terakhir 2013.

Dwi Harsono. “Reign to the People : The Application of Democratic Monarchy in Yogyakarta”. Paper dipresentasikan International Seminar at the Annual Conference of IAPA (KAN). Malang.

E. Rahmawaty, “Creative City : Bagaimana Kita Mewujudkannya di Indonesia”, Indonesia Kreatif ,  21 April 2012, http://indonesiakreatif.net/article/creative-city/creative-city-bagaimana-kita-mewujudkannya-di-indonesia/.

G.J. Aditjondro, ‘SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta’, Indroprogress (daring), http://indoprogress.blogspot.com/2011/02/sg-dan-pag-penumpang-gelap-ruuk.html

“Halte Bus Trans Jogja Banyak yang Mangkrak”, Sindo News, http://daerah.sindonews.com/read/2013/02/22/22/720584/halte-bus-transjogja-banyak-yang-mangkrak, Modifikasi terakhir 22 Februari 2013.

“Jumlah Perusahaan Menurut SubSektor”,  Badan Pusat Statistik, modifikasi terakhir 2011 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=09&notab=2,.

Kemenparekraf, “Kota Kreatif : ujung tombak pengembangan ekonomi kreatif”, Kemenparekraf, 31 Juli 2013, http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2358.

 “Yogyakarta No 1 Batam Urutan 15 untuk Kemudahan Investasi”, Batam Pos,  http://batampos.co.id/2013/11/02/yogyakarta-urutan-1-batam-urutan-15-untuk-urusan-kemudahan-investasi/, Modifikasi terakhir 2 November 2013.

 “WTP Empat Kali, Pemkot Yogyakarta Peroleh Penghargaan”, Republika, http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/12/mt0bja-wtp-empat-kali-pemkot-yogyakarta-peroleh-penghargaan, Modifikasi terakhir 12 Seotember 2013.

 

Wawancara

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda DIY

Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Ahmad Ma’ruf, peneliti dan akademisi terkait ekonomi kreatif kota Yogyakarta

Hasil wawancara dengan kepala bidang UMKM Disperindagkoptan kota Yogyakarta


Lampiran 1

Persebaran Sektor Ekonomi Kreatif di Kota Yogyakarta (Berdasarkan Kegiatan)

NO.

Kecamatan

Kegiatan Ekonomi Kreatif

1.

Danurejan

Arsitektur, kerajinan, fesyen (mode), layanan computer dan piranti lunak

2. 

Wirobrajan

Kerajinan, fesyen (mode), musik, computer dan piranti lunak, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner.

3.

Umbulharjo

Kerajinan, desain, film video fotografi, penerbitan dan percetakan, musik, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner.

4.

Kotagede

Kerajinan, desain, fesyen (mode) radio dan televisi, musik.

5.

Gondomanan

Kerajinan, seni dan pertunjukan.

6.

Keraton

Kerajinan, seni dan pertunjukan.

7.

Pakualaman

Kerajinan, radio dan televisi.

8.

Gondokusuman

Kerajinan, fesyen (mode), film video fotografi, radio dan televisi, computer dan piranti lunak, desain, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner, periklanan.

9.

Mantrijeron

Kerajinan, film video fotografi, layanan komputer dan piranti lunak, penerbitan dan percetakan.

10.

Jetis

Riset dan Pengembangan, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner.

11.

Tegalrejo

Penerbitan dan percetakan, jasa boga atau rumah makan atau restoran atau kuliner.

12.

Ngampilan

Seni Pertunjukan, radio dan televisi.

13.

Mergangsan

Layanan computer dan piranti lunak, penerbitan dan percetakan.

 

Sumber : Bappeda Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta


[1] Arfani, RIza Noer dan Ndadari, Gebyar Lintang, eds. Kota dan Globalisasi : Menuju Yogyakarta Kota Kreatif. (IIS. Yogyakarta : 2012.), 136.

[2] Howkins, John. The creative economy: How people make money from ideas. (Penguin UK, 2002), .3

[3]“Jumlah Perusahaan Menurut SubSektor”,  Badan Pusat Statistik, modifikasi terakhir 2011 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=09&notab=2,.

[4] E. Rahmawaty, “Creative City : Bagaimana Kita Mewujudkannya di Indonesia”, Indonesia Kreatif ,  21 April 2012, http://indonesiakreatif.net/article/creative-city/creative-city-bagaimana-kita-mewujudkannya-di-indonesia/.

[5] Kemenparekraf, “Kota Kreatif : ujung tombak pengembangan ekonomi kreatif”, Kemenparekraf, 31 Juli 2013, http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2358.

[6] Bappeda DIY.  Peta ekonomi Kreatif DIY. Oleh Ahmad Makruf. Yogyakarta. 2011, 11.

[7] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pengembangan ekonomi Kreatif Indonesia 2025. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta. 2009,  4.

[8] Howkins, John. The creative economy: How people make money from ideas. Penguin UK, 2002,Hal. 3

[9] Landry, C. The Creative City.  (Demos publishing. London. 1995),  25-31.

[10] Landry, C. The Creative City.  (Demos publishing. London. 1995),  25-31.

[11] Pemda DIY, Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru Pemaparan Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, oleh Hamengku Buwono X.  Yogyakarta. 2012, 13.

[12] Bappeda DIY. Profil DIY 2012. 2012, 71.

[13] Bappeda DIY. Profil DIY 2012. 2012, 72.

[14] Kemenparekraf. Rencana Strategis 2012-2014. Jakarta. 2012, XXV.

[15] Kemenparekraf. Rencana Strategis 2012-2014. Jakarta. 2012, XXV.

[16] Yuty, Oka A. Komersialisasi seni budaya dalam pariwisata. Angkasa, 1985.

[17] Transkrip wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda DIY

[18] “Beranda”, Pinasthika,  http://www.pinasthikaward.com/committee_structure. Modifikasi terakhir 2013.

[19] “Yogyakarta No 1 Batam Urutan 15 untuk Kemudahan Investasi”, Batam Pos,  http://batampos.co.id/2013/11/02/yogyakarta-urutan-1-batam-urutan-15-untuk-urusan-kemudahan-investasi/, Modifikasi terakhir 2 November 2013.

[20]  “Halte Bus Trans Jogja Banyak yang Mangkrak”, Sindo News, http://daerah.sindonews.com/read/2013/02/22/22/720584/halte-bus-transjogja-banyak-yang-mangkrak, Modifikasi terakhir 22 Februari 2013.

[21]  Landry, C. dan  Bianchini, F. The Creative City. Demos. London. 1995, 37.

[22] “WTP Empat Kali, Pemkot Yogyakarta Peroleh Penghargaan”, Republika, < http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/09/12/mt0bja-wtp-empat-kali-pemkot-yogyakarta-peroleh-penghargaan, Modifikasi terakhir 12 Seotember 2013.

[23]  Dwi Harsono. “Reign to the People : The Application of Democratic Monarchy in Yogyakarta”. Paper dipresentasikan International Seminar at the Annual Conference of IAPA (KAN). Malang.

June 2012, 5.

[24] G.J. Aditjondro, ‘SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta’, Indroprogress (daring), http://indoprogress.blogspot.com/2011/02/sg-dan-pag-penumpang-gelap-ruuk.html

[25] Hasil wawancara dengan kepala bappeda provinsi daerah istimewa yogyakarta

[26] Hasil wawancara dengan ahmad ma’ruf, peneliti dan akademisi terkait ekonomi kreatif kota Yogyakarta

[27] Hasil wawancara dengan kepala bidang UMKM disperindagkoptan kota Yogyakarta